LBH Pers Tuntut Pemerintah Revisi UU ITE


Kamis, 26 November 2015 - 18:59:30 WIB
LBH Pers Tuntut Pemerintah Revisi UU ITE

“UU ITE mestinya fo­kus pada pelanggaran yang bersifat cyber. Tidak seperti seka­rang, yang kerap di­jeratkan pada penghinaan. Ditakutkan, ini bisa menjadi pembungkaman kebebasan berekspresi,” kata Roni dihadapan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis, dan Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Amora Lubis.

Baca Juga : Sebanyak 2.500 Pedagang Pasar di Kota Padang Divaksinasi

Soal penghinaan dan pen­cemaran nama baik lan­jut­nya, pemerintah dapat me­ma­sukkan pada pasal 310 dan 311 KUHP, yang me­mang fokus pada per­buatan dan objek peng­hi­naan. ”LBH selaku per­wa­kilan ma­sya­rakat sipil, membutuhkan dorongan yang dijembatani oleh DPRD Sumbar, agar ini diakomodir di DPR-RI,” paparnya.

Ia juga menyebut, revisi UU ITE sudah masuk pa­da prolegnas 2015. Namun di­sayangkan seiring berjalan waktu, rencana tersebut tenggelam dan dikeluarkan. Termasuk pada pembahasan tahun 2016 di DPR, ren­cana revisi juga tenggelam dan terlupakan . Me­nu­rut­nya, ketidaktepatan pene­rapan aturan itu perlu dibe­nahi.

Baca Juga : Hari Ini, Pedagang Pasar Raya Melakukan Vaksinasi

LBH mencatat, sejak 2011 sampai 2015 tercatat 109 kasus pencemaran na­ma baik di Indonesia. Untuk Sumbar terdapat 15 kasus yang dilaporkan untuk di­tindalanjuti. “Dari jumlah itu, sebagiannya dise­le­sai­kan secara kekeluargaan. LBH adalah salah satu pi­hak yang mendorong agar persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Roni.

Tujuannya tak lain untuk lebih memudahkan dalam mengembalikan nama baik yang tercemar. Ia menilai jalur hukum terkadang mem­buat persoalan baru bertambah, seperti dendam dan sebagainya.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 04 Maret 2021

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Marlis me­nga­ta­kan, aspirasi yang disam­paikan LBH bakal menjadi catatan pada komisi yang diba­wa­hinya. Pihaknya me­ngaku siap meneruskan kekha­wa­tiran itu ke pusat. “DPRD sependapat, nanti akan kita sampaikan ke Kementerian, ataupun Ko­misi III DPR RI agar jadi prio­ritas. Meskipun sebelumnya keluar dari pro­legnas,” ujar Marlis. (h/mg-len)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]