Spesimen Surat Suara Cantumkan Logo KPU dan Pemko


Kamis, 19 November 2015 - 20:10:30 WIB
Spesimen Surat Suara Cantumkan Logo KPU dan Pemko

“Lebih dari seratus lem­bar spesimen surat suara itu di­temukan oleh tim kami di te­ngah masyarakat. Temuan itu sudah kami laporkan ke Pan­waslu Bukittinggi men­je­lang proses debat pada Ra­bu (18 November 2015) ma­lam,” ujar Ketua Tim Media Cen­ter Ramlan Ir­wan­di, As­raferi Sabri, Ka­mis (19/11).

Dalam surat laporan Tim Kampanye RI berno­mor 158/BKT-RI/XI/2015 pe­rihal laporan dugaan pe­lang­garan tertanggal 18 No­vem­ber 2015, tim ini mem­pe­r­tanyakan dan mela­por­kan spesimen surat suara menggunakan lambang KPU dan lambang Pemko Bukittinggi, dan surat suara dengan lima kolom calon walikota dan wakil wali­kota, tetapi di nomor urut menghilangkan nomor em­-pat dan mengganti dengan nomor tiga.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan dan mela­porkan spesimen surat suara tersebut sudah disebarkan kepada masyarakat.

Tim Ramlan-Irwandi ju­ga berharap Panwaslu se­gera melakukan inves­tigasi terkait temuan itu, karena dianggap sebagai pem­bodo­han masyarakat dan meru­gikan pasangan calon (pas­lon) nomor em­pat. Terkait masalah ini, Wa­kil Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 5, Ismet Amzis-Zulbahri Ma­jid (IMAM), Amril Anwar mengakui, jika spesimen itu dibuat oleh tim kampanye IMAM.

“Spesimen surat suara itu dicetak di Jakarta. Saya juga tidak tahu kenapa no­mor empat tidak ada disana. Tentang adanya logo KPU dan Pemko Bukittinggi, itu memang sengaja kami can­tumkan, karena itu tidak dipermasalahkan,” ujar Am­­­ril Anwar.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bukittinggi Lem­­­­masrizal mengaku be­lum melihat adanya spesi­men surat suara salah satu pasangan calon yang men­cantumkan logo KPU. Na­mun ia memastikan bah­wa KPU tidak pernah mem­buat dan mencetak spesimen salah satu pasangan calon yang berlogo KPU.

“KPU tidak pernah mem­berikan izin dan tidak akan pernah mengizinkan pasangan calon men­can­tumkan logo KPU pada spesimen surat suara. Kami akan mencek dan meng­klarifikasi permasalahan tersebut,” ujar Lemmasrizal.

Penjabat Walikota Bu­kit­tinggi Abdul Gaffar juga mengaku belum melihat spesimen surat suara terse­but. Tapi menurutnya, logo Pem­ko Bukittinggi hanya di­perbolehkan dipakai un­tuk kepentingan dinas, bu­kan kepentingan pribadi atau kepentingan suatu pasa­ngan calon.

“Apa gunanya mema­sang logo Pemko, gak perlu-lah. Kami akan mengkaji permasalahan ini, apakah memang pelanggaran hu­kum atau tidak. Jika ada andil oknum pejabat dalam pencantuman logo itu, pasti dia akan menerima sanksi,” tegas Abdul Gaffar. (h/wan)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]