Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Rp600 Juta


Selasa, 24 November 2015 - 19:24:06 WIB

“Jadi saya kira teman-teman di Kemenkumham bisa serahkan ke presiden untuk ditandatangani, dan bisa pada hari HAM internasional 10 Desember 2015 bisa jadi kado yang baik,” kata Yason­na di Ke­menterian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Ra­suna Said, Kuningan, Ja­karta Selatan, Selasa (24/11/2015).

Kata dia, perubahan me­nge­nai uang yang harus dibayar kepada korban salah tangkap disesuaikan dengan nilai jual emas. Menurut dia, pada pera­turan yang lama denda yang harus dibayar hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta. “Kalau sekarang, kita ubah menjadi Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta,” ucap Yasonna.

Yasonna menjelaskan, untuk korban salah tangkap yang me­nga­­lami kekerasan oleh pe­nyi­dik hingga menyebabkan luka maka besaran ganti ruginya berbeda. “Untuk korban salah tangkap yang menderita luka berat men­dapat ganti rugi Rp 25 juta sam­pai Rp 300 juta,” ucap­nya.

Yasonna mengatakan, bagi korban salah tangkap hingga meninggal dunia akan mendapat kompensasi maksimal Rp 600 juta. “Kalau meninggal, dia men­dapat Rp 50 juta sampai Rp 600 juta,” ujarnya.

Menurut Yasonna, pengajuan keberatan atas tindakan salah tangkap bisa langsung dilaporkan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses. Setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap, korban langsung mengirim petikan pu­tusan ke Kementerian Keuangan.

“Itu nanti mereka harus gugat ganti rugi ke pengadilan. Nih misalnya kamu ditangkap polisi terbukti kamudian dibebaskan, ada salah tangkap. Ya gugat saja nanti setelah putusan berke­kuatan hukum tetap, antar peti­kannya kirim ke Kemenkeu,” tukasnya. (h/okz/sh)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 14 Maret 2020 - 02:02:07 WIB

    Posisi SBY Sebagai Ketua Umum Demokrat akan Digantikan

    Posisi SBY Sebagai Ketua Umum Demokrat akan Digantikan NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Partai Demokrat segera melakukan pergantian ketua umum untuk periode lima tahun ke depan dalam Kongres ke-V di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu (15/3). Dalam kongres tersebut, Susilo Bambang Yudy.
  • Senin, 30 September 2019 - 13:49:10 WIB

    Wah..! Fadli Zon Diganti, Prabowo Tunjuk Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Calon Pimpinan DPR/MPR

    Wah..! Fadli Zon Diganti, Prabowo Tunjuk Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad Calon Pimpinan DPR/MPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah menunjuk nama-nama yang bakal duduk di kursi pimpinan DPR/MPR periode 2019-2024 dari partai tersebut. Untuk pimpinan MPR, Gerindra mengusulkan A.
  • Sabtu, 21 September 2019 - 17:49:29 WIB

    Digantikan Mulan dkk Jadi Anggota DPR, Caleg-caleg Gerindra Melawan!

    Digantikan Mulan dkk Jadi Anggota DPR, Caleg-caleg Gerindra Melawan! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Empat caleg Partai Gerindra melawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Mereka melawan Gerindra karena diganti dengan caleg lainnya untuk kemudian ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi anggot.
  • Kamis, 20 September 2018 - 14:49:24 WIB

    Ali Mukhni: Sudah Lama Ketum Minta Hendra Joni Diganti

    Ali Mukhni: Sudah Lama Ketum Minta Hendra Joni Diganti PADANG, HARIANHALUAN.COM – Jalan menyimpang yang dipilih Hendrajoni, Ketua DPD PAN Pesisir Selatan (Pessel), sekaligus Bupati Pessel dengan mendukung Jokowi dua periode berbuntut panjang. Hendrajoni terancam kehilangan kurs.
  • Rabu, 19 September 2018 - 10:25:47 WIB

    KPU Masih Pertimbangkan Opsi Kartu Pemilih Pengganti e-KTP

    KPU Masih Pertimbangkan Opsi Kartu Pemilih Pengganti e-KTP Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mempertimbangkan opsi penggunaan kartu pemilih sebagai pengganti KTP elektronik atau e-KTP dalam Pemilu 2019. Nantinya, pemilih yang belum mendapatkan e-KTP sampai pada hari pemungutan suara, 17 .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM