KSPSI Pertanyakan Dewan Pengupahan


Selasa, 03 November 2015 - 20:42:41 WIB
KSPSI Pertanyakan Dewan Pengupahan

Untuk diketahui dewan pengupah terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, se­ri­kat pekerja, perguruan tinggi, pakar dan serikat pekerja. Salah satu di anta­ranya KSPSI sebagai ang­gota dewan pengupahan.

Baca Juga : Sebanyak 2.500 Pedagang Pasar di Kota Padang Divaksinasi

Dengan keluarnya PP 78 Tahun 2015 tentang pe­ngupahan dewan pe­ngu­pa­han seperti tidak dibu­tuh­kan lagi. Mengingat pe­ker­jaan dewan pe­ngup­a­han sebelumnya untuk sur­vei Kondisi Hidup Layak (KHL), hanya saja dalam PP 78 KHL tidak lagi menjadi patokan penentuan UMP tahun ini. “Kami tentu ingin agar kondisi ini diperjelas. Ke­tika tidak dibutuhkan lagi survey KHL tentu tugas dewan pengupahan ke de­pan­ harus diperjelas. Apa­kah nanti akan menjadi pengawas dalam pelak­sa­naan UMP ini atau seperti apa,” ungkapnya.

Arsukman Edy mene­gaskan terkait dengan besa­ran UMP Sumbar tahun depan KSPSI menerima keputusan ini. Mengingat UMP dengen besaran Rp1,8 juta sudah sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dan sudah bisa meng­ako­modir kebutuhan pekerja.

Baca Juga : Hari Ini, Pedagang Pasar Raya Melakukan Vaksinasi

“Kita tidak akan me­lakukan aksi protes atau apa. Ini kami nilai sudah cukup layak,”  ungkapnya.

Menanggapi kondisi ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis­na­ker­trans) Sumbar Sofyan mengatakan, karena PP 78 Tahun 2015 masih terbilang sangat baru jadi, belum diatur apa tugas dan fungsi dewan pengupahan ini ke depan.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 04 Maret 2021

“Kita tunggu saja ke­putusan dari pusat akan seperti apa nantinya. Karena PP ini baru saja keluar jadi kita belum memiliki pe­doman untuk ini,” terang­nya. (h/mg-isr)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]