Investor Diundang Terbangkan Merpati

Proses pembayaran gaji masuk program res­truk­turisasi. Pembayaran gaji diambil dari pos anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dititipkan di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Baca Juga : Mantan Komandan Kapal Selam Nuklir Inggris: KRI Nanggala 402 Mungkin Tak Akan Ditemukan

“Nomor 1, kita sele­sai­kan persoalan karyawan. Nah, bentar lagi PMN sudah cair dalam rangka right­sizing,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pe­ngem­bangan Usaha BU­MN, Aloysius K. Ro usai RUPS PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/11).

Aloy menyebut total tung­gakan seperti gaji, tunjangan hingga pesangon kepada pegawai Merpati senilai Rp 1,4 triliun. Ke­menterian BUMN akan me­lakukan negosiasi terkait tunggakan tersebut. Ke­menterian BUMN akan me­nuntaskan tunggakan gaji senilai Rp 300 miliar se­dangkan tunggakan pesa­ngon akan diselesaikan dan dibicarakan dengan calon investor.

Baca Juga : Usai Kasus KIPI Seperti Stroke, Thailand Tetap Pakai Sinovac

“Hak normatif karyawan itu senilai Rp 1,4 triliun kita harus negosiasi. Yang pen­ting gaji terutang kita se­lesaikan kalau pesangon kita bicarakan dengan calon investor,” ujarnya.

Kementerian BUMN, kata Aloy, tidak akan me­nyuntikkan modal ke mas­ka­pai yang pernah berjaya tersebut sehingga Kemen­terian BUMN akan me­ngun­dang investor untuk menerbangkan Merpati. Proses ini dilakukan ketika Kementerian BUMN telah membayar tunggakan gaji kepada karyawan Merpati.

Baca Juga : Ini Peringatan Keras untuk Negara Barat, Putin: Jangan Lewati 'Garis Merah' Kami!

“Kita nggak mau lagi namanya equity injection dan equity swap. Tanggung jawab kita selesaikan per­soalan karyawan,” sebutnya.

Kementerian BUMN mengaku ada 2 investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik membiayai pener­bangan baru Merpati. Na­mun proses penawaran baru dibuka mulai triwulan I-2016.

Baca Juga : Australia Bakal Buka Kebun Ganja Terbesar di Queensland

“Kita undang investor mulai Q1 tahun 2016, kita udang investor baru,” se­butnya.

Investor tersebut, kata Aloy, akan mengurus ber­bagai izin seperti Air Ope­rator Certificate (AOC) hingga izin rute yang telah hangus termasuk men­datangkan pesawat.

Peran investor akan le­bih besar dalam kepe­mili­kan dan operasional Mer­pati karena prioritas Ke­menterian BUMN, lanjut Aloy, ialah membuat Mer­pati kembali terbang meski­pun melakukan privatisasi dan kemepemilian BUMN menjadi minoritas.

“Mereka lihat nama Mer­pati. Kita nggak ingat investasi. Kita nggak ma­yoritas, nggak masalah kare­na yang penting Merpati hidup kembali,” ujarnya. (dtf)