Bongkar Tuntas Kasus Pencatutan Nama Presiden Terkait Kontrak Freeport


Selasa, 17 November 2015 - 19:10:26 WIB
Bongkar Tuntas Kasus Pencatutan Nama Presiden Terkait Kontrak Freeport

Dari laporan Sudirman itu, disebutkan bahwa “politisi kuat” yang disebutnya telah meminta jatah saham kepada Freeport dan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.  Setelah Sudirman melapor ke MKD, Novanto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski tak ada yang menudingnya sebagai pencatut, Setya buru-buru menyampaikan klarifikasi langsung kepada Kalla. Dia mengatakan tidak pernah mencatut nama Jokowi dan Kalla.

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Menurut Sudirman, berdasarkan informasi yang diterimanya, politisi itu telah beberapa kali menemui pihak Freeport dengan sejumlah pengusaha lain untuk membicarakan mengenai persoalan perpanjangan kontrak. Keterangan itu diperoleh Sudirman dari pimpinan PT Freeport Indonesia.

Pertemuan dilakukan tiga kali. Politisi itu meminta saham 20 persen dengan menjanjikan proses renegosiasi kontrak Freeport berjalan mulus. Menurut Sudirman, janji itu disampaikan politisi tersebut pada pertemuan ketiga yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pacific Place SCBD, Jakarta, pada 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Tak hanya itu, menurut Sudirman, politisi itu juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Sudirman yakin atas kebenaran informasi yang disampaikan pimpinan Freeport. Sebab, sejak awal menjabat dan memulai proses negosiasi dengan Freeport, ia telah meminta kepada pimpinan perusa­haan itu untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama.

Ribut-ribut soal pencatutan nama Presiden Jokowi dan nama Wapres JK oleh pejabat Negara yang diduga sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto perlu ditin­daklanjuti secara lebih serius. Semua nama-nama yang disebut dalam transkrip dan rekaman itu perlu untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Mantap juga kasus ini dibuka lebar oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Tentu saja berbagai kemungkinan bisa saja ada di balik pencatutan tersebut. Meski Presiden Jokowi dan JK sudah mengklarifikasi soal tidak adanya keterlibatannya dalam urusan perpan­jangan kontrak Freeport di Papua, sebagaimana dibahas dalam transkrip percapakan itu. Tentu kita berharap klarifikasi yang disampaikan Presiden Jokowi dan Wapres JK, memang begitulah adanya.

Namun kita tidak tahu yang terjadi selama ini, apakah memang ada pengaturan kontrak-kontrak besar perusahaan luar negeri di Indonesia yang mengun­tungkan pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya. Lagi-lagi kita sangat berharap tidak terjadi hal yang demikian. Dibukanya persoalan ini oleh Menteri ESDM Sudir­man Said, tentu dengan sendirinya akan menutup peluang-pelung bagi pejabat dan pengusaha tertentu untuk melakukan kongka­lingkong seperti yang ada pada transkrip yang diserahkan ke MKD. **

Baca Juga : Cegah Warga Nekat Mudik, Polri Gelar Operasi Sebelum 6 Mei

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]