Atas Laporan LBH JK, 6 Perusahaan Terkena Blacklist


Ahad, 25 Oktober 2015 - 19:05:01 WIB

Enam perusahaan besar itu melakukan persekong­kolan bersama-sama, baik secara vertikal maupun seca­ra horizontal,” kata Supar­man. Keterangan Suparman ini dipertegas kembali melalui rilis yang dikirimkan ke redak­si Haluan, Minggu (25/10).

Kepala Balai Besar II Sumatera, Kepala Satuan Kerja dan Satuan Kerja dire­komendasikan untuk dibe­rikan sanksi oleh KPPU kepa­da Menteri PU RI, karena terbukti melakukan perse­kongkolan bersama-sama dengan kontraktor, pemilik AMP dan negara dirugikan miliaran rupiah.

KPPU juga mereko­men­da­sikan kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat cq Direktur Jenderal Bina Marga untuk memberikan sanksi administratif kepegawaian terhadap Terlapor I dan Ter­lapor II, Kepala Balai Besar II Sumatera, Kepala Satuan Kerja dan Satuan Kerja. Para terlapor telah mengabaikan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010 ten­tang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian PU, terkait persyaratan yang mengada-ada dan memper­sulit peserta lelang, dan pelelangan sudah diarahkan ke pe­milik AMP. Para pihak tersebut juga telah melang­gar UU No. 18 Th 1999, tentang Jasa Konstruksi.

Hal tersebut tercantum dalam Putusan KPPU No­mor 02/KPPU-L/2015 ten­tang Du­ga­an Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Th 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (em­pat) Paket Pekerjaan di Ling­kungan Satker Pe­lak­sanaan Jalan Nasional Pro­vinsi Kep­ri ULP Balai Be­sar Pelak­sanaan Jalan Na­sional II Kementerian PU Th Ang­garan 2014. Ke­pu­tusan itu dibacakan Jumat, 2 Ok­to­ber 2015 di Kantor KPPU Perw­akilan Batam oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Syar­kawi Rauf sebagai Ketua Majelis Ko­misi, Sai­dah Sak­wan dan Kamser Lum­ban­radja ma­sing-ma­sing seba­gai Ang­gota Ma­jelis Komisi.

Dalam putusannya, Ma­jelis KPPU menyatakan bah­wa Pejabat Pembuat Ko­mitmen 2 atau “PPK 2” Satker pada Pelaksanaan Jalan Na­sional Provinsi Kepri ULP Ba­lai Besar Pelaksanaan Ja­lan Nasional II Kementerian PU (Pulau Ba­tam dan Pu­lau Ga­lang) sebagai Terlapor I, Ke­lom­pok Ke­rja atau “Pokja” Pe­n­ga­daan Pe­ker­jaan Kon­stru­ksi SNVT Pe­laksana Pe­ke­r­jaan Jalan Nasional Pro­vinsi Kepri ULP Balai Be­sar Pelaksanaan Jalan Na­si­o­nal II Kementerian PU Tahun Aggaran 2014 se­bagai Ter­lapor II, PT Maju Bersama Jaya (MBJ) se­bagai Terlapor III, PT Alam Beringin Mas (ABM) se­ba­gai Terlapor IV, PT Sumber Kualastabas (SK) sebagai Terlapor V, PT Asa Jaya Amalia (AJA) sebagai Ter­lapor VI, PT Aditya Kon­traktor (AK) sebagai Ter­lapor VII, dan PT Patens Agriutama (PA) sebagai Terlapor VIII,  Para terlapor terbukti secara sah dan me­ya­kin­kan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Th 1999. Ma­jelis men­g­hu­kum PT MBJ mem­bayar den­da Rp 1.730.300.000, PT A­BM diden­da Rp 1.948. 650. 000,  PT SK diden­da Rp 648.457.000, PT AJA didenda Rp 618.050.000, PT AK di­den­da Rp 386. 390 .000, dan PT PA diden­da Rp. 96.590. 000.

Perkara ini bermula dari laporan Direktur  LBH JK Suparman terkait dugaan adanya persekongkolan da­lam pelaksanaan pele­langan 4 (empat) paket pekerjaan di lingkungan Satker Pelak­sanaan Jalan Nasional Pro­vinsi Kepri ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian PU Tahun Anggaran 2014. Em­pat paket proyek yang ber­masalah itu adalah; (1) Pe­ningkatan St­ruk­tur Jalan Simpang Jam-Ba­tu Ampar Rp 24.967. 040. 000, (2) Pembang­u­nan Jalan Sp. Punggur-Batu Besar Rp29,01 miliar (3) Pe­ning­katan Struk­tur Jalan Sp. Punggur-Telaga Punggur Rp6,56 miliar (4) Peningkatan Struktur Jalan Sp. Semb­u­lang-Pel. Galang Rp5,96 mil­iar, dengan jumlah total Rp66,511 miliar. “Pu­tusan ini baru kita rilis, ka­rena setelah per­sidangan dokumen-do­kumen belum selesai, ada yang harus di­tung­gu. Karena itu baru kita ekspos seka­rang,” katanya

Saat ini, kata Suparman, pihaknya sedang menyusun 5  pengaduan di antaranya adalah; dugaan penyim­pa­ngan proyek APBN di Sum­bar yang luar biasa besar­nya, dugaan penyimpangan pada proyek Dinas PU Kota Padang, dugaan penyim­pangan proyek Dinas PU Kabupaten Solsel, dugaan penyimpangan Proyek Dinas PU Kabupaten Solok,  dan selanjutnya du­gaan penyim­pangan pro­yek Dinas PU Padang Pariaman. (h/rel/erz)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]