JKK-JKM Taspen Terkendala

“Kita sebetulnya sudah sosialisasikan ke Pemda dan media sejak awal tahun lalu bahwasanya JKK dan JKM dimulai awal Juli. Tapi sam­pai sekarang Pemda belum juga membayarkan premi untuk JKK-JKM ini, pa­dahal PP-nya sudah ditan­datangani Presiden. Daerah lain baik di Sumatera ini maupun di Jawa sudah mu­lai melaksanakan,” kata Jhon Irwan menjelaskan.

Baca Juga : Satu Orang Tewas Saat Polisi Bubarkan Demonstran di Myanmar

Premi untuk JKK-JKM tersebut bukanlah menjadi tanggungjawab pekerja da­lam hal ini ASN, namun merupakan tanggungjawab pemberi kerja dalam hal ini masing-masing Pemda yang dibayarkan melalui dana APBD. Besaran premi yaitu untuk JKK sebesar 0,24% gaji pokok dan premi JKM sebesar 0,30% gaji pokok.

Sedangkan jaminan yang ditanggung Taspen yakni untuk JKK dijamin pengo­batan sampai sembuh. Bah­kan jika pengobatan harus sampai ke luar negeri juga ditanggung oleh Taspen. Sedangkan JKM santunan kematian Rp15 juta ditam­bah uang duka 3 x peng­hasilan, biaya penguburan Rp7,5 juta plus beasiswa Rp15 juta.

Baca Juga : WHO Pusing, Ada Ancaman Baru ke Vaksin Covid

“Klaim JKK-JKM yang masuk data terakhir ada sekitar 53 orang dalam ren­tang waktu sejak Juli sampai Oktober. Tapi pihak kami menyampaikan baik-baik dengan peserta bahwasanya klaim JKK-JKM belum bisa dibayarkan Taspen, karena preminya belum dibayar Pemda masing-masing pe­serta berdinas,” jelas Jhon lagi.

Hingga kemarin belum ada satu pun Pemda di Sum­bar yang membayarkan pre­mi JKK-JKM tersebut, baik di wilayah kerja Taspen Padang yang meliputi 12 Pemda (termasuk Pemprov Sumbar) maupun daerah lainnya di wilayah kerja Taspen Cabang Bukittinggi.

Baca Juga : Joe Biden Beri Kepastian Amankan Saudi

Untuk Taspen Cabang Padang yang meliputi Pem­prov Sumbar, Pemko Pa­dang, Pemko Solok, Pemko Sawahlunto, Pemko Pa­riaman, Pemkab Solok Se­latan, Pemkab Sijunjung, Pemkab Solok, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Padang Pariaman, Pemkab Kepulauan Mentawai dan Pemkab Dharmasraya jum­lah peserta rata-rata per bulan 64.341. Dari jumlah tersebut jumlah premi JKK yang dibayarkan berkisar Rp550 juta per bulan. Ke­mudian premi JKM ber­kisar Rp641 juta per bulan.

“Kami tentunya ber­harap masing-masing Pem­da segera membayarkan premi JKK-JKM, sehingga program ini bisa segera di­laksanakan. Meski sekarang sudah pe­­r­tengahan Novem­ber, prog­ram ini kita berla­kukan mun­dur yakni ter­hitung mulai 1 Juli 2015,” harapnya.

Baca Juga : Panas, 1.000 Massa Pro Junta Militer Turun ke Jalan di Myanmar

JKK dan JKM meru­pakan program pemerintah yang dilaksanakan PT Tas­pen sesuai PP Nomor 70 tahun 2015 dan UU ASN tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi pega­wai negeri sipil. Un­tuk kepesertaan adalah  sama dengan kepesertaan prog­ram jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang dah berjalan selama ini di Tas­pen. Para ASN pun tak perlu bingung dan mendaftar pula ke Taspen, karena proses pendaftran akan ber­lang­sung secara otomatis dima­na seluruh peserta Taspen akan masuk sebagai peserta program baru yakni JKK dan JKM tersebut. (h/vid)