KPU akan Disidang DKPP


Senin, 26 Oktober 2015 - 20:55:03 WIB

Dikatakan juga, saat me­ngikuti sidang di DKPP nanti ia diwajibkan mem­bawa tujuh rangka laporan yang telah dimasukkan ke DKPP, lengkap beserta ba­rang bukti yang dimiliki oleh pihak pelapor.

Terpisah, Divisi Pena­nganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sumbar Aerma­depa mengatakan, bahwa rekomendasi yang dima­sukkan oleh Bawaslu ke DKPP juga akan ditin­dak­lanjuti, bukan hanya laporan dari Roni saja. Ia juga me­ngatakan, Bawaslu nantinya akan mengikuti majelis hakim saja, untuk persiapan sendiri tidak banyak dila­kukan oleh pihaknya. Yang akan dibacakan oleh pihak­nya adalah terkait hasil kajian Bawaslu tentang na­ma rekening yang salah-salah,menurutnya untuk persiapan yang akan banyak dilakukan oleh KPU.

Sementara itu, Kom­i­sioner Divisi Hukum KPU Sumbar Nurhaiya Yetti me­ngatakan sudah menerima pemberitahuan dari DKPP untuk menjalani sidang. Untuk undangan resmi ia mengaku belum men­da­patkannya, namun infor­masi pastinya sudah dida­patkan melalui te­le­phone.

Meskipun belum men­dapatkan surat secara resmi, namun pihaknya sudah me­la­kukan berbagai per­siapan untuk menghadapi sidang pada DKPP yang akan di­lak­sa­nakan Kamis men­datang. Un­tuk materi sidang sendiri, pi­­haknya belum mengetahui se­ca­ra pasti namun ada bebe­ra­pa hal yang kemungkinan akan diperlukan akan diper­siap­kan.

Hal yang sama juga dika­takan oleh Komisioner KP­U Sumbar Divisi Teknis Muf­tie Syarfie, ia mengaku in­formasi sidang yang akan digelar di DKPP cukup me­ng­ganggu bagi pekerjaan KPU karena sedang mem­persiapkan pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang. Namun de­mi­kian, ia tidak memung­kiri bahwa ini adalah bagian dari proses yang mesti dija­lani.

Diberitakan sebe­lum­nya, KPU Sumbar disim­pulkan melanggar kode etik oleh Bawaslu, 6 Oktober lalu. Ketua Bawaslu Sum­bar, Elly Yanti mengatakan, lembaganya mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama tentang pelanggaran admi­nistrasi untuk pasangan calon gubernur  pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Muslim Kamis-Fauzi Bahar dan Irwan Pra­yitno-Nasrul Abit (MK-FB dan IP-NA)  KPU, dan ke­dua tentang pelanggaran kode etik untuk KPU. “Un­tuk pelanggaran ad­mi­nis­trasi disampaikan ke KPU, sedangkan kode etik disam­paikan ke DKPP di Jakar­ta,” katanya.(h/mg-rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:09:43 WIB

    Pemilih Disabilitas Keluhkan Sosialisasi KPU

    Pemilih Disabilitas Keluhkan Sosialisasi KPU PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kelompok disabilitas menilai minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat partisipasi pemilih disabilitas rendah. Sosialisasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas juga dib.
  • Kamis, 05 Juli 2018 - 11:10:40 WIB

    Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang

    Rekap Suara KPU, Mahyeldi-Hendri Menang Telak di Pilkada Kota Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM –Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Padang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (4/7), menetapkan Mahyeldi - Hendri Septa mendapatkan suara 212,526 atau 62,92 persen..
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:38:37 WIB
    12 Ribu KTA Sudah Didistribusikan

    Perindo Siap Diverifikasi KPU

    PADANG, HALUAN — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Perindo) Sumbar, siap mengikuti verifikasi faktual yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu, juga mengkla.
  • Kamis, 07 April 2016 - 03:31:05 WIB
    Pilkada Jilid II

    Pemprov Sumbar Tunggu Arahan Mendagri dan KPU

    PADANG, HALUAN — Hingga saat ini belum ada keputusan dari Kemendagri dan KPU kabupaten/kota mana saja yang akan menjadi peserta Pilkada serentak gelombang kedua yang dilaksanakan pada 2017. .
  • Rabu, 30 Maret 2016 - 03:58:18 WIB
    Pilkada Payakumbuh dan Mentawai

    KPU Singkronkan Kebutuhan Anggaran

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tim TAPD Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai, hingga kini masih men­sing­kron­kan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada di kedua daerah..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]