Lahan Hutan Lindung Dijarah Besar-besaran


Rabu, 28 Oktober 2015 - 19:28:33 WIB

Ditegaskannya, untuk tindak lanjut permasalahan pembalakan dan penjarahan hutan lindung TNTN yang terjadi selama ini yang ditemukan di lapngan hanya yang ditangkap orang-orang suruhan. "Dan untuk mem­buktikan benar tidaknya itu perlu ditindaklanjuti sampai tuntas, siapa aktor utamanya," tegas Vattah.

Menurut Politisi Golkar ini, kawasan TNTN ini merupakan kawasan hutan lindung dan pihak peme­rintah yang berkewajiban mengawasinya melalui polisi kehutanan. Perambahan dan penjarahan merupakan   masalah klasik yang terjadi pada setiap hutan lindung di Riau. "Perlu keseriusan pemerintah untuk pengawasan. Kalau sekarang hanya diawasi satu dua orang itu jelas tidak sebanding, kejadian sama ini termasuk terjadi di hutan margasatwa Bengkalis dan Siak Kecil," beber Vattah.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan Siak, Husni Thamrin. Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini meminta ketegasan pemerintah untuk mengatasi persoalan kawasan hutan lindung TNTN, karena tidak bisa masyarakat sepenuhnya disalahkan masyarakat merambah hutan tersebut.

"Itu harus dimulai kesadaran dari pemerintah, kalau memang hutan lindung itu harusnya pemerintah memagar, sehingga masyarakat tahu," ujar Thamrin. Untuk sekedar diketahui, status Taman Nasional yang ada di Indonesia dalam pengamanannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Orang Suruhan

Selama bertugas di kawasan TNTN, tim Kostrad menangkap dua orang pelaku pembalakan liar sekaligus Karhutla. Ketika diperiksa, keduanya mengaku hanya sebagai orang suruhan. Aksi itu dilakukan keduanya di Desa Kembang Bunga. "Keduanya mengaku hanya pekerja yang dibayar oleh kepala desa setempat. Mereka sudah kita serahkan ke Koramil setempat untuk diperiksa lebih lanjut," ujar Tomi.

Pasukan Kostrad ini juga menyita empat mesin chainsaw yang digunakan para pelaku perambah, untuk menebang pohon. "Kedua perambah itu dibekali beras oleh kepala desa," kata Toni. Prajurit ini berpesan, agar kasus kebakaran lahan tidak terulang, maka masyarakat jangan serakah menguasai lahan negara secara ilegal. "Semoga ke depan masyarakat Riau tidak berambisi menguasai lahan negara secara ilegal. Sangat luas sekali penguasaan lahan negara secara ilegal di sana, ribuan," tutup Toni. (hr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 Maret 2020 - 18:40:31 WIB

    Lahan Bekas Tambang Lubuk Alung Bakal Disulap Jadi Objek Wisata

    Lahan Bekas Tambang Lubuk Alung Bakal Disulap Jadi Objek Wisata PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar mengatakan, lahan bekas tambang di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dipulihkan sebagai objek wistaa Balah Hilia berkonsep ekowisata..
  • Jumat, 02 Desember 2016 - 00:24:11 WIB

    Hasil Kerja Pansus Lahan DPRD Riau tak Ditanggapi

    PEKANBARU, Haluan — Komisi A DPRD Riau mengaku kecewa dan menyayangkan sikap aparat penegak hukum di Bumi Lancang Kuning. Hal itu terkait sikap aparat tersebut yang terkesan tidak menanggapi hasil kerja Panitia Khusus Monit.
  • Selasa, 15 November 2016 - 23:30:28 WIB

    Telkomsel Hadirkan Layanan 4G LTE di Tanjung Balai Karimun dan Tembilahan

    Telkomsel Hadirkan Layanan 4G LTE di Tanjung Balai Karimun dan Tembilahan PEKANBARU, HALUAN — Kebutuhan layanan data untuk berinternet cepat dan baik bagi masyarakat dan pengunjung di wilayah Tan­jung Balai Karimun dan Tembilahan, kini telah ter­pe­nuhi dengan kehadiran Tel­komsel 4G LTE di w.
  • Jumat, 11 November 2016 - 00:21:48 WIB

    Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Dumai, TNI Ambil Bagian

    SIAK, HALUAN — Koramil 09/Minas Siak, Riau memfasilitasi pembebasan lahan warga setempat yang terkena pembangun jalan tol Pekanbaru-Dumai. .
  • Kamis, 03 November 2016 - 23:54:54 WIB

    680,04 Hektare Lahan Terbakar Disegel

    PEKANBARU, HALUAN — Kepolisian Daerah Riau menyegel 680,04 hektare lahan yang diduga sengaja dibakar sebagai bagian dari proses penegakan hukum sepanjang Januari-November 2016..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]