KPK: Tak ada Kebijakan yang Dikriminalisasi


Rabu, 28 Oktober 2015 - 20:13:53 WIB

Dilanjutkannya, KPK ingin meluruskan bahwa tidak ada kebijakan yang dikriminalisasi. Yang dikawal itu justru pembuat kebijakannya. “Selama kebijakan itu tidak mengandung unsur pidana tidak perlu takut ten­tunya,” ungkapnya.

Unsur pidana yang dimaksud kata Johan, kebijakan yang dibuat tidak ada niat jahat, tidak untuk menguntungkan pihak lain yang nantinya akan merugikan Nega­ra.  “Jadi, jika unsur ini tidak ada dalam membuat kebijakan itu ti­dak perlu takut tentunya,” katanya.

Menurut Johan, terorisme merupakan kejahatan luar biasa, namun korupsi lebih sadis dari teroris karena efeknya akan menyengsarakan rakyat dalam jangka panjang.

Korupsi yang merampas uang rakyat merupakan kejahatan kemanusiaan karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang pantas diberangus. Akan tetapi dalam perjalanan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, KPK yang justru dianggap melanggar HAM oleh sejumlah pengamat.

“Banyak pengamat mengata­kan KPK melanggar HAM kare­na memborgol tersangka layak­nya maling ayam. Padahal maling ayam itu paling banyak mencuri 5 ekor, sebelum diserahkan ke polisi digebuki masyarakat dulu. Sementara koruptor, miliaran uang rakyat dirampas, ditangkap masih bisa senyum,” jelasnya.

Johan menjelaskan, pembe­rantasan korupsi di Indonesia membutuhkan keseriusan dari seluruh pihak. Keberadaan KPK harus terus diperkuat bukan justru dilemahkan.

“Bagaimana korupsi mau diberantas, belum apa-apa un­dang-undang KPK mau direvisi, alasannya memperkuat KPK. Padahal kewenangan penuntutan akan dihilangkan, umur KPK dibatasi 12 tahun, Yo sak karep­mu lah.Kalau kita lihat, KPK di Hongkong tahun 1974 ada, ketika Hongkong menjadi daerah pa­ling korup. Sekarang Hongkong menjadi wilayah kedua terbersih dari korupsi ke dua di Asia, KPK nya masih ada,”

Johan memaparkan, semen­jak Indonesia memberlakukan otonomi daerah, korupsi tidak hanya terkonsentarsi di pusat, bahkan melebar ke daerah. Kesa­lahan tersebut bukan pada oto­nomi daerahnya, melainkan kare­n­a abuse of power atau penyalah­gunaan kewenangan oleh peme­gang kekuasaan di daerah. Bah­kan korupsi di daerah terjadi akibat “perselingkuhan” antara eksekutif dan legislatif.

”Bukan otonominya yang salah, tapi penyalahgunaan kewe­nangan. Contohnya APBD belum ketok palu, ada tawar menawar untuk anggaran hibah bansos antara Kepala Daerah dan DPRD. Berdasar data KPK sam­pai Bulan Juni, tercatat 14 Gu­ber­nur, 48 Bupati/Walikota, dan 118 pejabat eselon 1 dan 2 yang masuk tersangkut kasus dugaan korupsi di KPK,” ungkapnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Reydonnyzar Moenek mengatakan, sebagai upaya pen­ce­gahan korupsi di daerah, Pem­prov Sumbar telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya menetapkan unit pengendalian gratifikasi serta melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara dan pejabat pemerintahan.

Mengintensifkan pengawas internal dalam memeriksa rea­lisasi penyelenggaraan di satuan kerja. Rekemondasi hasil peme­riksaan harus ditindaklanjuti dengan cepat paling lambat dua bulan. Dikatakan Donny, jika hasil pemeriksaan tidak ditindak­lanjuti, maka pejabat bersang­kutan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemoto­ngan tambahan penghasilan.

“Sanksi sudah diatur. Jika tidak menindaklanjuti rekomen­dasi hasil pemeriksaan dalam waktu 2 bulan, maka tambahan penghasilan pejabat bersang­kutan tidak dibayarkan tiga bu­lan. Ka­lau 6 bulan dari waktu reko­mendasi tidak ditindaklan­juti maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan 6 bulan,” tegasnya.

Ia menambahkan, tahun ini tim koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi-korsupgah KPK telah melakukan peman­tauan terhadap perencanaan penggelolaan dan penggunaan APBD di sejumlah Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Dharmasraya dan Pemerintah Kota Solok.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Sumbar juga telah mem­­bentuk tim korsupgah ting­kat Provinsi  dan menyusun ren­cana aksi pencegahan serta pem­berantasan korupsi.(h/mg-isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]