Empat PPS Kecamatan Lubeg Disidang DKPP


Selasa, 03 November 2015 - 20:36:46 WIB
Empat PPS Kecamatan Lubeg Disidang DKPP

“12 penyelenggara terse­but terdiri atas ketua dan anggota Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kelurahan Gates Nan XX, Kelurahan Ba­tu­ang Toba Nan XX, dan Ke­lu­rahan Tanah Sirih XX di Ke­­camatan Lubuk Bega­lung,” ungkapnya, Selasa (3/11).

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

Ia menjelaskan per­ma­salahan yang dilaporkan terkait perbedaan pelak­sanaan rapat pleno dengan berita acara. Rapat pleno penetapan rekapitulasi Daf­tar Pemilih Tetap (DPT)/ Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015. Akan tetapi, dalam berita acara penetapan DPT/ DPSHP yang bernomor 02/PPS-CKH/IX/2015 dituliskan tanggal 28 September 2015.

Divisi Pencegahan dan Antar Lembaga Panwaslu Padang, Muhammad Isral membenarkan telah mela­porkan PPS di Lubuk Bega­lung ke DKPP. PPS tersebut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ter­ha­dap pelaksanaan reka­pitulasi hasil DPT perbai­kan yang berlangsung pada  29 September 2015. Akan tetapi, dalam berita acara penetapan DPT/ DPSHP yang bernomor 02/PPS-CKH/IX/2015 dituliskan tanggal 28 September 2015.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

Berdasarkan hasil kajian Panwaslu, PPS melanggar azas pemilu yakni jujur dan propesional dalam melak­sankan pilkada. PPS juga melanggar tahapan. Mes­tinya pada 28 September 2015 DPSHP hasil perbai­kan harus se­lesai di tingkat kelurahan.

Sidang dipimpin lang­sung oleh anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait didampingi Tim Pemeriksa Daerah dari Wilayah Sum­bar yakni dari unsur tokoh masyarakat Zul Chairiyah dan Adhi Wibowo, Ar­ma­daepa dari unsur Bawaslu dan Nurhaida dari unsur KPU.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

Sementara itu, Ko­mi­sioner Divisi Sosialisasi KPU Kota Padang Yusrin Triananda mengatakan, PPS di empat kelurahan di Lu­buk Begalung melakukan pleno DPSHP untuk penen­tapan menjadi DPT ter­lambat. Seharusnya tanggal 28 Sep­tember 2015 untuk pene­tapan pada tingkat ke­lu­­rahan namun dilakukan pada tang­gal 29, hal ini tentunya telah melanggar tahapan.

“Tapi waktu itu di ting­kat kelurahan tidak ada diklaim oleh PPL, ke­ca­matan juga seperti itu, dan di tingkat kota 2 Oktober baru dipermasalahkan oleh Panwaslu. Kita akui itu salah, dan silahkan Pa­n­waslu menindaklanjutinya sesuai peraturan,” ujarnya.

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar

Dikatakan juga, untuk agenda sidang DKPP di Bawaslu Sumbar hari ini (3/11), dengan agenda men­dengarkan seluruh proses kronologisnya keterangan dari pengadu Panwaslu dan teradu PPS dari empat ke­lurahan tersebut.

“Untuk hasilnya ten­tunya dibawa oleh DKPP provinsi ke DKPP pusat, dan sekarang kita tunggu hasilnya.  Hadir dalam si­dang ter­se­but lima orang komi­sioner KPU, PPK Lu­buk Begalung, dan seluruh PPS ter­kait juga dihadiri oleh Panwaslu dan PPL Lubeg. (h/mg-rin)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]