Anggaran Paling Besar di Dinas Prasjaltarkim


Ahad, 01 November 2015 - 19:18:26 WIB

“Tak hanya itu, di APBD 2016, masalah peningkatan ekonomi dan pengentasan jumlah penduduk miskin juga adalah hal prioritas yang akan menjadi per­ha­tian,” papar Sekda.

Menyangkut upaya pe­ning­katan ekonomi, bebe­rapa langkah akan diambil diantaranya, mendorong terciptanya petumbuhan ekonomi yang berke­lanju­tan, penciptaan ekonomi yang kuat, mendorong pe­nguatan sektor rill, dan menciptakan lapangan pe­kerjaan yang luas.

Sementara untuk me­ngurangi angka penduduk miskin, sejumlah cara yang akan ditempuh diantaranya, memberdayakan usaha mik­ro, meningkatkan ku­alitas pengelolaan agro­bisnis, pengembangan dae­rah sentra industri,  dan pengembangan pasar untuk produk industri unggulan.

Sekda  menuturkan, untuk mendukung kebi­jakan atau program yang ada, SKPD akan diberi ang­garan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penganggaran dilakukan setelah melalui kajian badan anggaran DPRD dan TAPD.

Sekaitan dengan ini, dili­hat dari belanja langsung masing-masingnya, SKPD yang mendapat kucuran anggaran paling besar ada­lah, Dinas Prasarana, Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim), yakni men­dapat Rp513,3 miliar. Se­lanjutnya menyusul Dinas Kesehatan Rp121 miliar, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mendapat  Rp174 miliar, dan Dinas Pendi­dikan mendapat Rp80,6 miliar.

Sementara itu,  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp35,9 miliar, Di­nas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) mendapat Rp29 miliar, dan Dinas Sosial tataran belanja lang­sungnya berada pada angka Rp27,5 miliar.

Kemudian, Dinas Per­tanian Tanaman dan Hol­tikutura mendapat Rp26,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25,8 mi­liar, Dinas Pariwisata dan Ekono­mi Kreatif Rp23,2 miliar.  Lebih lanjut, untuk SKPD-SKPD lain rata-rata angga­ran  berada di bawah Rp20 miliar.

Berkautan dengan Be­lanja tidak langsung (BTL), secara keseluruhan  akan dialokasikan sebesar Rp2,­26 triliun atau berkurang Rp100,9 miliar lebih diban­ding tahun lalu. BTL terdiri atas belanja pengawai Rp­707,7 miliar lebih atau turun Rp11 milir, dibanding sebelumnya.

Kemudian belanja hi­bah Rp781,3 miliar lebih, atau berkurang Rp21 miliar. Hibah ini terdiri atas dana BOS Rp741 miliar dan si­sianya Rp39,6 miliar lebih untuk organisasi atau lem­baga masyarakat.

Disampaikan Sekda, Ran­perda APBD 2016  ini sudah sesuai dengan hasil nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2016 yang se­belumnya sudah disepakati 8 September lalu. Pada AP­BD 2016, pendapatan dae­rah ditargetkan Rp3.­995.­447.617.391 dan Anggaran Belanja Daerah Rp4.140.­447.617.391.

“Dari jumlah tersebut terjadi defisit Rp145 miliar, yang akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Sil­pa) yang diperkirakan RP­200 miliar, dan sisanya se­be­sar Rp55 miliar. Jumlah itu dialokasikan sebagai [enyrtaaj modal Bank Na­gari Rp50 miliar dan Jam­krida Rp5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, pada sisi pendapatan daerah, Pem­prov dan DPRD Sumbar sepakat menaikan target pendapatan daerah sebesar Rp43,28 miliar. Target pen­da­patan daerah Rp3.­995.­447.617.391. Jumlah ini naik 1,10 persen dibanding target sebelumnya (APBD-P 2015) Rp3.952.­164.795.­500.  Sekda menyebut pen­da­patan daerah dibagi atas tiga item, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“APBD 2016 juga meru­pakan APBD kali pertama dari pelaksanaan RPJMD 2016-2020, yang memang sampai saat ini belum dipro­ses peyusunannya. Dengan demikian, APBD 2016 ber­pedoman pada RPJMD yang lama (2010-2015). Sedang­kan untuk kese­lara­san prog­ram dan kegiatan pem­bangu­nan daerah de­ngan nasional dapat me­ngacu pada RPJM nasional (2015-2019),” pung­k­as Sek­da.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim usai pelak­sanaan paripurna mene­gaskan, DPRD siap men­dorong penetapan APBD 2016 lebih cepat. Paling tidak, kata dia APBD sudah harus ketok palu sebelum akhir Desember.

“Dari sisi alokasi dan pembagian anggaran untuk masing-masing kami me­nilai ini  sudah proposional dan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ucap Hendra. (h/mg-len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 Januari 2019 - 14:00:45 WIB

    KIPP Sumbar Fokus Kawal Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

    KIPP Sumbar Fokus Kawal Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pelaksanaan pemilu serentak 2019 tak akan luput dari kawalan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Wilayah Sumbar, terutama terkait proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pidana Pemilu .
  • Sabtu, 24 November 2018 - 09:19:02 WIB

    Kasus Anggaran BNPB di Solsel, Tersangka Kembalikan Uang Korupsi

    Kasus Anggaran BNPB di Solsel, Tersangka Kembalikan Uang Korupsi SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM – Tersangka kasus korupsi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Solok Selatan (Solsel), berinisial BA mengembalikan uang ke negara. Fee proyek yang diterimanya sebesar Rp75.
  • Kamis, 15 November 2018 - 21:28:28 WIB

    Satlantas Sawahlunto Jaring 419 Pelanggaran

    Satlantas Sawahlunto Jaring 419 Pelanggaran SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Dua pekan pelaksanaan Operasi Zebra (OZ) di Kota Sawahlunto. Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres setempat mengeluarkan 419 surat tilang. Pelanggaran yang dijaring pada operasi yang digelar 30 .
  • Kamis, 08 November 2018 - 10:30:15 WIB

    Operasi Zebra, Satlantas Sawahlunto Tindak 210 Pelanggaran

    Operasi Zebra, Satlantas Sawahlunto Tindak 210 Pelanggaran SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM -- Setidaknya 210 pelanggar terjaring selama tujuh hari operasi zebra yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Sawahlunto. Pelanggaran didominasi oleh pengemudi tidak memakai sabuk pengaman, pengguna.
  • Senin, 30 April 2018 - 15:06:48 WIB

    Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar

    Kuasa Hukum Yusafni: Pengalihan Anggaran Kewenangan Gubernur Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM – Menyikapi kebuncahan soal aliran dana yang dipaparkan Yusafni Ajo, baik di dalam persidangan atau di luar sidang, Bob Hasan selaku kuasa hukum Yusafni memberikan sejumlah penegasan yang dikirim ke.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM