Tunda Pemberlakuan PP Pengupahan


Jumat, 06 November 2015 - 19:36:30 WIB

Kalau PP tersebut tetap dipaksakan, dia meng­kha­watirkan akan membuat gejolak semakin membesar dan mengganggu iklim in­ves­tasi yang ada. “Negara tidak bisa seenaknya mem­buat kebijakan tanpa proses formulasi politik yang me­libatkan stakeholder, se­perti DPR,” tegas politisi Demokrat itu.

Masalah sistem pengu­pahan adalah masalah yang sangat krusial dan karena itu menurut Dede, perlu dicari titik temu untuk kepen­tingan bersama, baik pengu­saha dan pekerja. “Jadi bu­kan kepentingan peme­rin­tah yang cuma berpihak kepada pemilik modal saja, melainkan kepentingan pa­ra pekerja juga harus diper­hatikan” kata Dede Yusuf.

“Proses agregasi ke­pen­tingan harus melibatkan par­tisipasi politik semua pihak, termasuk DPR. Ka­rena kalau dilangkahi se­perti sekarang maka sistem politik jadi tidak sehat. “Akibatnya, kualitas produk kebijakan politik yang diha­silkan juga tidak menye­lesaikan persoalan, tapi malah menghasilkan masa­lah baru,” ulasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR Irma Sur­yani mengungkapkan, pe­nerapan PP pengupahan yang baru itu belum pernah ada koordinasi antara Me­naker Hanif Dhakiri dengan Komisi IX DPR.

“Maka dari itu, pihaknya meminta agar PP itu di­tu­n­da pelaksanaannya.Kenapa kami minta ini ditunda karena kami belum terima drafnya (PP No.78 Tahun 2015),” ujar politisi dari Partai NasDem itu.

Dia membenarkan bah­wa Ketua Komisi IX Dede Yusuf telah meminta ke­pada seluruh fraksi di Ko­misi IX DPR untuk mela­yangkan surat kepada Men­teri Hanif untuk mem­beri­kan pen­jelasan terkait PP tersebut. “Pak Dede Yusuf me­­nyam­paikan kepada se­mu­a fraksi untuk membuat surat pada menteri agar PP 78/2015 ini ditunda sampai Menteri Tenaga Kerja ber­temu de­ngan DPR men­jelaskan ur­gensi PP itu,” jelasnya.

Selain itu, Komisi IX juga meminta agar peme­rintah daerah dalam hal ini Bupati, Gubernur dan Wali­kota untuk ikut menunda pelaksanaan PP yang dinilai merugikan kaum buruh itu.

“Kami sendiri beren­cana memanggil Menteri Hanif Dhakiri pada tanggal 16 November mendatang usai masa reses DPR ber­akhir,” kata Irma.

Sementara itu, di Sum­bar, penetapan Upah Mi­nimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sudah merujuk kepada Pe­raturan Peme­rintah (PP) Nomor 78 Ta­hun 2015 ten­tang Pengu­pahan di mana peng­hi­tu­ngannya dida­sarkan dari UMP tahun 20­15, data inf­lasi nasional dan Per­tum­buhan Domestic Bru­to (P­DB) tahun berjalan.  Tah u­n 2015, UMP Sumbar  Rp1.­615.000, tahun 2016 naik menjadi Rp1.800.785 atau sekitar 11,5 persen. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 19 Mei 2019 - 22:34:13 WIB

    KPU Tunda Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Empat Provinsi Terakhir

    KPU Tunda Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Empat Provinsi Terakhir HARIANHALUAN.COM— Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menunda rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 di empat provinsi yang tersisa. Namun KPU optimis target penetapan hasil Pemilu 22 Mei 2019 bisa dilaksanakan sesuai j.
  • Kamis, 22 Oktober 2015 - 19:27:00 WIB

    Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda

    JAKARTA, HALUAN — Ketua DPR RI, Setya Novanto memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, tidak bisa dilakukan pada 23 Oktober mendatang. RAPBN kemungkinan akan disahkan pada akhi.

  • Rabu, 26 Agustus 2015 - 20:03:24 WIB

    10 Penerbangan di Palembang Ditunda

    AKIBAT KABUT ASAP

    PALEMBANG, HALUAN — Dampak kebakaran hutan dan lahan, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) sejak dua hari terakhir mula.

  • Rabu, 15 April 2015 - 19:13:01 WIB

    Daerah Kekurangan Dana Bisa Tunda Pilkada

    JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan daerah yang kekurangan dana untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota bisa menunda pelaksanaan pemungutan suaranya ke gelombang kedua pada 2017 mendatang.

    .
  • Jumat, 13 Februari 2015 - 19:51:12 WIB

    Pencarian AirAsia QZ8501 Ditunda 6 Hari

    AKIBAT CUACA BURUK

    JAKARTA, HALUAN — Ke­pala Badan Search and Rescue Na­sional (Basarnas) Mar­sekal Madya F Henry Bam­bang Soel­istyo mengatakan operasi pen­carian korban p.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM