Empat Aktifis LSM Deklarasikan Dewan Kota Bukittinggi


Kamis, 10 Desember 2015 - 02:56:18 WIB

Asraferi Sabri menegaskan, pembentukan Dewan Kota ini tidak ada kaitannya dengan lembaga Dewan Kota yang dulu pernah muncul di Kota Bukittinggi. Meski nama lembaga ini ada embel-embel ‘dewan’, namun Asraferi Sabri juga menegaskan, bahwa Dewan Kota bukan merupakan lembaga tandingan DPRD Bukittinggi.

Ia berharap kehadiran Dewan Kota Bukittinggi ini dapat menjadi wahana alternatif bagi masyarakat kota Bukittinggi untuk menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkaitan dengan publik, yang mewakili kepentingan orang banyak warga kota.

Sedangkan tujuan dan fungsi Dewan Kota Bu­kittinggi ini lanjut Asraferi Sabri adalah untuk menampung atau memfasilitasi aspirasi dan masalah yang dihadapi warga kota yang bersifat publik, bukan aspirasi atau masalah pribadi.

Selain itu, Dewan Kota juga berfungsi untuk menyampaikan aspirasi dan masalah warga kota kepada Pemerintah Daerah sekaligus mengawal proses dan realiasasi atas aspirasi dan masalah warga, serta mensinkronkan dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

“Dewan Kota ini adalah lembaga legislatif alternatif yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dengan baik dan benar. Kami juga akan menghargai pelapor dan akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat banyak, bukan atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Asraferi Sabri.

Ia mengatakan, kehadiran Dewan Kota Bukittinggi juga diharapkan bisa menjadi instrumen untuk men­dorong sikap kritis dan partisipasi aktif warga kota, serta untuk menciptakan keseimbangan dan berjalan baiknya antara hak dan kewajiban warga kota dengan hak dan kewajiban pemerintah kota.

Ia menceritakan, pembentukan Dewan Kota ini didasari banyaknya permasalahan di Kota Bukittinggi yang tak terselesaikan oleh pemerintah. Ia men­contohkan, masalah utama dan mendasar berkaitan dengan pelayanan dan hak publik kota, antara lain ketersediaan air bersih yang baru menjangkau 40 persen warga kota.

Selain itu, menurutnya juga ada permasalahn pelayanan transportasi kota, perparkiran yang tidak hanya merugikan kota tetapi juga membuat tidak nyaman warga kota dan wisatawan, serta permasalahan perencanaan kota yang tidak sepenuhnya mem­pertimbangankan kepentingan dan kebutuhan warga kota serta kondisi ruang kota yang ada.

Ia menilai, pemerintah yang baik, prasyaratnya antara lain memiliki responsilibity (tanggung jawab) yang tinggi terhadap masalah warga, serta memiliki good-will (kemauan baik) untuk menuntaskan masalah yang berpotensi merugikan kota dan masyarakat.

Ia juga mengatakan, kelemahan (untuk tidak menyebut ‘ketiadaan’) prasyarat tersebut di Kota Bukittinggi membuat berbagai masalah kota dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Ibarat wajah, menurutnya, Kota Bukittinggi jadi penuh koreng dan kerut-merut.

“Fakta menunjukkan, aspirasi warga kota tidak memiliki saluran yang jelas. Kekecewaan demi ke­kecewaan membuat warga secara kolektif jadi apatis. Apatisme warga kota yang akut tidak otomatis membuat pemerintah leluasa dan lempang menjalankan program perbaikan untuk kepentingan warga kota dan perbaikan kota. Tetapi justru pemerintah semakin leluasa mengabaikan hak-hak publik,” jelasnya.

Ia juga menilai, Kota Bukittinggi sekarang memenuhi syarat sebagai kota yang ‘sakit’ karena masyarakatnya apatis, tidak kritis, lemahnya partisipasi warga, pemerintahnya tidak responsif, minus good will sehingga kehidupan warga berjalan lesu seperti orang kurang darah.

Ke depan, Ia berharap pentingnya dibangun sikap kritis dan partisipasi warga kota Bukittinggi. Selain itu, Bukittinggi ke depan menurutnya harus lebih dicintai masyarakatnya, serta mampu menghilangkan sikap apatis warga terhadap kota maupun sesama warga. (h/wan/ril)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM