Mencegah Money Politics


Jumat, 13 November 2015 - 19:29:23 WIB
Mencegah Money Politics

Ketika uang di­gu­na­kan untuk ke­pen­­­tingan po­li­tik guna me­me­­nangkan kom­petisi ma­ka­ boleh dika­ta­kan bahwa ada peman­fa­atan uang de­ngan sengaja un­tuk dibe­ri­kan kepada pe­milih agar me­milih calon ter­tentu se­hing­­ga meme­nang­kan pemi­lu. Praktek de­mikian lebih di­kenal de­ngan membeli sua­ra dengan uang atau is­tilah kerennya money poli­tics.

Baca Juga : Cegah Warga Nekat Mudik, Polri Gelar Operasi Sebelum 6 Mei

Mencegah lebih baik dari mengobati, barangkali itulah pepatah yang tepat untuk menekan agar per­ge­ra­kan praktik politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur dan terencana tidak menjadi wabah dan menular kemana-mana. Wa­­lau­pun praktik politik uang ini sudah tidak asing lagi di telinga rakyat karena hampir setiap ada pemilu uang-uang berseliweran dan bergentayangan tanpa ada bunyi diberikan kepada para pemilih agar mem­berikan suara kepadanya. Pe­milih akan senang-senang saja menerimanya, siapapun yang memberikannya, kare­na kebutuhan dan tuntutan hidup.

Masih adanya orientasi pada pemilih bahwa mereka akan memilih siapa yang memberikan uang lebih banyak antara satu dengan yang lain. Terutama pemilih dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Mereka tidak berpikir bagaimana visi misi dari calon tapi yang mereka inginkan dari ca­lon berapa banyak yang bisa di­berikan pada saat pe­mi­li­han, karena asumsinya sete­lah terpilih belum tentu mere­ka akan datang mem­be­rikan uang lagi. Pola pe­mikiran pemilih yang de­mi­kian harus diubah dengan memberikan pengertian dan pemahaman yang in­tens kepada para pemilih baik oleh pemerintah, par­tai poltik dan elemen-ele­men masyarakat lainnya agar pemilukada berlang­sung tanpa noda politik uang.

Baca Juga : Inilah Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah

Pemilukada memang ting­gal hitungan hari na­mun tidak salahnya mela­ku­kan tindakan-tindakan preventif yang akan mem­per­kecil tindakan politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilukada Desem­ber 2015 ini. Pencegahan dini perlu dilakukan agar menjaga nilai-nlai de­mo­krasi dimplementasikan dengan baik.

Banyak hal yang bisa dilakukan diantaranya me­wa­jibkan setiap calon peser­ta pilkada untuk mela­por­kan harta kekayaannya se­ca­ra transparan dan dipu­bli­kasi melalui media baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya pilkada, menggiatkan berita-berita tentang pemilukada yang baik dan salah satuanya adalah tentang money poli­tics di media-media cetak atau elektronik atau media-media social seperti you­tube, facebook, twitter dan lain sebaganya, selain itu KPU sebagai pelaksanan pemilu dan partai politik serta semua elemen masya­rakat baik LSM atau lembaga-lembaga lainnya juga ikut mensosialisasikan akan bahaya po­litik uang.

Baca Juga : Gawat! Ada 22.000 Senjata Api Dimiliki Warga Sipil di Daerah Ini

Walaupun sosisalisasi terkadang tidak akan secara signifikan mampu menekan praktik money politics, kare­na sosialisasi kadangkala hanya dianggap sebagai sua­tu penjelasan dan pem­be­ritahuan saja bahwa prak­tik politik uang tidak di­izin­kan dan melanggar atu­ran-atu­ran yang berlaku dan akan diberikan sangsi bagi yang melanggarnya, namun jika frekuensi suguhannya cu­kup sering, maka ajakan-ajakan tersebut sedikitnya akan menjadi bahan pertim­bangan dan akan membe­rikan pengaruh kepada ma­sya­rakat untuk menjadi pe­milih yang objektif.

Peran Partai Politik

Baca Juga : Launching Polri TV dan Radio, Jenderal Listyo Sigit: Untuk Mengedukasi Masyarakat

Peran parpol memiliki nilai strategis dalam pen­cegahan politik uang ini karena calon yang berkom­petisi dalam pemilukada diusung oleh parpol. Parpol harus mem­be­ri­kan “dok­trin” kepada ca­lon yang diusungnya untuk meng­hindari hal-hal yang da­pat menciderai de­mo­kra­si se­perti politik uang. Keju­ju­ran dalam berkompetesi ha­ruslah dijunjung tinggi. Ka­lah dan menang adalah hal yang biasa karena biasa­nya pada saat pemilukada ada ceremonial ikrar untuk siap menang dan siap kalah arti­nya bahwa semua calon pe­serta pemilukada siap ber­tarung sebagai ksatria, tanpa harus mempengaruhi pe­milih dengan embel-em­bel uang akan tetapi mem­be­ri keyakinan kepada pemi­lih dengan memperlihatkan program-program unggulan, nyata dan realistis dan bisa diterima akal sehat sesuai dengan kemampuan sum­ber­daya daerah yang akan dilakukan nanti selama lima tahun kedepan saat kepe­mim­pinanya.

Walaupun pastinya da­lam setiap even pemilukada setiap calon telah banyak mengeluarkan biaya untuk dapat ikut berkompetisi dan itu adalah suatu konsekuen­si logis, karenanya bukan berarti harus menempuh dan menghalalkan cara yang terlarang untuk men­jadi pemenang dan nantinya sete­lah menang harus meng­ge­ro­goti uang rakyat dalam meng­ganti biaya yang diha­bis­kan saat pemilukada.

Selain itu untuk meme­nang­­kan hati pemilih, partai po­litik melalui calon yang di­usungnya di pilkada harus be­nar-benar mempunyai sua­­tu grand design untuk pem­bangunan setiap daerah ba­ik pembangunan jangka pen­dek, menengah dan jang­ka panjang yang akan dim­ple­­­mentasikan melalui ca­lon kepala daerah yang vi­sio­­­ner, mempunyai misi yang jelas, tujuan dan target yang terarah dan terukur. Par­tai politik seharusnya ti­dak mengerah­kan mesin par­tai untuk me­la­kukan mo­ney politics akan tetapi me­nge­rahkan mesin partai un­tuk meyakinkan pemilih bah­wa calon yang diusung be­nar-benar calon yang ter­ba­ik yang akan mam­pu me­ng­im­­­plementasikan grand de­sign program-pro­gram pem­ba­ngunan daerah me­nu­ju ke­adilan, ke­sejah­teraan dan kemakmuran sehingga prak­­tik politik uang tidak per­lu dilakukan dan uang yang se­dia­nya akan “di­ala­mat­­kan” untuk money poli­tik maka sebaiknya di­urung­­kan dan dapat digu­na­kan ke pos lainnya yang bermanfaat bagi semua ma­sya­rakat bu­kan orang per orang.

Peran Pemilih dan Pemerintah

Berikutnya adalah peran para pemilih. Praktik money politics ini terlaksana atau tidak pastinya juga ter­gan­tung kepada para pemilih, karena pemilih yang akan disasar oleh pelaku money politik sebagai objek pene­rimanya. Untuk itu para pemilih harus berhati-hati dan waspada untuk tidak menerima iming-iming da­lam bentuk apapun yang menjurus kepada peng­giri­ngan dengan “doktrin” un­tuk memilih salah satu ca­lon. Para pemilih harus bersikap objektif dalam memilih. Bukan seberapa banyak uang yang diberikan untuk memilih pemimpin tapi harus dilihat apa yang bisa dan mampu mereka buat untuk lima tahun kede­pan, jangan sampai akal pikiran sehat dan nurani harus digadaikan dan dikor­ban­kan oleh jumlah uang yang besarannya tidaklah mencukupi untuk meng­hidupi keluarga selama lima tahun, akan tetapi yang kita dapatkan nantinya adalah penyesalan selama lima tahun kedepan. Masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pihak yang melaku­kan praktik tersebut.

Selain itu pemerintah juga harus memikirkan ba­gai­mana taraf ekonomi dan pendidikan rakyat diting­katkan serta bekerjasama dengan partai politik untuk giat memberikan pendidi­kan politik bagi rakyat, se­hing­ga rakyatt cerdas dalam memilih pemimpin masa depan karena yang dipilih bukan yang memberi uang tapi yang mempunyai pro­gram-program unggulan.

Akhirnya pengawasan ter­hadap pemilukada men­ja­­di tanggung jawab semua rak­yat Indonesia. Praktik mo­ney politics harus di­cegah dan dilawan. Rakyat perlu mem­bentuk “agen rahasia” yang akan selalu siap mema­ta-matai setiap “gerakan ra­hasia” yang di­la­kukan oleh pe­tualang-petualang money po­litics. dan rakyat harus be­rani mengatakan “NO untuk MONEY PO­LI­TICS”. ***

 

MUHAMMAD ARHAMI
(Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]