Pemko Targetkan Serapan Anggaran Mencapai 95 Persen


Rabu, 04 November 2015 - 19:03:13 WIB

 

Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebe­sar Rp 278,823,356,625, dan belanja langsung se­besar Rp 116,531,975, 758. Se­dang­kan untuk sisa be­lanja hinga Nobember yakni sebe­sar Rp 263,351, 308,653.

“Hingga November 2015 rata rata serapan ang­garan dimasing masing SKPD baru mencapai 65 persen. Bahkan ada se­jumlah  SKPD yang masih rendah dalam penyerapan anggarannya yang berada dibawah 65 persen. Oleh sebab itu kita menargetkan serapan belanja dimasing masing SKPD hingga de­sember bisa mencapai 95 parsen. Dan  kita akan terus memantau perkembangan­nya,” ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Bukittinggi, Dedet Kris­naldi diruang kerjanya kemarin.

Dikatakannya, dari data realisasi belanja SKPD berdasarkan SP2D yang kita terima, ada beberapa SKPD yang realisasinya diatas dan dibawah 65 parsen. Seperti pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Ke­pen­dudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperindag, Inspektorat, BP2TPM, Kan­tor Ketahanan Pangan, dan Dinas Pengelolaan Pa­sar, yang realisasi serapan anggarannya sudah diatas 65 parsen.

Sedangkan untuk reali­sasi serapan anggaran yang paling rendah atau dibawah 50 parsen dian­taranya, Di­nas Pekerjaan umum de­ngan parsentase sekitar 37,88 parsen, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 43,06 parsen, Sekretariat DPRD 44,95 parsen, DPKAD 47,33 parsen, dan Dinas pertanian 42,09 parsen.

Menurutnya, rendahnya serapan APBD di sejumlah SKPD itu disebabkan ke­giatan fisiknya yang masih berjalan Seperti Dinas PU. Serta adanya kegiatan SKPD yang memakai Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti Dinas Pertanian.

“Jika kegiatan fisik di­ma­sing masing SKPD masih jalan, maka anggarannya belum bisa dibayarkan. Karna pembayarannya dila­ku­kan setelah kegiatan fisik tersebut selesai dan tuntas. Dan pembayaran kegiatan fisik juga tergantung kon­traknya. Dan saat ini, pe­ngadaan barang dan jasa untuk setiap SKPD tereali­sasi sekitar 70 persen. Se­dangkan, pengerjaan fisik baru 50 persen,” sebut Dedet.

Dirinya menambahkan anggaran APBD yang tidak habis nantinya akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran). Silpa ini terjadi dikarenakan adanya rea­lisasi anggaran yang tidak terpe­nuhi, adanya DAK, Dana BOS yang masih di kas dae­rah, serta kelebihan peneri­maan daerah, sistem bagi hasil pajak yang masuk dari pu­sat ke daerah di akhir tahun.

“Kelemahan dari peren­canaan awal, serta aturan yang sering berubah rubah dari pusat ditambah dengan adanya SKPD tidak berani mengambil tindakan, juga penyebab terjadinya Silpa,” jelas Dedet. (h/tot)







Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM