MK Tolak Permohonan Guru


Rabu, 04 November 2015 - 19:25:07 WIB

Sertifikasi itu juga di­iri­ngi berhaknya memperoleh penghasilan di atas kebu­tuhan hidup minimum dan jaminan sejahtera sosial yang meliputi gaji pokok, tun­jangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus.

Para pemohon mem­persoalkan Pasal 14 ayat 1 huruf a dan Pasal 15 ayat 1 UU Guru dan Dosen. Sebab sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru te­tap. Namun, ber­dasarkan putusan majelis, para pe­mohon dianggap tidak be­ralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan para pemohon untuk se­luruhnya,” tegas Ketua Ma­jelis Hakim MK, Arief Hi­dayat membacakan pu­tusan di ruang sidang MK, Ja­karta, Rabu (4/11).

Dalam pertim­ba­ngan­nya, MK mengatakan karena telah jelas tidak setiap guru serta-merta mendapat fa­silitas dan keuntungan se­bagaimana diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2005, sebagaimana dikehendaki para pemohon.

“Justru akan bertentangan dengan UUD 1945 apabila pe­ngertian guru yang terdapat dalam ketentuan UU yang di­mohonkan pengujian dalam per­mohonan a quo, diartikan men­cakup juga guru-guru seba­gai­mana disebutkan dalam petitum permohonan para pemohon,”

Sebab, Arief menerangkan, jika diartikan seperti yang dida­lilkan para pemohon, yakni guru non PNS atau tidak tetap kerena sudah lama mengajar berhak mendapat kesamaan, maka sega­la persyaratan kualifikasi aka­demik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya menjadi tidak ada gunanya. Padahal per­syaratan itu justru sangat dibu­tuhkan karena semua berkait langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang visi, misi, dan strateginya telah dituangkan dalam UU Sisdiknas.

Untuk diketahui, uji materi ini dimohonkan oleh Sanusi Affandi, SH, MM, yang menjadi guru non PNS di SMKN kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Ke­mudian Guru tidak tetap SMAN Muncar, Nanyuwangi, Saji, S.pd, Guru tidak tetap di SMPN Tegal­dlimo, Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.i, M.Pd.i, Guru tidak tetap SMPN Satu Atap Muncar, Muiz Maghfur, S.Pd.I, dan Guru tidak tetap SDN 2 Tegaldlimo, Ba­nyuwangi, Ratih Rose Mery, S.Pd.I

Ketua Persatuan Guru Re­publik Indonesia (PGRI) Sum­bar Zainal Akil kepada Haluan mengaku sangat kecewa atas keputusan tersebut. Selain itu, pemerintah seolah tidak tahu berterimakasih atas bantuan guru non-PNS selama ini.

“Guru-guru non-PNS me­nuntut kesetaraan, itu wajar. Setelah berpuluh-puluh tahun mengabdi, sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan setara dengan guru PNS. Tapi, coba lihat sikap kepala daerah di kabupaten/kota, ketika ditanya soal kekurangan guru, mereka bilang cukup, sebenarnya mereka tidak punya data. Padahal ke­kurangan guru SD saja di Sumbar mencapai 7.000 orang. Jawaban cukup itu membuat nasib guru non-PNS makin tak menentu,” ucap Zainal.

Ia menerangkan, sejak Oto­nomi Daerah, kebijakan pen­didikan dialihkan ke kabupaten dan kota. Kepala daerah menga­ku tidak kekurangan guru, pada­hal dalam satu sekolah dasar di mana seharusnya mempe­ker­ja­kan se­puluh guru PNS, hanya terdapat tiga guru PNS yang mendapat penghidupan layak, sedangkan tujuh guru lainnya adalah non-PNS dengan gaji hanya Rp300 ribu sebulan.

“Kepala daerah tidak men­jalankan janji sebagaimana ia katakan sebelum terpilih. Me­reka tidak memikirkan nasib guru karena mereka hanya menjabat selama lima tahun, paling lama sepuluh tahun. Sedangkan guru-guru ini telah mengabdi sepuluh sampai 15 tahun dan menjadi harapan kehidupan berbangsa beratus tahun ke depan,” jelasnya.

Ia berharap, ke depan, kepala daerah kabupaten/kota tidak sekedar menjual janji akan me­nye­jahterakan guru-guru. Soal ang­garan yang sering diakui lebih dari 20% untuk pendidikan, keba­nyakan hanya bohong. Kare­na angka itu dihitung setelah diga­bung anggaran pusat. (h/trn/mg-isq)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 23 Desember 2019 - 18:12:42 WIB

    Edriana : Kemudahan Pajak Harusnya Menyasar Sektor UMKM

    Edriana : Kemudahan Pajak Harusnya Menyasar Sektor UMKM JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus Gerindra, Edriana, menilai konsep Omnibus Law yang diinisiasi oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan pajak bagi investasi luar negeri, akan lebih berfaedah jika juga diterapkan di se.
  • Ahad, 15 Desember 2019 - 11:37:32 WIB

    MKD DPR Persilakan Andre Laporkan Istri Gubernur Sumbar soal 'Tembak Mati'

    MKD DPR Persilakan Andre Laporkan Istri Gubernur Sumbar soal 'Tembak Mati' JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Respons istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nevi Zuariana, atas manuver Gerindra Sumbar menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno bikin heboh. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD.
  • Ahad, 03 November 2019 - 15:52:54 WIB
    Erick Haryona Jadi Ketua MKGR Sumbar

    MKGR Sumbar Dukung Bamsoet Pimpin Golkar

    MKGR Sumbar Dukung Bamsoet Pimpin Golkar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Organisasi Masyarakat (Ormas) Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumbar menyatakan dukungannya untuk Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar maju dalam pemilihan Ketua Umum (Ketum) Golkar periode.
  • Senin, 12 Agustus 2019 - 20:44:26 WIB

    PHPU di MK Usai, 65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik Rabu Depan

    PHPU di MK Usai, 65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik Rabu Depan PADANG,HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan menetapkan 65 orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar pada Rabu (14/8) mendatang. Penetapan DPRD terpilih itu dilakukan setelah keluarnya Putus.
  • Selasa, 06 Agustus 2019 - 22:59:19 WIB

    Sengketa Pileg 2019, MK Tolak Gugatan PDIP Terhadap PAN di Sumbar

    Sengketa Pileg 2019, MK Tolak  Gugatan PDIP Terhadap PAN  di Sumbar JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihann Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak Pemohon dalam .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM