Pj Gubernur Didesak Soal Pj Bupati


Senin, 14 Desember 2015 - 03:19:25 WIB
Pj Gubernur Didesak Soal Pj Bupati

PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota, mulai angkat bicara soal penunjukan Pj bupati di dua daerah tersebut. Mereka meminta Pj Gubernur Sum­bar untuk segera me­nind­ak­lanjuti posisi lowong ter­sebut meski Pelaksana Ha­rian (Plh) yang saat ini sebagai penggerak roda pe­merintahan telah melak­sanakan tugasnya dengan  baik, tapi kehadiran Pj sa­ngat dibutuhkan sampai dilantiknya pejabat de­fe­ni­tif.

Wakil DPRD Ka­bu­pa­ten Agam Taslim dihubungi Haluan Jumat (11/12) ma­lam dari Padang me­nga­takan, Kabupaten Agam memang harus ada Pj sam­pai dilantiknya pejabat defe­nitf yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 De­sember lalu. Keberadaan Pj kata Taslim seperti daerah lain­­nya akan menjadi pe­ngu­at pemerintahan nan­tinya.

Baca Juga : Pesantren Ramadan 1442 H Resmi Dibuka, Wali Kota Padang: Semoga Memberikan Manfaat

Plh sejauh ini kata Tas­lim memang tidak memiliki kendala dalam menjalankan pemerintahan di Agam se­perti pengesahan APBD dan koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak, karena koordinasi dengan gubernur salama ini sudah berjalan dengan baik.

Setali tiga uang dengan Tas­lim, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Syafruddin menyebutkan,  gubernur harus segera melantik Pj untuk Ka­bupaten Limapuluh Kota. Kare­na keberadaan Pj sangat ditunggu untuk melanjutkan pemerintahan Kabupaten Agam yang saat ini masih dijabat Plh. “Plh memang telah menjalankan tugasnya de­ngan baik sejauh ini. Hanya saja Plh yang juga Sekda itu juga memiliki tugas lainnnya. Kalau dengan adanya Pj tentu akan lebih fokus,” ujarnya.

Baca Juga : Genny Hendri Septa Resmi jadi Ketua Yayasan Pertiwi Kota Padang

Kewenangan untuk segera melantik Pj terletak pada gu­bernur, sehingga DPRD Ka­bu­paten Limapuluh Kota mendesak agar gubernur segera melantik Pj untuk daerah tersebut. “Meski itu hanya dua bulan menjelang pe­lan­tikan kepala daerah defenitif, Pj harus tetap dilantik,” katanya.    

Terpisah, Kepala Biro Peme­rintahan Setdaprov Sumbar Mar­di menuturkan, hingga saat ini Pemprov Sumbar belum mene­rima nama pejabat yang nantinya akan mengisi kekosongan kursi kepemimpinan di Kabupaten Agam dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana sebelumnya usulan nama telah dikirim ke Kemendagri semenjak dua pekan lalu.

Baca Juga : Penertiban Balap Liar di Padang, Seorang Personel Polisi Ditabrak

“Untuk Kabupaten Agam namanya sudah dikirim tapi belum ada balasan dari Ke­mendagri. Untuk Limapuluh Kota kita memang belum me­nga­jukan namanya karena masih diproses sama Pak Gubernur,” terangnya kepada Haluan Jumat sore kemarin melalui sambungan telepon di Padang.

Terkait nama-nama yang dia­jukan Mardi tidak ingin berko­mentar, mengingat ketika nama-nama itu disebutkan hanya mem­buat pejabat yang besangkutan tidak enak hati ketika namanya tidak jadi terpilih.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

Beberapa nama sempat men­cuat ke permukaan untuk mengisi jabatan Pj untuk Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota ter­sebut. Nama-nama sekelas Asiten Ahli Gubernur Jeflinar, Kepala Badan Kesbangpol Ivan Khairul Ananda, Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hen­dri Oktavia masuk dalam bi­dikan untuk menjadi Pj.

Tunggu

Pengamat Kebijakan Publik, Eka Vidya Putra menilai dari waktu yang tersisa tidak efektif lagi melantik Pj untuk dua daerah tersebut. Menurutnya, lebih baik menunggu pelantikan pejabat yang defenitif. “Kalau dilihat dari segi waktu, memang tidak perlu lagi untuk melantik Pj. Mengingat tidak ada lagi keadaan yang urgen seperti Pilkada atau pun kegiatan pe­merintah lainnya,” terang Eka Vidya saat dihubungi Haluan Jumat (11/12) sore di Padang.

Meski demikian kata Eka, untuk mekanisme yang selama ini telah dilakukan Pemprov Sumbar terkait pelantikan Pj bagi daerah yang kosong tampuk pimpinnanya, juga tidak ada masalah. Kalau pun itu harus dilakukan diharapkan dapat secepatnya.

“Berdasarkan mekanisme yang ada tentu harus ada pe­lantikan Pj untuk dua daerah ini. Kalau bisa tentu harus dilakukan secepatnya,” paparnya.

Terkait efektif atau tidaknya Eka tidak mau berkomentar mengingat sampai saat ini meski tanpa dijabat Pj pemerintahan, di Kabupaten Agam dan Li­ma­puluh Kota tetap berjalan seperti biasanya.

“Efektif atau tidaknya saya tidak punya alasan,” terangnya.

Sementar itu Pamong Senior Rusdi Lubis mengatakan, untuk pelatikan Pj ini menunggu per­timbangan gubernur. Karena bagaimana pun gubernur lebih memiliki kewenangan untuk melantik atau tidak melantik Pj tersebut. “Dilantik atau tidaknya itu semua pertimbangan gu­bernur,” ujarnya.

Hanya saja kata Rusdi Lubis, untuk memberikan kekuatan hukum yang jelas di daerah tersebut, seharusnya memang harus ada Pj. “Pernah dulu untuk Kabupaten Agam juga itu hanya dua bulan dilantik sebelum pe­lantikan defenitif. Ini mem­beri­kan kekuatan hukum tentunya,” kata Rusdi.

Kalau pun Pemprov akan tetap melakukan pelantikaan Pj, sudah harus dilakukan sebelum bulan Maret tahun depan, me­ngingat pelantikan pejabat de­fenitif baru akan dilakukan pada bulan Maret tersebut.  (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]