Benny-Daniel Layangkan Somasi kepada KPU Pasaman


Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:03:32 WIB

Surat somasi itu ber­nomor 015/ADV-BCR/X/2015 tentang Somasi, ter­tanggal 26 Oktober 2015, di­terima oleh Yuliardi (Oyong) Kasubag pada Se­kre­tariat KPU Pasaman, pada 26 Oktober 2015.

Pengacara paslon Ben­ny-Daniel, Boy Roy Indra kepada wartawan, Kamis (29/10) menyebutkan, pe­nye­lenggara Pilkada te­r­sebut diduga telah bermain api, dengan tidak mem­berikan informasi tentang kelengkapan administrasi persyaratan calon kepala daerah, yang seharusnya boleh diketahui publik.

Boy menambahkan, ken­­­dati calon wakil bupati Pa­saman tersebut sudah men­datangi kantor KPU Pa­saman pada tanggal 23 Ok­tober lalu, namun ma­syarakat Pasaman belum mengetahui surat apa yang diantarkan calon wabup nomor urut dua tersebut.

“Hal ini sempat di­per­tanyakan wartawan dalam aca­ra jumpa pers yang di­gelar KPU Pasaman, Jumat (23/10) sore. Namun, Jajang Fadli, Aslamiah dan Aprina Herawati, selaku komi­sio­ner KPU Pasaman, tidak mau berterus terang tentang surat apa yang diberikan oleh Calon Wabup ter­se­but,” ungkap Boy.

“Kami tidak bisa mem­publikasikan surat ini, ala­sannya adalah UU nomor 14/2008 tentang Keter­bu­kaan Informasi Publik. Ala­san kedua, sesuai PKPU 12 tahun 2015, bahwa surat tersebut harus diverifikasi dan diklarifikasi KPU terle­bih dahulu,” ucap Boy, me­nirukan pernyataan komi­sioner KPU pada saat itu.

Menurut Boy, salah satu syarat mutlak yang harus dilengkapi calon Wa­bup Pasaman atas nama Atos Pratama, adalah SK Pemberhentiannya dari ke­satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), paling lam­bat 60 hari setelah pene­tapan calon kepala daerah, persisnya tanggal 23 Ok­tober 2015.

“Kami selaku kuasa hu­kum calon bupati Pa­saman nomor urut satu, telah me­layang­kan somasi ke KPU Pa­saman. Intinya kami ti­dak bisa menerima sikap KPU yang menutup-nutu­pi  surat apa yang dise­rah­kan Atos Pratama tanggal 23 Oktober. Kami juga ti­dak dapat menerima alasan KPU untuk tidak me­nyam­paikan­nya ke pu­b­lik,” tutur Boy.      Sikap KPU ini, menurut Boy, merupakan pe­nyim­pangan terhadap pera­turan dan perundangan. “Oleh karenanya, kami me­la­yang­kan somasi ke KPU sebagai bentuk protes, sebe­lum kami melangkah ke ranah hukum,” jelas Boy me­nyu­dahi.

Tudingan memihak itu dibantah oleh Ketua KPU Jajang Fadli. Menurutnya, KPU Pasaman adalah pe­nyelenggara Pilkada bukan tim salah satu pasangan calon. Ia menyebut, soal somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum, itu sudah menjadi hak bagi tim kuasa hukum tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Devisi Sosialisasi Apri­na Herawati, somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum yang melandaskan somasinya pada UU nomor 14 tahun 2008 pasal 6 ayat 3 hu­ruf c merupakan pem­a­ha­man yang tidak kom­prehensif.

Menurut Lala, sapaan akrab Aprina Herawati, seharusnya, tim kuasa hu­kum harus memahami kese­luruhannya.

“Ayat tiga itu ada huruf a sampai e. Kami beralasan surat yang dimasukkan itu belum kami kuasai dan belum diklarifikasi, kan kami sudah bilang bahwa itu memang konsumsi publik, tetapi ada waktunya. Kami kini sudah verifikasi dan sudah diserahkan ke Pan­waslu,” pungkasnya. (h/tim)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 19 Oktober 2015 - 19:24:19 WIB

    PPP Pasaman Dukung Benny-Daniel

    WAKIL KETUA I DPC PPP PASAMAN, HAMDAN HASIBUAN

    PASAMAN, HALUAN — Akhir dari sebuah drama politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pasaman bermuara dukungan kepada pasangan Calon Bupat.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]