Senpi Polisi Meletus di Solsel

Empat Daerah Rawan Gesekan


Selasa, 15 Desember 2015 - 03:31:09 WIB
Empat Daerah Rawan Gesekan

SOLSEL, HALUAN — Ka­pol­da Sumbar Brigjend Pol Drs Bambang Sri Herwanto merespon cepat cikal kon­flik pascapencoblosan di Solok Selatan (Solsel) sete­lah insiden yang terjadi di kantor camat, akhir pekan lalu. Dua peleton Brimob tambahan, dikirim ke Solsel membantu dua peleton yang ditempatkan lebih dulu. Tak hanya mengirim anak buah­nya, jenderal bintang satu ini juga menghabiskan waktu­nya di Solok Selatan sepan­jang Senin (14/12) hingga sore.

“Saya memang harus memberikan atensi dengan menemui para calon (kepa­la daerah) yang bersaing pada Pilkada lalu. Alham­dulillah, kita difasilitasi Pj Bupati dan bertemu di kan­tor bupati dengan calon bupati Muzni Zakaria ber­sa­ma calon wakilnya. Selain itu, juga ada Forkopimda setempat, plus tim peme­nangan pasangan Khairun­nas. Pak Khairunnas sendiri tak bisa hadir karena kon­disi kesehatannya tak men­dukung. Karenanya, saya juga datangi beliau langsung ke rumah,”kata alumnus Akpol 1984 ini.

Baca Juga : Alhamdulillah! Bayi Penderita Ekstrofi Bulli Bladder di Solok Dibantu Anggota DPR

Bambang menyebutkan, dari hasil pertemuannya tersebut, kedua pasangan sepakat untuk menahan diri, termasuk para pendu­kung­nya hingga perhitungan sua­

ra secara resmi selesai diram­pungkan KPU. Ia meyakini, Solok Selatan akan kondusif karena kedua pasangan dan pen­dukungnya komit itu itu. Untuk hasil pemilihan yang beda tipis, kata dia, faktanya masing-masing calon saling klaim menangkan Pilkada.

Baca Juga : Alokasi Pupuk Bersubsidi di Solsel Berkurang, Tidak Cocok dengan Target Tanam

Tetapi, untuk hasil final­nya ditentukan oleh Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) se­dang­kan untuk penghitungan me­lalui quick count dan real count hanya sebagai gambaran cepat.

“Diharapkan masyarakat bisa memahami dan siapapun yang menang harus didukung dan diterima bersama-sama demi kemajuan daerah dan kesejah­teraan warga karena proses pemi­lihan sudah berakhir,” demikian dikatakan Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto,(14/12). saat mela­kukan tinjauan ke Solsel.

Baca Juga : Jadi Biang Kerok Banjir, DPRD Sumbar Dorong Percepatan Normalisasi Batang Lembang

Kondisi Solok Selatan sendiri akhir pekan lalu memang sempat memanas menyusul ricuh yang terjadi saat perhitungan suara di PPK Sangir. Di tengah kondisi tersebut, menurut kapolda ang­gotanya memang sempat mele­paskan tembakan peringatan ke udara.

Hal itu dilakukan sesuai stan­dar penanganan massa dan diharapkan bisa memberikan efek jera. Saat ricuh terjadi, sebut Kapolda, anggotanya stand by di lokasi. Namun, agar persoalan tak makin meluas, kata Kapolda, malam itu juga dua peleton Brimob diberangkatkan dari Mako Brimob Padang Sarai untuk memback-up

Baca Juga : Kodim 0305 Pasaman Temukan Kesadaran Warga Patuhi Prokes Masih Rendah

“Proses rekapitulasi di Sangir sempat dihentikan dan kembali dilanjutkan kembali hari ini dibawah pengawasan polisi,” tutupnya seraya menyebut untuk Pasaman pihaknya juga mem­berikan atensi pascapilkada den­gan menempatkan dua peleton Brimob dan satu peleton Dalmas Sabhara Polda Sumbar.

Mulai Demo

Aksi demontrasi sendiri mu­lai mengiringi proses perhitu­ngan suara. Massa dari Tanah Datar mengawali sikap protes ini yang dilakukan oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Tanah Datar Peduli Pilkada Bersih, Mereka berunjuk rasa ke beberapa tem­pat, yakni ke kantor Panwaslu Tanah Datar, Kantor KPU Tanah Datar dan ke Gedung DPRD Tanah Datar.

Dalam orasinya melalui pe­ngeras suara, orator demo damai saat itu menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya tuntutan tersebut meminta agar membe­rikan sangsi tegas atau mendis­kualifikasi paslon yang berlaku curang dalam Pilbup tersebut. Mereka juga meneriakkan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara tidak sah karena telah dinodai kecurangan oknum pani­tia pelaksana pemilihan.

Menyikapi tuntutan aksi de­mo damai forum masyarakat tersebut, Ketua Komisi Pemili­han Umum (KPU) Tanah Datar, Arwin mengaku telah menam­pung aspirasi perwakilan massa yang diwakili Muhammad Hitler di ruangan kerjanya. Namun demikian disampaikannya, lapo­ran terkait adanya indikasi pe­lang­garan pada Pilbup tidak akan menghambat proses tahapan hingga pleno penetapan hasil akhir perolehan suara yang akan diselenggarakan pada Rabu (16/12) besok.

 ”Kita telah menerima dan menampung suara masyarakat terkait adanya indikasi pelang­garan serta kecurangan dalam perhelatan pemilihan bupati kali ini. Namun demikian, tahapan Pilkada sebagai tugas utama kami selaku pelaksana tentunya tidak dapat diganggu gugat seperti sampai pada tahap pleno pene­tapan perolehan suara,” tegas Arwin kepada wartawan di rua­ngan kerjanya. 

Sementara itu di Agam, mas­sa pendukung Irwan Fikri-Chai­run­nas berencana akan melaku­kan hal serupa, Selasa (15/12) ini ke kantor KPU setempat. Ber­dasarkan informasi dari kubu Irwan Fikri-Chairunas mereka akan datang sekitar Pukul, 10.00 WIB. Massa itu datang dari wilayah Agam Barat dan wilayah Agam Timur. Perwakilan masa setiap nagari di Kabupaten Agam dipastikan akan hadir, selain itu mereka mengaku akan melaku­kan aksi dengan tertib.

Ketua Tim pemenangan Ir­wan Fikri selaku kordinator lapangan aksi, Darman Khalid, Senin (14/12) mengatakan, aksi yang dilakukan oleh pendu­kung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, nomor urut satu Irwan Fikri-Chairunas bera­wal dari keresahan pendukung yang menilai pelaksaan pilkada tidak transparan. Menurutnya, ini murni bentuk kepedulian pendu­kung terhadap dugaan ketim­pangan pilkada.

Ketua Komisi Kabupaten Agam, Al Hadi mengaku, sebe­lum­nya sudah mendapatkan informasi sekait dengan kedata­ngan masa dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, nomor urut satu Irwan Fikri-chairunas. Pihaknya mengaku siap menerima masa tersebut dengan baik, serta menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kapasitas mereka.

“ Dalam berdemokrasi siapa­pun memiliki hak menyampai­kan pendapat, KPU akan secara terbuka dan transparan, meng­hadapi kedatangan masa bapak Irwan Fikri. Kami akan jalaskan sesuai dengan kewenangan selaku penyelenggara pemilihan,” je­lasnya.

Dikatakanya, sejauh ini pelak­sa­naan pemilihan kepala daerah sudah berjalan dengan baik, transparan jauh dari kecu­rangan. Semuanya dilakukan di bawah penagawasan ketat pihak kepolisian dan Penitia Pengawas Pemilihan. Ia berharap situasi akan baik-baik saja hingga selu­ruh tahapan rampung.

Sementara Kapolres Agam, Eko Budhi Purwono, mengata­kan, pengamanan aksi dari masa masa Pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam, nomor urut Irwan Fikri-Chairu­nas akan diamankan dengan tiga Kompi yang tergabung dari ang­gota Polres Agam, Kodim 0304 Agam.

Laporkan Kecurangan

Tudingan kecurangan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanah Datar mulai dimunculkan pascalaporan dari dua pasangan calon (Paslon) pada jumat (11/12). Kemarin, giliran “FY” salah seorang warga Tanah Datar juga ikut mem­berikan laporan dan kesaksian ke kantor Panwaslu setempat, Senin (14/12) kemaren.

“FY” warga Rambatan Tanah Datar yang merupakan maha­siswa salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru tersebut melapor­kan bahwa adanya salah satu kecurangan politik yang terjadi pada saat Pilkada Tanah Datar.

 ”Awalnya ada ajakan untuk mudik gratis dari salah seorang teman, ya namanya kami maha­siswa yang ngekos di Pekanbaru tentu nya kami tergiur untuk mudik gratis, sekalian kan untuk melihat orang tua di kampung,” terang “FY” kepada Haluan setelah melapor serta memberi ke saksian kepada panwaslu.

 Ia melanjutkan, sebelum keberangkatan tidak ada kecu­rigaan sedikitpun, tetapi di dalam perjalanan salah seorang penum­pang mobil tersebut memberikan sejumlah uang dengan imbal balik mencoblos Paslon nomor urut satu. “Saat adanya pembe­rian uang itu mulai lah tercium adanya praktek money politik,” pungkas “FY”

Sementara, Kuasa Hukum Taufik Idris Paslon nomor urut dua Bangun P Simamora me­ngaku kecewa dan menyesalkan kinerja Panwaslu dengan secepat itu memutuskan laporan klien­nya bukan merupakan tindak pelanggaran.

Hal itu ditegaskan­nya, me­ngingat proses tahapan rekapi­tulasi pemungutan suara dengan segel serta kota surat suara dalam keadaan rusak dini­lai telah me­ngabaikan prosedur dan berpotensi terhadap terja­dinya penggelembungan suara.

“Kita sangat kecewa dengan hasil sidang pleno Panwaslu yang membahas tentang pengaduan kita tersebut, dalam hasil pene­litian dan pemeriksaannya terha­dap laporan nomor 07/LP/PILBUB/XII/2015 tersebut mem­beri tahukan bahwasannya status laporan itu bukan meru­pakan pelanggaran pemilihan kepala daerah Tanah Datar Tahun 2015” terang Bangun.

Meski pihak Panwaslu telah mengeluarkan keputusan bukan merupakan pelanggaran melalui surat pemberitahun tersebut, Bangun mengaku akan mem­pelajari kembali bukti-bukti yang telah disampaikan kliennya. Termasuk dengan telah menguat­nya dugaan pelanggaran dalam bentuk lain, seperti praktek money politic dan mobilisasi massa yang dilaporkan dua pemi­lih dari Kecamatan Rambatan. (h/mg-jef/mg-pis/yat)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]