Pemilukada: Sebelum dan Sesudahnya


Selasa, 15 Desember 2015 - 03:19:49 WIB
Pemilukada: Sebelum dan Sesudahnya

Tak bisa dipungkiri, model demokrasi sekarang masih cenderung menem­patkan masyarakat sebagai instrumen suksesi semata. Pencerdasan masyarakat secara politik sebagai pra­syarat menuju demokrasi yang substansial seringkali terabaikan. Apakah keja­dian yang demikian mutlak dalam sebuah negara yang berada dalam tahapan tran­sisi macam Indonesia? Ha­rusnya tidak.

Melihat Ke Belakang

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Masa sebelum Pemi­lukada atau masa kam­pa­nye, tidak bisa tidak, akan dimanfaatkan untuk me­muas­kan hasrat kuasa ma­sing-masing calon. Akan terjadi perang gagasan di dalamnya. Gagasan dalam pe­me­nuhan hasrat prag­matik tentunya tak ada yang buruk. Ia akan hadir dalam wujud terbaiknya.

Materi kampanye seolah berfokus untuk meng­ha­dirkan “ruang keyakinan” bagi masa yang telah dimo­bilisir, baik dengan iming-iming souvenir, uang atau­pun dengan cara lain. Se­men­tara, bagi masa yang menghadiri kampanye tanpa tendensi keberpihakan di awal, materi kampanye akan hadir mengisi “ruang ber­pikir”. Namun, lantaran belum meratanya pen­didi­kan politik, maka para calon cenderung meman­faat­kan­nya untuk menghadirkan ruang keyakinan. Tentunya, modal yang telah digunakan untuk menghelat agenda kampanye harus diman­faatkan untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

Jika materi kampanye diposisikan dalam ruang berpikir akan menjadikan pemilih lebih mantap dalam melakukan tindakan po­litik­nya. Secara pribadi, hal itu akan terwujud dalam pilihannya pada bilik suara. Sementara itu, dalam hidup berdemokrasi di ruang pu­blik, yang demikian akan membangun kesadaran pe­milih. Bahwa demokrasi tidak sebatas di bilik suara. Ruang demokrasi ter­ham­par begitu luas, sehingga partisipasinya dikehendaki secara berkelanjutan.

Sementara, kampanye sebagai pengisi ruang keya­kinan, akan mengurangi aktivitas berfikir manusia yang mempengaruhi tinda­kan politik secara sadar. Artinya, loyalitas yang di­ben­tuk bukan kepada ide (visi – misi) melainkan kepada orang (calon). Tak hanya itu, per­tim­ba­ngan objektif lain dalam memilih, se­­mi­sal : rekam jejak para calon, tak lagi menjadi acuan.

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

Sebagai con­toh, masa yang hadir dalam de­bat-debat calon kepala daerah ten­tu dengan segala upaya akan mem­berikan dukungan mak­si­mal kepada ca­lon yang di­du­kungnya. Hal tersebut tetap terjadi meski sang calon kurang baik dalam penampilannya. Sementara betapapun baik­nya penam­pilan calon yang tidak di­du­kungnya, akan sangat jarang yang mengung­kapnya secara objektif.

Hal yang demikian terja­di lantaran belum ter­ba­ngun­nya proses berpikir politik. Berpikir politik, menurut Hannah Arendt, be­rarti mewakili. Aku mem­bentuk opini dengan mem­pertimbangkan sebuah pem­berian permasalahan dari sudut pandang yang ber­be­da, dengan menghadirkan pendirian pihak yang absen pada alam pikiran Aku. Itulah Aku yang mewakili mereka. (Rieke Diah Pita­loka, 2010 : 95).

Baca Juga : Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

Partai poltik yang secara yuridis diamanatkan untuk melakukan pendidikan po­li­tik tampaknya memang masih butuh penyadaran akan fungsinya. Fungsi pen­didikan politik seba­gai­ma­na diatur dalam BAB XIII Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No­mor 2 Tahun 2008 jo. Un­dang-Undang Nomor 2 Ta­hun 2011 tentang Partai Politik tampak belum direa­lisasikan secara nyata. Pada­hal, Parpol menerima ban­tuan finansial dari negara yang notabene merupakan uang rakyat. Namun yang terlihat adalah semakin me­wahnya fasilitas parpol ser­ta semaraknya baliho-bali­ho di penjuru ruang. Hal yang demikian menun­juk­kan mental elitis para poli­tisi. Selain itu, tidak ter­se­lenggaranya pendidikan po­litik secara merata juga dapat mensukseskan agenda gelap politik uang yang seringkali menjadi jalan pintas pemenangan.

Langkah Ke Depan

Hendaknya dengan per­gantian rezim kepala da­erah, semangat baru juga me­ngiringi elit pe­me­rin­tahan serta masyarakat. Di tataran elit pemerintahan, harusnya etika politik serta kapatuhan hukum dapan dipertontonkan sebagai ci­tra yang patut diteladani. Selain itu, kedekatan de­ngan masyarakat melalui dialog-dialog yang “menga­kar” harus menjadi prioritas dalam pemecahan masalah.

Partisipasi masyarakat harus senantiasa menjadi prioritas dalam setiap pro­gram pemerintah. Karena daulat rakyat bukan sebatas di bilik suara. Fungsi per­wakilan parlemen tentunya tidak akan seefektif dialog langsung bersama ma­sya­rakat. Disamping beragam­nya pemikiran serta kepe­ntingan masyarakat, ang­gota parlemen juga tidak jarang membawa misi po­litik pri­ba­di­nya. Ter­le­bih dengan adanya konsep adaik sa­ling­ka nagari  di minang­kabau dengan  Pasal 28C Ayat (2) danPasal 28I Ayat (3)UUD NRI 1945 sebagai jaminan kons­titu­sionalnya, merupakan suatu keharusan bagi kepala da­erah untuk mengadakan dialog dengan masyarakat demi peng­hor­matan ter­hadap mandat konstitusi. Dengan metode partisipatif, masyarakat akan menjadi subjek yang semakin cerdas dalam rang­ka peningkatan kualitas demokrasi.

Selain itu, dengan ko­ordinasi bersama Parpol dan Perguruan Tinggi, pro­gram pencerdasan politik di re­zim baru yang akan di­la­hir­kan dari rahim Pemilu­kada 2015 harusnya lebih terasa nyata. Pemahaman yang merata terhadap kehi­dupan bernegara meru­pa­kan hak seluruh warga ne­gara dan negara diharuskan hadir dalam mewu­jud­kan­nya. Mengambil contoh dari Amerika Latin misal, tin­dakan Hugo Chavez yang menyebarkan leaflet hingga ke warung-warung kecil agar masyarakatnya dapat memahami kontitusi. Tin­dakan yang demikian kira­nya tampak lebih nyata dan bermanfaat ketimbang me­masang baliho-baliho da­lam memeriahkan hari be­sar yang diiringi pencitraan dengan menyertakan gam­bar para petinggi partai.

Untuk masyarakat, hen­daknya dapat lebih objektif dalam mengawasi ke­ad­aan-keadaan yang mungkin tim­bul setelah Pemilukada. Hal terdekat adalah, ke­mung­kinan akan sengketa perselisihan hasil Pemi­lukada. Jika calon kepala daerah berusaha untuk me­la­kukan langkah-langkah yang tak pantas, hendaknya masyarakat dapat tampil sebagai pemilik kedaulatan. Kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan calon pada masa sekarang adalah cerminan gaya ke­pe­mimpinanya mendatang.

Terakhir, dengan dise­leng­garakannya Pemilu­ka­da bertepatan dengan peri­ngatan hari antikorupsi, yang juga jatuh pada setiap tanggal 9 Desember, hen­­dak­nya dapat dimaknai se­ba­gai suatu harapan baru. Siapapun pemenang kon­testasi pemilihan kepala daerah kali ini harus dapat melakukan perubahan sig­nifi­kan dengan komitmen antikorupsi. Negara ini te­lah terlalu identik dengan korupsi, sehingga beberapa tindakan yang sebenarnya koruptif dianggap wajar karena telah membudaya. Namun sekalilagi, peme­rintahan dalam setiap tin­da­kannya butuh pengawasan masyarakat. Lemahnya pe­nga­wasan masyarakat dalam negara demokrasi akan mem­­buat semakin abs­olut­nya tindakan penguasa yang berujung pada pengingkaran norma hukum dan ber­po­ten­si menimbulkan ketidak-adilan di tengah masya­rakat. Kepala daerah ada untuk masyarakat, bukan sebaliknya. **

 

RIZKY PUTRA EDRY
(Anggota LAM&PK Fakultas Hukum Unand)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 Januari 2021 - 09:37:20 WIB

    Prabowo dan Habib Rizieq

    Prabowo dan Habib Rizieq Partai Gerindra sungguh seperti berkayuh di antara dua karang dalam bersikap terhadap kasus yang dialami Habib Rizieq Sihab (HRS), Ormas dan pengikutnya sekarang ini. .
  • Kamis, 31 Desember 2020 - 20:46:02 WIB

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam

    Catatan Akhir Tahun (4): Selamat Tinggal Tahun Kelam TAHUN 2020 segera akan berakhir. Tahun 2021 segera akan tiba. "Selamat tinggal tahun 2020. Selamat tinggal tahun kelam. Selamat tinggal tahun yang penuh dengan kepahitan hidup. .
  • Senin, 28 Desember 2020 - 14:48:33 WIB

    Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu

    Catatan Akhir Tahun (2): Kita Sungguh Perlu Bersatu DARI pengalaman kita selama di tahun 2020 yang nyaris tak berhenti hidup dalam pertengkaran, hidup dalam perseteruan politik dan hukum yang berkepanjangan, sudah selayaknyalah kita mengubah pola hidup begini kepada pola hidup.
  • Ahad, 27 Desember 2020 - 21:15:22 WIB

    Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan

    Catatan Akhir Tahun(1) : Ekonomi Menyedihkan Begitu wabah Corona atau Covid-19 dinyatakan mewabah di Indonesia pada bulan Maret lalu, ekonomi langsung anjlok, karena kegiatan pasar langsung stagnan tiba-tiba. Pasar banyak yang ditutup. Mulai dari kegiatan pedagang kaki .
  • Jumat, 25 Desember 2020 - 13:51:03 WIB

    Pendukung Sandiaga Uno: Di Sana Engkau Tersenyum, di Sini Kami Menangis

    Pendukung Sandiaga Uno: Di Sana Engkau Tersenyum, di Sini Kami Menangis Sebagaimana kita ketahui, mantan Calon Wakil Presiden(Cawapres) Sandiaga Uno baru saja dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) bersama 5 orang Menteri lainnya, hasil reshuffl.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]