Pengamat: Masyarakat Kecewa Tidak Dilibatkan dalam Sosialisasi


Senin, 26 Oktober 2015 - 20:57:35 WIB

Empat jenis kampanye yakni debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, dan iklan di media massa diatur sepenuhnya oleh KPU. Tim kampanye paslon hanya diper­ke­nan­kan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog.

“Berbeda dengan pe­milu sebelumnya, dimana masyarakat banyak dilibat­kan dalam sosialisasi. Kam­panye mutlak dilakukan pasangan calon sehingga melibatkan tim pemenangan yang merupakan wakil-wa­kil masyarakat dari berbagai daerah. Tapi kali ini, tidak ada keterlibatan masyarakat secara langsung pada proses kampanye atau sosialisasi pada pilkada kali ini. Ma­kanya rasa bertang­gung­jawab dari sejumlah warga un­tuk menjaga dan menga­wasi APK tersebut sudah berkurang, karena mereka tidak dilibatkan,” jelas Asri­naldi kepada Haluan, Jumat (23/10).

Menurutnya, APK yang ditanggani oleh pihak pe­nye­lenggara juga kurang efektif. Hal tersebut terbukti dengan konstruksi APK yang kurang kokoh, dan mudah rusak atau dirusak oleh oknum. Sebelumnya, karena paslon yang menga­dakan, kejadian-kejadian se­perti ini bisa dimini­mali­sir.

“Kalau dulu kan paslon yang mengadakan, jadi me­re­ka melibatkan relawan, timses, dan masyarakat baik dalam membuat, maupun dalam mengawasinya. Juga pasti ada uang keamanan yang diberikan pada pihak-pihak tertentu untuk men­jaganya, serta sebaran kader yang ada di daerahpun ikut menjaga dan ada rasa tang­gungjawab mereka untuk menjaga APK tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya KPU harus melakukan ko­ordinasi dengan Badan Pe­nga­was Pemilu (Bawaslu), dan pihak keamanan yang ada untuk membantu men­jaga dan mengawasi APK yang telah dipasang oleh KPU. Selain itu, KPU juga harus gencar menso­siali­sasikan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga dan mengawasi keberadaan APK yang ada.

“Kalau hanya KPU saja yang mengawasi tentunya terkendala dengan keter­batasan anggota, dan kalau­pun melibatkan pihak ke­amanan ujung-ujungnya juga pada anggaran. Jadi, saat ini tinggal sosialisasi yang gen­car yang harus dilakukan agar masyarakat paham bah­wa penjagaan APK adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya penyelenggara saja,” tambahnya.

Hal senada juga dika­takan pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia Putra. Menurutnya, masyarakat selama ini telah mengang­gap, dengan adanya pesta demokrasi mereka akan mendapatkan banyak peker­jaan di luar pekerjaan tetap yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya, dengan pe­nger­jaan APK, atau pe­ngawasan APK yang dibuat oleh paslon atau partai.

“Namun kali ini kan sepenuhnya dari KPU, dan tidak terlalu melibatkan masyarakat. Jadi kurangnya rasa tanggungjawab dari masyarakat tersebut untuk menjaga APK yang di­ada­kan KPU wajar saja. Karena selama ini kan sudah men­jadi tradisi yang menger­jakan APK selalu meli­batkan masyarakat dalam pembuatannya,” ujarnya.

Begitu juga dengan ke­amanan APK, meskipun sudah ada kader yang men­jaga di masing-masing da­erah, masyarakat juga dili­batkan dalam proyek pema­sangan APK ini. Masyarakat juga tidak tinggal diam ketika ada APK yang rusak.

“Dengan melibatkan pe­muda untuk pemasangan, maka banyak sedikitnya kualitas konstruksi juga dapat mereka jamin, serta keamanannya,” urai Eka.

Di sisi lain, Ketua KPU Sijunjung Taufiqurrahman masih melakukan penda­ta­an terhadap APK yang rusak dan hilang di beberapa titik. Taufiq sendiri juga tidak mengetahui apakah pema­sangan APK ini melibatkan masyarakat atau meng­gu­nakan uang keamanan. Se­mua­nya diserahkan kepada pihak ketiga.

“Mengenai adanya pem­bayaran pemasangan APK kepada warga terkait pema­sangan di beberapa titik di kecamatan oleh PPK, kami tidak mendapatkan laporan, sebab semuanya sudah di­atur oleh rekanan. Kami tahu bersih saja, sedangkan untuk pembayaran uang keamanan terhadap APK yang dipasang kami tidak mengetahuinya,” ujarnya.

Pihaknya juga mene­gaskan bahwa tidak ada pengamanan yang begitu ketat terkait APK yang di­pasang. Namun jika se­andai­nya ada indikasi atau me­nge­tahui siapa pelaku peng­rusakan APK tersebut, pi­hak­nya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.

“Jika seandainya keta­huan siapa yang mela­kukan­nya, tentu kita akan mela­por­kan­nya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan,” tegasnya.

Sementara di Kabu­pa­ten Agam, KPU juga me­nga­lami hal yang sama, mes­ki­pun jumlah APK yang sengaja dirusak dan hilang tidak begitu banyak. Menu­rut Ketua KPU Agam Alha­di, APK yang rusak beru­pa umbul-umbul dan span­duk akibat pengambilan kayu tempat pemasangan APK tersebut.

“Kami memang mene­mukan umbul-umbul dan spanduk dirusak orang tak dikenal di Kecamatan Banu­hampu, Sungai Pua, Palu­puh, Lubuk Basung dan Tajung Mutiara, tapi yang dirusak itu hanya satu atau dua,” terang Alhadi.

Pihak KPU sendiri be­lum menemukan orang yang merusaknya. Apabila kedapatan dan ada alat bukti yang lengkap, pelaku akan dikenai sanksi pidana oleh pihak kepolisian sesuai de­ngan Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Pada Pilkada serentak tahun ini  jumlah, tempat pemasangan APK diten­tukan dan  dilakukan oleh KPU sesuai aturannya, se­hing­ga pemasangannya ti­dak lagi pada sembarang tempat seperti pada batang kayu, bangunan rumah iba­dah dan kantor pemerintah.

Namun, kata Alhadi, menurut keterangan warga pada lokasi pemasangan APK, pihak KPU atau PPK kecamatan yang melakukan pemasangan tidak memba­yar uang keamanan kepada pemuda atau pemilik lokasi.

Untuk Pilkada Agam yang diikuti Paslon Irwan Fikri-Chairunas dan Indra Catri-Trinda Farhan Satria, baliho besar yang dise­diakan KPU masing-masing lima lembar untuk dipasang di Kabupaten Agam, umbul-umbul 20 lembar untuk dipasang di kecamatan, span­­duk dua lembar per pasangan calon, sele­ba­ran 184.938 lembar dan pos­ter 184.938 lembar setiap pasangan calon.

Namun hingga sejauh ini belum ada kampanye tatap muka dengan ma­syarakat, hanya saja kedua pasangan calon bupati Agam yang menjabat se­ba­gai bupati dan wakil bupati masih sibuk dengan tugas-tugas peme­rintah. (h/mg-rin/ogi/ks)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]