Perangkat Kelurahan Terima Insentif Hingga Rp2,5 Juta/Bulan


Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:12:33 WIB

Kondisi ini dikha­wa­tir­kan akan mempengaruhi layanan terhadap masya­rakat. Misalnya, saat kasi keluar atau dinas luar ke Balaikota di Aia Pacah.

Menurut masyarakat Ri­m­bo Kaluang Dedi, untuk berurusan dengan ke­lu­ra­han tidak bisa satu hari. Paling cepat dua hari karena kasi sering tidak ada di tempat.

“Saya setuju pemerintah memberikan tunjangan ke­pada petugas di kelurahan. Namun, harus dibarengi dengan semangat melayani oleh petugas yang ada di kelurahan. Paling tidak apa­pun urusan masyarakat, jika lurah, seklur maupun kasi tidak ada, urusan tetap se­lesai, jangan ditunda esok hari karena seklur tidak ada,” terang Dedi.

Menurut Lurah Pondok Jasmi, staf di tempatnya me­mang kurang. Hal ini cukup menggangu kegiatan pela­yanan kepada masyarakat.

“Mestinya ada satu staf kasi yang melayani masya­rakat, sehingga tidak meng­ganggu jika staf dinas di luar,” pungkas Jasmi.

Besarnya insentif lurah yakni Rp 2,5 juta, seklur Rp 1,7 juta, kasi Rp 1,5 dan staf Rp 1 juta. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Ke­uang­an dan Aset (DPKA) Kota Padang, Syahrul, di ang­garan perubahan memang ada tunjangan untuk tenaga di kelurahan. Adapun tujuan tunjangan diberikan untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat.

“Karena walikota tidak ingin mendengar lagi ada pungutan di kelurahan. De­ngan adanya tunjangan yang cukup besar diharapkan pelayanan di kelurahan juga ditingkatkan,” paparnya.

Dikatakannya, di kelu­rahan merupakan tempat pelayanan yang terdekat dengan masyarakat dan ma­sya­rakat bisa menilai pela­yanan pemerintah kepada rakyatnya sudah baik apa belum. Dengan adanya tun­jangan untuk pegawai di kelurahan, pelayanan juga akan semakin diawasi. Apa­kah sudah sesuai dengan aturan atau tunjangan yang diberikan masih bertele-tele. “Kelurahan jangan se­nang dulu, tunjangan ini harus dibayarkan dengan pelayanan kepada ma­sya­rakat. Jika pelayanan tidak meningkat, bisa saja wali­kota tidak memperjuangkan tunjangan ini lagi di tahun mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Padang Asnel me­nutur­kan untuk pemerataan pega­wai di kelurahan masih da­lam proses pendataan. Ka­rena, secara umum pega­wai di Pem­ko Padang sen­diri kurang.

“Pegawai kita se­benar­nya ma­sih kurang, tapi pene­rima­an PNS ini kewenangan pusat walaupun kita sudah menga­jukan. Terkait dengan staf di kelurahan memang sudah kita rencanakan dan dalam pro­ses,” tutup Asnel. (h/ows)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 26 Mei 2020 - 12:43:12 WIB

    Soal PAM Masih Ramai Dikunjungi Wisatawan, Dinas Pariwisata Padang Lempar Bola ke Perangkat Desa

    Soal PAM Masih Ramai Dikunjungi Wisatawan, Dinas Pariwisata Padang Lempar Bola ke Perangkat Desa HARIANHALUAN.COM -- Meski sudah ditutup sejak 20 Maret lalu, nyatanya objek wisata Pantai Air Manis (PAM) Kota Padang masih ramai di kunjungi oleh wisatawan usai lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah..
  • Rabu, 03 Oktober 2018 - 14:33:58 WIB

    Tes CPNS, Perangkat CAT di Kota Padang Siap Digunakan

    Tes CPNS, Perangkat CAT di Kota Padang Siap Digunakan PADANG, HARIANHALUAN.COM—Meski belum ada keputusan penunjukan sebagai pelaksana tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemko Padang mengaku telah siap jika sewaktu-waktu diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan Co.
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:44:21 WIB

    Perangkat Nagari Ikut BPJS Ketenagakerjaan

    Perangkat Nagari Ikut BPJS Ketenagakerjaan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Hanif Dhakiri melakukan penandatangan MoU kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di gedung Politani Payakumb.
  • Rabu, 05 Oktober 2016 - 02:57:54 WIB
    RANPERDA SOPD PROVINSI SUMBAR DITETAPKAN

    41 Perangkat Diciutkan Jadi 39

    PADANG, HALUAN — Frak­si-fraksi di DPRD Sumbar akhirnya menyetujui Ranper­da Struktur Organisasi Perang­kat Daerah (SOPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perangkat daerah yang semula berjumlah 41, dira.
  • Selasa, 30 Agustus 2016 - 04:43:22 WIB
    PEMPROV SAMPAIKAN RANPERDA SOTK KE DPRD

    Perangkat Daerah Berkurang dari 41 jadi 37

    PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) ke DPRD Sumbar dalam sidang paripurna, Senin, (29/8). Dalam SOTK baru itu,.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]