Pengamat: Harus Ada Hasil Jelas dari Pansus Pilgub


Kamis, 19 November 2015 - 19:58:28 WIB

Eka juga mengakui, ia ku­rang setuju dengan pem­bentukan Pansus Pilgub. Hal itu karena sudah ada dewan kehormatan penye­lenggara pemilu (DKPP) yang menindaklanjuti per­soalan pelanggaran yang didalami.

Kata dia lagi, pansus harusnya dibentuk untuk permasalahan yang benar-benar genting.

“Yang lebih tahu masa­lahnya genting atau tidak tentu DPRD sebagai penga­was kerja pemerintah da­erah. Kendati demikian, harus benar-benar dipertim­bangkan apakah ada man­faat  dari rekomendasi pan­sus ini nanti ada atau tidak,” tandas Eka.

Pendapat berbeda di­sam­paikan Pengamat Poli­tik Unand, Aidinil Zetra. Menurut Aidinil sah-sah saja anggaran terpakai untuk pembentukan Pansus.

“Konsekuensi dari se­buah negara hukum  me­mang seperti itu, terlepas dari negara dirugikan atau tidak, untuk menegakkan hukum mau tak mau me­mang dibutuhkan biaya,” katanya.

Hanya saja, tentang per­soalan pelanggaran kode etik yang sebelum ini di­arah­kan pada KPU, menu­rut dia yang mesti diperbai­ki itu adalah regulasi. Sebab, dari hasil sidang DKPP,  pelanggaran dituduhkan pada KPU bukanlah murni karena kesalahan lembaga bersangkutan. Tapi itu ter­jadi karena lemahnya regu­lasi yang ada.

“Selain itu, kesalahan pada tahapan Pilkada ini, juga tak hanya terjadi di Sumbar, tapi di banyak tem­pat lain di Indonesia. Penye­babnya karena regulasi yang masih lemah. Maka dari itu, agar hal serupa tak terjadi di masa depan, yang mesti diperbaiki itu adalah atu­rannya” tegas Aidinil.

Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar, Raflis menuturkan, angga­ran yang dihabiskan untuk pembahasan satu Pansus adalah sekitar Rp175 juta. Ini akan dipakai sebagai biaya konsultasi ke pusat.

“Satu kali konsultasi itu setidaknya menghabiskan Rp175 juta. Itu untuk trans­portasi, penginapan dan makan satu tim yang terga­bung di Pansus,” ujar Raflis.

Sementara untuk rapat-ra­pat dalam daerah yang dila­kukan Pansus, anggaran yang terpakai hanyalah un­tuk biaya kosumsi. Tak ada biaya tambahan yang lain.

Untuk diketahui, Pan­sus Pilgub dibentuk guna me­nelusuri dugaan pe­lang­garan Pilkada yang di­la­por­kan masyarakat dan LSM ke DPRD. Beberapa di­anta­ranya tentang ke­sa­lahan penamaan re­ke­ning da­na khusus kam­panye, du­gaan ijazah palsu. Dan ada­nya pasangan ca­lon da­ri peta­hana yang mela­kukan pelan­tikan enam bulan sebelum masa jaba­tan berakhir. (h/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]