JK: Ada Menteri Pura-pura Baik

“Ah kau pura-pura tanya. Ya, seperti itulah. Jangan gaduh,” kata Kalla sambil tertawa, di kantor Wakil Pre­siden, Jakarta, Selasa (3/11).

Baca Juga : Lantik Tiga Kepala Daerah, Gubernur Kepri: Wujudkanlah Janji Sejahterakan Masyarakat

Saat ditanya terkait kon­disi internal pemerintahan, JK justru menjawab singkat. “Baik. Tapi di luar kadang-kadang pura-pura baik. Ya seperti apa, wartawan lebih banyak tahu daripada kita,” katanya.

Untuk diketahui, saat Presiden Joko Widodo me­ngumpulkan menteri-men­terinya dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presi­den, Senin (2/11), Jokowi memperingatkan menteri agar tak sembarang bicara sehingga membuat gaduh.

Baca Juga : Terlibat KLB, Demokrat Pecat Ahmad Yahya hingga Syofwatillah Mohzaib

Ia pun meminta jika terdapat perbedaan pen­dapat maka harus disam­paikan secara internal. Se­hingga tak menimbulkan kesan tak kompak dan ku­rang koordinasi.

“Silakan menyampai­kan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai, sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju,” kata Presiden.

Baca Juga : Gegara Isu Kudeta, 7 Kader Partai Demokrat Bakal Dipecat

Desak  Reshuffle

Sementara itu terkait kinerja para menteri yang disorot Wapres JK  tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia mengi­nginkan Presiden kembali me­rom­bak Kabinet Kerja. Ber­dasarkan hasil sigi lem­baga sur­vei KedaiKOPI (Kelom­pok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) yang dirilis hari ini, sebanyak 55,8 persen responden mengharapkan ada­nya reshuffle kabinet jilid II. Sedangkan 37,5 persen menya­takan tidak perlu dan 6,7 persen tidak menjawab.

Baca Juga : Setelah PKS, PAN juga Usulkan Kader Dampingi Hendri Septa sebagai Walikota Padang

Mereka beranggapan kemen­terian di bidang perekonomian (33,5 persen) dan bidang politik, hukum dan HAM (24,5 persen) yang dianggap perlu diganti. Sedangkan bidang pem­berda­yaan manusia dan kebudayaan hanya 9,3 persen dan bidang maritim dan sumberdaya 3,0 persen. Sisanya, 29,8 persen tidak menjawab.

Dalam keterangan persnya, juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan, pihaknya menggelar survei terhadap 400 responden yang tersebar pro­porsional di seluruh Indonesia. Survei yang berlangsung pada 27-29 Oktober ini dilakukan melalui wawancara telepon.

Responden adalah pengguna telpon yang dipilih secara acak (probability sampling) menggu­nakan metode sample acak siste­matis. Komposisi responden di setiap daerah mempertim­bang­kan proporsi antara jumlah pen­duduk di setiap daerah. Tingkat keper­cayaan survei ini adalah 95% dengan Margin of Error (MoE) survei ini sebesar +/- 4,9%.

Pemerintahan Jokowi-Kalla telah mengumumkan perom­bakan kabinet pada 12 Agustus 2015 lalu. KedaiKOPI pernah menggelar jajak pendapat sebe­lum reshuffle jilid pertama. Hasil­nya, 56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan re­shu­f­fle kabinet, 37 persen masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab. (h/dn/rol)