KPK Bakal Timpang


Rabu, 25 November 2015 - 19:35:42 WIB

Ketua Komisi Hukum sekaligus Pimpinan rapat, Aziz Syamsudin menyatakan hasil pleno terhadap capim KPK, menghasilkan penun­daan dalam pengambilan keputusan.

“Berdasarkan pandangan fraksi, kami menyepakati menunda pe­ngambilan keputusan apakah capim KPK kita lanjutkan atau kita kem­balikan sampai minggu depan, hari Senin,” kata Aziz usai rapat pleno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Dilaporkan cnnindonesia, poli­tisi Golkar itu menjelaskan terdapat perbedaan pandangan antar fraksi yang berlangsung di dalam rapat pleno, terhadap ketiadaan unsur kejaksaan dalam capim KPK, yang perlu dikaji secara komprehensif.

Meski demikian, Aziz tak dapat mengungkapkan fraksi mana saja yang dimaksud karena terbentur aturan rapat tertutup, yang tidak bisa menyampaikan pandangan-pan­dangan fraksi. Namun, dirinya menegaskan komisi hukum tidak ada niatan untuk mengulur waktu pemilihan capim KPK.

“Komisi III sudah menyerah­kan ke fraksi masing-masing, fraksi akan melakukan pendala­man, itu kewenangan fraksi,” ujar Aziz.

Aziz membantah jika penun­daan ini berkaitan dengan ren­cana revisi UU KPK yang sempat bergulir. Dia memastikan, dalam rapat pleno yang telah berlang­sung, tidak ada pembahasan hal tersebut.

“Ini komisi III subtansi yang kita kaji, keterwakilan unsur kejaksaan, yang merujuk pan­dangan teman Komisi III, meru­juk pasal UU KPK, dan UU Kejaksaan, untuk adanya keter­wakilan dalam unsur kejaksaan,” kata Aziz.

Aziz menyatakan keputusan ini tidak akan berdampak dengan tugas KPK. Menurutnya, tiga orang pimpinan KPK yang saat ini menjabat, masih bisa men­jalankan masa tugasnya karena sudah diatur dalam Perppu yang dikeluarkan presiden saat pelan­tikan.

Sementara untuk dua pim­pinan lain yakni Adnan Pandu dan Zulkarnain yang akan habis masa tugasnya pada 16 Desember mendatang, sebagaimana diatur Undang-undang. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah karena sistem kepemimpinan KPK, kolektif kolegial.

Wakil Ketua Komisi Hukum, Desmond Junaedi Mahesa, me­nyatakan, penundaan keputusan dalam rapat pleno, disebabkan ada permintaan dari partai pen­dukung pemerintah.

“Kesimpulannya sederhana, PDIP minta tunda, Fraksi PAN juga,” kata Desmond di Gedung DPR RI.

Hanya saja, saat dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah hal terse­but. Menurutnya, tidak mungkin hanya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN yang meminta pe­nundaan.

“Kan tidak mungkin. Semua­nya minta ditunda. Ini keputusan bersama,” kata Masinton saat dihubungi.

Delapan nama Capim KPK hasil saringan Tim Pansel yang diserahkan Istana ke parlemen adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Ra­hardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Laode Mu­hammad Syarif. (h/net/cnn)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 08:47:18 WIB

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka Harun Berdasarkan Bukti

    Bantah Hasto! KPK: Penetapan Tersangka  Harun Berdasarkan Bukti JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut Harun Masiku sebagai korban,  ditepis pihak  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
  • Senin, 20 Januari 2020 - 10:55:27 WIB

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK

    PDIP Klaim tak Ribut dengan KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menampilkan potongan rekaman CCTV di kantor DPP PDIP ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan penggeledahan pada Kamis .
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:54:42 WIB

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

    Tegas! Fraksi PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sudah menjadi sikap resmi Fraksi PDIP di DPR akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). .
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 00:43:10 WIB

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan

    Soal Desakan Terbitkan Perppu KPK, Ngabalin: Jokowi Pemimpin yang Tak Bisa Ditekan JAKARTA,HARIANHALUAN-Ali Mochtar Ngabalin menyatakan,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  adalah sosok pemimpin yang tak bisa ditekan maupun dikendalikan..
  • Sabtu, 13 Agustus 2016 - 04:42:41 WIB

    KPUD Sijunjung Kerja Sama dengan KPKD

    SIJUNJUNG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sijunjung menjalin kerjasama dengan Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi (KPKD) setempat dalam pengelolaan informasi dan arsip pemilu..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM