Mahasiswa MHTI Demo ke DPRD Sumbar


Jumat, 30 Oktober 2015 - 20:00:38 WIB
Mahasiswa MHTI Demo ke DPRD Sumbar

Dikatakan Iffah,  di mata MHTI feminisme yang diterapkan dan didukung pemerintah justru meng­hantarkan mahasiswi dan generasi bangsa menuju kehancuran.  Hal ini juga telah mereka kaji saat Kongres yang dilaksanakan Mahasiswi Islam Untuk Peradaban (KMIP) 2015.

Baca Juga : Sebanyak 2.500 Pedagang Pasar di Kota Padang Divaksinasi

Kongres yang dilangsungkan di 26 kota se Indonesia tersebut ditujukan untuk mengoreksi kesalahan arah pem­berdayaan intelektual perempuan dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

“Pemberdayaan potensi intelektual muda yang didominasi program pemberdayaan ekonomi mutlak harus dikoreksi. Begitu pula arus global  tentang faham feminisme yang gencar dilakukan,  namun bertentangan dengan syariat Islam,” tambah perempuan yang mengenakan jilbab lebar tersebut seraya disambut ucapan takbir dari teman-temannya.

Baca Juga : Hari Ini, Pedagang Pasar Raya Melakukan Vaksinasi

MHTI juga menyampaikan, kemandirian perempuan yang banyak digembor-gemborkan adalah bentuk ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja.

“Selain itu, racun gendre dan kesehatan produksi juga digembor-gemborkan untuk menunda usia per­nikahan yang tengah digalakkan BKKBN, ini  justru menyuburkan free seks di Indonesia,” ungkap Iffah lagi.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 04 Maret 2021

Dari data BKKBN, lanjutnya, sekitar 2,3 juta wanita dewasa muda yang melakukan aborsi karena melakukan hubungan seks di luar nikah.

Dalam aksi ini, beberapa anggota MHTI yang berasal dari beberapa kampus juga bergantian berpidato. Pada intinya mereka menyayangkan sikap pemerintah, yang dinilai justru mendukung konsep kapitalis dalam mengeksploitasi perempuan.

Baca Juga : Ini Tanggapan Hendri Septa soal Siapa Wakil Walikota yang Mendampinginya

Menurut MHTI Banyak hal yang mesti diperbaiki untuk mencegah paham neokolonialis dan feminis berkembang di Indonesia. Mulai dari kurikulum pendidikan tinggi hingga sampai pada kebijakan ekonomi, semua harus menjadi perhatian.

Disampaikan juga, ada tiga bahaya yang akan ditumbulkan dengan adanya kedua paham tadi. Pertama ancaman bagi para ibu, karena tak mampu lagi mendidik generasi-generasi terbaik penerus bangsa, karena sudah sibuk berkerja di luar rumah. Selain itu juga, eksploitasi ilmu yang dimiliki perempuan Indonesia kerap diarahkan pada kepentingan kapitalis.

“Dalam Islam ilmu itu digunakan untuk mem­perbaiki peradaban. Seperti Fatimah yang mampu mendidik generasi sehingga lahirnya imam besar Imam Safii. Karenanya jika hanya membawa kerusakan, paham Neokolonialis dan Feminis harus dihapuskan, dan dibuang dari dalam diri masyarakat Indonesia” tukasnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi mengatakan, DPRD menerima aspirasi tersebut dan dapat mengerti kekhawatiran MHTI. Hal ini akan disampaikan ke komisi terkait untuk dapat di tindaklanjuti, atau didiskusikan mana poin-poin pentingnya.

Darmawi mengarisbawahi juga, soal penerapan emansipasi wanita di Indonesia yang dikaitkan dengan Islam, mesti dikaji dengan banyak pertimbangan. Hal itu mengingat, Indonesia bukanlah negara Islam meskipun merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam. (h/mg-len)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]