Baru Pemko Bukittinggi yang Setor Iuran JKK/JKM

“Khusus untuk peme­rin­tah kabupaten/kota yang berada diwilayah kerja PT Taspen Cabang Bukittinggi, yang sudah menyetorkan iuran JKK dan JKM untuk periode pertama Juli-No­vember 2015 baru satu dae­rah, yakni Pemko Bukit­tinggi,” ujar Kepala Cabang PT Taspen Bukittinggi, An­di Purwadi kepada Haluan, Kamis (19/11) diruang ker­janya.

Baca Juga : Mentawai Jadi Daerah Terakhir yang akan Jemput Vaksin Covid-19 Tahap II

Dikatakannya, dengan terbitnya Peraturan Peme­rintah (PP)  Nomor 70 tahun 2015, tentang pro­gram JKK dan JKM bagi pegawai Aparatur Sipil Ne­gara (ASN), maka saat ini PT Taspen ditunjuk sebagai pengelola JKK dan JKM bagi pegawai ASN. Sebe­lum­nya PT Taspen hanya mengelola 2 program yakni program tabungan hari tua (THT) dan program pensiun.

Untuk ASN Pemko Bukittingi yang masuk dalam program JKK dan JKM tersebut kurang lebih sebanyak 3657 orang. Data tersebut berdasarkan dari data Badan Kepegawaian Pemko Bukittingggi. Sebab peserta JKK dan JKM tersebut meliputi CPNS, ASN dan Pegawai Peme­rintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dan untuk Bukittinggi pesertanya hanya baru CPNS dan ASN.

Baca Juga : Hutama Karya Tegaskan Tidak Ada Penghentian Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Hanya...

Untuk iuran premi JKK dan JKM tersebut kata Pur­wadi, bukan menjadi tang­gung jawab pekerja (ASN), akan tetapi merupakan tang­gung jawab pemberi kerja dalam hal ini Pemko/Pemkab dimasing masing daerah yang dibayarkan melalui APBD. “Adapun besaran iuran untuk JKK yakni 0,24 parsen x gaji pokok, dan untuk JKM 0,30 parsen x gaji pokok,” terang Purwadi.

Dijelaskannya, pem­baya­ran iuran dan manfaat JKK dan JKM berdasarkan PP 70 tersebut terhitung bulan juli 2015. Sedangkan manfaat yang diperoleh un­tuk JKK antara lain pera­watan, santunan, dan tun­jangan cacat. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari JKM yakni santunan seka­ligus uang duka wafat dan biaya pemakaman serta bantuan beasiswa.

Baca Juga : Tiga Ruas Jalan Provinsi Jadi Prioritas, Ini Rinciannya

Khusus untuk bantuan beasiswa diberikan kepada anak dengan ketentuan ma­sih sekolah atau kuliyah dengan usia paling tinggi 25 tahun, belum pernah meni­kah dan belum bekerja de­ngan catatan kepesertaan yang bersangkutan telah 3 tahun.

“Sebagai pengelola JKK dan JKM bagi ASN, tentu­nya kita berharap agar masing masing Pemda yang belum menyetorkan iuran JKK dan JKM kiranya segera dapat menyetorkan iuran tersebut kepada PT Taspen cabang Bukittinggi. Sesuai dengan surat konfir­masi dari PT Taspen cabang Bukittinggi. Hal ini dilaku­kan bertujuan agar supaya hak manfaat mengalami kejadian (ahli waris) bagi pegawai ASN dapat diproses lebih lanjut,” harap Purwadi. (h/tot)

Baca Juga : BMKG: Hujan Lebat akan Mengguyur Sejumlah Wilayah Sumbar hingga Besok