Arah Kebijakan Pendidikan Tak Jelas


Rabu, 18 November 2015 - 19:51:46 WIB

Khusus soal guru ho­norer, Sulistyo melihat ti­dak ada ke­seriusan pe­me­rintah untuk me­ngangkat menjadi PNS. “Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi me­nyatakan akan me­ngang­katnya sebagai PNS, tapi belakangan menye­rah­kan­nya ke DPR RI, karena Menpan dan RB tidak me­mi­liki hak budget, anggaran. Janji pengang­katan guru honorer se­bagai PNS dalam APBN 2016 itu hilang,” ujarnya.

Dia berjanji akan menelusuri siapa yang meng­hilangkan pe­ngang­katan guru honorer terse­but. Pa­dahal demo guru honorer itu akibat janji pengang­katan pemerintah sendiri, yang kon­traproduktif.  Setidaknya ada tiga kategori guru; yaitu ratusan yang akan diangkat, sebanyak 439.956 ribu akan diangkat pada 4 tahun mendatang, dan 1,1 juta guru honorer (Mendikbud RI dan Menag RI) yang statusnya tidak jelas.

Seharusnya melambatnya ekonomi tidak ber­pengaruh ke­pada pendidikan dan ini me­mang kinerja pemerintah tidak optimal. Apa­lagi mem­ber­laku­kan 2 kuri­kulum pendidikan sekaligus, yang tidak ada di dunia mana pun.

“Padahal, kekurangan guru dan guru yang tidak bermutu, ma­ka pendidikan tidak akan meng­hasilkan anak didik yang ber­kualitas. Makanya, DPD RI akan menggelar seminar pen­di­dikan pada 26 November 2015 un­tuk mengelaborasi masalah pen­didikan dan guru,” tam­bahnya.

Ketua Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood mengatakan, kurikulum yang harus diatur  pemerintah, hanya ada tiga; yaitu sejarah untuk me­m­bang­kitkan semangat dan rasa nasio­nalisme. Tapi, sejarah itu tidak terurus dengan baik, sehingga terabaikan. Kedua, Bahasa Indo­nesia juga untuk membangkitkan semangat persa­tuan dan kesatuan bangsa, dan ketiga matematika untuk menye­imbangkan otak kiri dan kanan.

“Sedangkan mata pelajaran yang lainnya, bisa dieksplorasi oleh masing-masing sekolah. Tapi, bukan berarti harus meng­gunakan K13 (kurikulum 2013), karena tidak disosialisasikan, sehingga banyak guru yang tidak paham,” tegas Hardi.

Pengamat pendidikan/alum­ni beasiswa Supersemar Suaib Didu mengatakan, pelambatan ekonomi berbanding lurus de­ngan kualitas pendidikan. “Pe­merintah boleh mengatakan anggaran pendidikan sudah 20 % dari APBN, tapi faktanya dana sebesar itu tidak semuanya te­realisir ke bawah, sehingga sulit berusaha mencerdaskan generasi bangsa ini,” katanya. (h/sam)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 10 Februari 2020 - 23:50:18 WIB

    Pemuda, Menentukan Arah Bangsa dalam Menyambut Pilkada Masa Depan

    Pemuda, Menentukan Arah Bangsa dalam Menyambut Pilkada Masa Depan PEMILIHAN Kepala Daerah (pilkada), merupakan satu momentum yang kelak menentukan nasib Daerah. Apabila mekanisme pilkada tidak diikuti dengan tanggung jawab, maka diragukan akan menghasilkan perubahan yang sesuai harapan. .
  • Selasa, 17 Desember 2019 - 14:00:01 WIB

    Perihal Ancaman 'Tembak Mati', Andre Rosiade: Jangan Marah-marah, Kalau Bersih Kenapa Risih?

    Perihal Ancaman 'Tembak Mati', Andre Rosiade: Jangan Marah-marah, Kalau Bersih Kenapa Risih? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade melayangkan kritik pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang disebutnya kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. In.
  • Senin, 15 April 2019 - 11:35:46 WIB

    Saat Nyoblos di Jepang, Ahok Marah-marah

    Saat Nyoblos di Jepang, Ahok Marah-marah HARIANHALUAN.COM-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  marah-marah saat pencoblosan Pemilu 2019 di Osaka, Jepang. Peristiwa itu terekam pada  video yang  viral di media sosial dan tersebar di grup.
  • Ahad, 21 Oktober 2018 - 09:39:26 WIB

    Ziarah ke TMP  Kuranji, DPD Partai Golkar Padang Peringati HUT Golkar  ke 54

    Ziarah ke TMP  Kuranji, DPD Partai  Golkar Padang Peringati HUT Golkar  ke 54 PADANG, HARIANHALUAN.COM-Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Padang melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kuranji, Sabtu (20/10). Ziarah ini dilangsungkan,  dalam rangka memperingati Ha.
  • Jumat, 23 Desember 2016 - 01:48:32 WIB
    TERKAIT PEMBERHENTIAN KETUA OLEH DKPP

    KPU Payakumbuh Tunggu Arahan Provinsi

    PAYAKUMBUH, HALUAN — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Paya­kumbuh menunggu arahan dari KPU Provinsi Sumbar terkait pemberhentian Hetta mam­bayu dari jabatan Ketua KPU Payakumbuh. Pemberhentian Hetta berda­sark.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM