Warga by Pass “Serbu” Bagian Pertanahan


Kamis, 26 November 2015 - 19:01:37 WIB
Warga by Pass “Serbu” Bagian Pertanahan

“Sejak Senin hingga Ka­mis (26/11) ini sudah se­kitar sepuluh warga yang datang,” ujarnya.

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

Kedatangan warga ini cukup direspon Bagian Per­tanahan. Sebab dengan da­tangnya warga akan cepat menyelesaikan masalah kon­solidasi selama ini.

“Datangnya warga patut kita apresiasi, sehingga de­ngan kedatangan warga ten­tu­nya akan menyelesaikan semua ini secepatnya,” tam­bahnya.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

Suryo menyebut, keda­tangan warga tersebut de­ngan beragam masalah yang dihadapinya. Diantaranya ada warga yang tidak mam­pu menunjukkan sertifikat asli tanah asalnya. Padahal pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta adanya sertifikat asli ter­sebut.

Selain itu juga ada warga yang datang untuk mena­nyakan keberadaan bidang tanahnya.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

“Ada warga yang telah mendapatkan 70 persen tanahnya. Dimana tanahnya tersebut terdapat di dua bidang. Bidang pertama sudah nampak, akan tetapi satu bidang lagi belum dike­tahui,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja ma­salah warga yang datang ke Bagian Pertanahan. Suryo menyebut ada juga warga yang pernah bertransaksi jual beli tanah konsolidasi. Mereka berharap kejelasan tanah tersebut karena saat ini belum mengetahui di mana lokasi tanah, akan tetapi warga tersebut sudah mengantongi sertifikat.

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar

“Tidak hanya itu, be­berapa warga juga ada alas haknya yang belum naik,” ungkap Suryo.

Seperti dike­tahui, ter­kait pembebasan lahan Ja­lan By Pass, Walikota Pa­dang Mahyeldi Dt. Marajo menyebut tidak akan men­zalimi warga. Hasil kon­solidasi yang sudah dise­pakati dengan warga sejak awal pembebasan akan dilak­sanakan.

“Hak warga dijamin oleh negara. Pemko tidak akan menzalimi warga, karena kewajiban pemerintah ada­lah menunaikan hak war­ga,” ujar Walikota Padang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pem­beba­san lahan selebar 40 meter sepanjang jalur pengem­bangan Jalan By Pass Pa­dang sudah sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku.  (h/ows)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]