Aroma Kolusi dari Mulut Novanto


Selasa, 17 November 2015 - 19:11:05 WIB
Aroma Kolusi dari Mulut Novanto

Lantas, berapa sih harga Private Jet (Jet Pribadi)?. Dari penelusuran di google, didapat harga Jet Pribadi itu beragam, mulai dari 50-an miliar sampai ratusan mi­liar rupiah.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Yang “murah” mungkin adalah HondaJet, yang di­kem­­bangkan Honda Air­craft Company yang ber­basis di AS, mematok harga 4,5 juta dollar AS atau seki­tar Rp 58 miliar. Pesawat jet dengan tujuh kursi penum­pang dengan panjang sekitar 13 meter itu mampu ter­bang sejauh 2.000 kilometer tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar. Pesawat ini mampu terbang dari Los Angeles dan Denver atau dari London dan Roma de­ngan kecepatan hingga 778 kilometer per jam, jauh lebih cepat dari pesawat sejenisnya.

Atau yang lebih bagus dan representatif dimaksud dalam transkrip itu adalah Jet Pribadi Tipe Gulfs­tream G200 produksi Israel Aircraft Industries seperti yang dimiliki Pesepakbola Cristiano Ronaldo asal Por­tugal seharga 19 juta euro (sekitar Rp 278 miliar). Pesawat itu mampu me­ngang­kut delapan hingga sepuluh penumpang. Di dalamnya, ada toilet khusus terpisah untuk penumpang dan kru, ruang ganti, serta dapur. Selain Ronaldo, Jet Pribadi sejenis juga dimiliki oleh selebriti papan atas lainnya yakni  Arnold Sch­war­zenegger dan Jim Carey.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Jika kita cermati trans­krip pembicaraan antara Setya Novanto dengan Pe­ting­gi PT Freeport Indo­nesia yang sudah tersebar luas tersebut, ada bau kolusi dari mulut (pembicaraan) itu. Sulit dibantah bahwa ada usaha melakukan pemu­fakatan yang dibumbui de­ngan uang (dalam bentuk saham) didalamnya atau hadiah atau fasilitas (privat jet) tertentu untuk terca­painya keadaan yang di­ingin­kan (freeport jalan).

Memang, perbuatan me­la­wan hukum atau kerugian negara belum (mungkin) terjadi tetapi jika kasus  ”pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapre Jusuf Kalla untuk keper­luan memperpanjang kon­trak Freeport Indonesia” tidak terbongkar ke publik, maka bukan tidak mungkin terjadi Kolusi yang akan berujung pada Korupsi se­ba­gaimana dimaksud Un­dang-undang Nomor 28 Ta­hun 1999 tentang Penye­lenggara Negara yang Ber­sih dan Bebas Dari Korup­si, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-undang tersebut  Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hu­kum antar Penyelenggara Negara atau antara Penye­lenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Baca Juga : Cegah Warga Nekat Mudik, Polri Gelar Operasi Sebelum 6 Mei

Modus Operandi Kolu­si telah dimulai sejak peren­canaan suatu “proyek”. Bagaimana anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam APBN sudah dimu­lai sejak pengajuan ang­garan di DPR. Beberapa kasus korupsi yang diung­kap KPK membuktikan di DPR ada praktek perca­loan atau makelar yang dapat “menggoalkan” suatu “pro­­yek”, tentu dengan “fee” atau ba­ya­ran tertentu.

Kolusi atau per­sengko­kolan meru­pa­kan sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Ko­rup­si. Ko­­lusi meru­pakan pintu masuk terja­dinya Korupsi di­mana sebelum ter­ja­dinya korupsi akan di­awali de­ngan kong­kaling­kong atau per­mufa­katan yang me­­lawan hukum yang pada akhir­nya akan me­nga­­­ki­bat ke­ru­gian ke­uangan ne­ga­ra. Ko­lu­si meru­pa­kan per­buatan yang men­do­rong terja­di­nya tindak pidana korupsi.

Baca Juga : Inilah Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah

Kolusi se­ja­ti­nya lebih tua dari Ko­rup­si kare­na sejak di zaman Presiden So­harto ber­kuasa dengan Orde Baru-nya, kolusi se­ca­ra besar-besaran itu sudah terjadi, uang negara dikuras melalui kerjasama atau ko­lu­si para pengu­saha de­ngan para pejabat di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota.

Kolusi pula-lah yang menjadi salah satu issu sen­tral dalam gerakan re­for­masi yang menum­bang­kan kekua­saan Presiden Soeharto. Pada era Re­formasi tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 kosa ka­ta Kolusi sa­ngat “popular” namanya sehingga dihujat dimana-mana, mahasiswa tidak hen­ti-hentinya mene­riakan “bas­mi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”

Kita tentu masih ingat Eddy Tansil atau Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan yang berhasil membobol Bank Bapindo sebesar sebe­sar 565 juta dolar Amerika (sekitar 1,3 triliun rupiah dengan kurs saat itu) dengan kredit fiktif melalui grup perusahaan Golden Key Group. Santer terdengar kasus itu berawal dari Ko­lusi yang terjadi antara Eddy Tansil dengan orang-orang kesayangan Presiden Soe­harto waktu itu yaitu mantan Menko Polkam Sudomo dan mantan Menteri Ke­uangan J.B Sumarlin.

Keduanya disebut-sebut memberikan referensi atau kate­belece (surat pe­ngan­tar dari pejabat un­tuk urusan ter­tentu), dalam kasus mega skan­dal pembobolan Bapin­do Rp.1,3 triliun oleh Eddy Tansil. Hal itu diakui sendiri oleh Sudomo dalam ke­sak­siannya di Pe­ngadilan Ne­geri Ja­karta Pusat pa­da 19 Juni 1989.

Terlepas apakah ujung laporan Menteri ESDM ter­se­but bermuara pada ranah hukum atau tidak, apa yang telah dilakukan Setya No­vanto bersama-sama peting­gi PT. Freeport Indonesia telah menyebarkan aroma tidak sedap kemana-mana. Publik mencium ada bau Kolusi ditengah hiruk pikuk perpanjangan kontrak tam­bang emas yang beromzet puluhan triliunan rupiah pertahun.

Kalau melihat nilai se­buah Jet Pribadi type Gulfs­tream G200 yang Rp. 278 miliar dibandingkan dengan omzet yang didapat per­tahun, maka itu adalah nilai yang “cemen”. Dan happy-happy dan kumpul-kumpul, main golf serta membeli private jet itu sangat mung­kin terjadi. Pada tahun 2013 sebagaimana diungkapkan Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto pendapatan PT Freeeport Indonesia dari tam­bang emas dan tem­ba­ga­nya di Papua diperkirakan mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 38 triliun. Itu di bawah perkiraan awal yang sebesar US$ 5,8 miliar atau sekitar Rp 58 triliun (sumber-detik.com).

Apalagi Setya Novanto merupakan sosok yang kon­troversial belakangan ini, kehadirannya dalam kon­ferensi pers Capres Ame­rika Donald Trump disela-sela kegiatan pertemuan perwakilan parlemen dari berbagai penjuru dunia di Markas Besar PBB, New York. Kemudian juga kon­troversi Mobil Jaguar ber­plat RI 6, plat resmi mobil dinas Ketua DPR RI. Jauh sebelumnya, nama Setya Novanto juga pernah di­sebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang terjadi pada tahun 1999.

Apakah aroma Kolusi itu akan menguap begitu saja dan Setya Novanto lolos dari sanksi dari Mahkamah Ke­hormatan Dewan (MKD)? Mari kita tunggu. ***

 

Oleh:
KAMARUDDIN, SH

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]