Masa Tenang, Waspadai Kampanye Terselubung


Senin, 07 Desember 2015 - 02:56:48 WIB
Masa Tenang, Waspadai Kampanye Terselubung

Koordinator Koalisi Ma­­sya­rakat Sipil Sumbar Ka­­wal Pilkada Firdaus me­nye­but dua modus kam­pa­nye yang dilakukan oleh pasangan calon dengan lihai sehingga tidak terlihat ber­kam­panye. Pertama, dalam ben­tuk per­te­muan lang­sung. Modus ini bisa dalam bentuk per­temuan terbatas dengan ke­lom­pok-kelom­pok atau to­koh-tokoh ter­ten­tu untuk meminta duku­ngan, serta silaturahmi ke tempat kera­maian seperti pasar, warung kopi, tempat pengajian, ma­jlis taklim dan sebagainya. “Modus ini sulit diiden­tifikasi karena dila­ku­kan se­cara terselubung dan sem­­bu­nyi-sembunyi,” terang Fir­­daus dalam rilis persnya yang diterima, Ming­gu (6/12).

 Kedua dalam bentuk promosi media. Modus ini bisa dalam bentuk berita iklan (advetorial) di media masa cetak atau elektronik. Materi berita bisa dalam bentuk mendapatkan duku­ngan dari kelompok ter­tentu atau berita melakukan ke­giatan sosial dalam ben­tuk kunjungan dan seba­gai­nya. Berikutnya adalah ik­lan di media sosial face­book, twit­ter, instagram dan se­bagainya yang dilakukan ba­ik oleh pasangan maupun tim suk­ses. Modus media ini masif dan sulit dikontrol na­mun mudah diiden­tifi­kasi.

Firdaus juga menerang­kan, kedua modus ini adalah po­la umum, da­lam prak­tek­nya banyak tek­nis dan cara yang digu­na­kan. Teknis pe­lak­­sanaan di­ la­pa­ngan di­ten­tu­kan oleh ke­pia­waian dan kemam­puan pa­sa­ngan dan tim suk­ses dalam me­nge­­mas agar ti­dak terke­san se­ba­gai ke­gia­­tan kampa­nye. Oleh ka­re­­nanya, Ba­was­lu dan Pan­was­lu di lapa­ngan ha­rus jeli da­lam mela­kukan pe­nga­­wa­san.

“Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam melakukan penga­wasan untuk terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan ber­integritas. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan melaporkan dugaan-dugaan kamapnye kepada petugas di lapangan dan atau kepada koalisi,” jelas Firdaus.

Pihaknya juga menye­but, meskipun KPU dan Bawaslu sudah secara tegas mengatur jadwal kampanye dan memberikan sanksi sebagaimana diatur oleh PKPU, namun tidak ada jaminan pasangan calon dan tim sukses tidak melakukan kegiatan kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015, 6-8 Desember memasuki masa tenang dan pember­sihan alat peraga kampanye. Artinya, dalam masa ini aktifitas kampanye, baik oleh KPU dan pasangan calon kepala daerah sudah tidak dibenarkan lagi. Kam­panye dalam hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kam­panye, adalah kegiatan me­na­warkan visi, misi dan pro­gram pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan menge­nal­kan atau meyakinkan pemi­lih.

Lebih lanjut, Pasal 5 PK­PU Nomor 7 tahun 2015 merinci, kegiatan kampanye yang boleh dilakukan oleh pasangan calon selama masa kampanye adalah dalam ben­tuk pertemuan terbuka, per­temuan tatap muka dan dia­log dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar lara­ngan kampanye dan keten­tuan perundang-unda­ngan. Kegia­tan lain yang dimaksud sesuai pasal 41 adalah rapat umum, kegia­tan kebuda­yaan, kegia­tan olah raga, kegiatan sosial dan/atau kam­pa­nye melalui media so­sial.

“Dalam masa tenang, kesemua kegiatan kam­pa­nye ini sudah tidak dibe­narkan dan dilarang. Sanksi yang diberikan atas pelang­garan mulai dari sanksi administratif hingga pem­batalan sebagai calon. Ba­was­lu harus benar-benar mengawasi ini,” pungkas Firdaus. (h/rel/eni)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]