Empat Calon Pimpinan KPK Diuji


Selasa, 15 Desember 2015 - 03:35:25 WIB
Empat Calon Pimpinan KPK Diuji Calon pimpinan (capim) KPK Johan Budi tiba di Komisi III sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/12). (ANTARA)

Kasus skandal BLBI dan Century menjadi salah satu pertanyaan yang dipertajam oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja sama antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko mendapatkan giliran pertama untuk menjalani ujian yang dilaksanakan di ruang Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan.

Baca Juga : Terpuruk Akibat Pandemi, Jokowi Sebut 2021 Momentum Indonesia untuk Bangkit

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengingatkan, pemimpin KPK periode sebelumnya juga pernah menjanjikan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun sayang, janji mereka tidak pernah terealisasi.

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i menilai, anggaran penindakan yang dikeluarkan KPK tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan lantaran KPK belum berhasil membongkar kasus-kasus korupsi kelas kakap.

Baca Juga : Ini Sebaran 9.994 Kasus Covid-19 di Indonesia 25 Januari, DKI dan Jabar di Atas 2 Ribu

“Masih ada enggak keinginan Anda menyelesaikan kasus besar? Kasus BLBI, kasus Century, apakah Anda akan menganggap berlalu begitu saja atau bagaimana?” kata Syafi’i, Senin (14/12).

Tak hanya soal kasus besar, Anggota Fraksi PDIP Risa Mariska bertanya soal rencana strategis yang akan disusun Sujanarko jika terpilih sebagai pemimpin KPK. Risa mengkritisi bidang su­per­visi yang menurutnya memerlu­kan penguatan.

Baca Juga : Tambah 9.994 Kasus Baru, Total Positif Covid-19 di Indonesia Nyaris 1 Juta

Anggota Komisi III Fraksi Golkar Bambang Soesatyo ber­pesan, KPK seharusnya tidak seperti polisi lalu lintas yang kerap bersembunyi di balik pohon dan menunggu pelanggar lalu lintas melakukan pelang­garan. Menurut dia, KPK harus dapat mengedepankan unsur pencegahan agar kasus korupsi tidak terjadi.

Sementara itu, Anggota Ko­misi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta tanggapan Suja­narko tentang kemungkinan diakomo­dirnya sejumlah pasal dalam Uni­ted Nation Conven­tions Againts Corruption yang telah dirativikasi oleh pemerin­tah Indonesia.

Baca Juga : Denny Siregar Bela Jokowi Ngaku Tak Incar Jabatan Komisaris, Tapi...

“Bisa enggak perjanjian inter­na­sional dalam pemberantasan korupsi itu diterapkan di hukum positif Indonesia?” tanya Arsul.

Sementara itu, anggota Ko­misi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan, salah satu calon pimpinan KPK Johan Budi SP, tidak memenuhi salah satu syarat pimpinan KPK. Persoalan terse­but terkait pengalaman Johan Budi di bidang hukum dimana S-1 bukan di bidang hukum. 

Karena itu Nasir berharap, Johan Budi bisa menjelaskan dengan baik mengapa dia bisa lolos capim KPK hingga saat ini. Artinya, bahwa mampu meya­kinkan komisi III memenuhi syarat untuk jadi capim KPK. 

‘’Sebab, kalau kita mau me­lihat ke belakang, Johan Budi pernah tidak lulus dalam seleksi capim KPK. Bisa jadi karena pengalaman (di bidang hukum). Nah, saya tidak tahu kenapa Pansel kali ini meluluskan Johan Budi,’’ kata Nasir, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Jika dilihat dari rekam jejak Johan Budi, dia mengatakan, memang belum memenuhi per­sya­ratan sebagaimana disyarat­kan oleh Undang-Undang KPK. Pengalaman di bidang hukum dianggap pengalaman sehari hari, karena akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, bukan mengedit berita-berita yang terkait soal hukum dan politik. 

‘’Bisa jadi waktu itu karena dia tidak memenuhi syarat di bidang hukum, atau jangan-jangan saat dia diseleksi capim KPK ia me­menuhi sesuai syarat itu. Ya nanti kita tanya lagi,’’ ujar Nasir.

Selain Johan Budi, Komisi III juga mempersoalkan Suja­narko terkait  latar belakang pendidikannya. Sebagai lulusan sarjana teknik elektro, Sujanarko dinilai tidak memenuhi syarat formal Capim KPK.

Wakil Ketua Komisi III Des­mond J Mahesa mengatakan, Pasal 29 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi me­man­datkan, Capim KPK ha­rus ber­ijazah hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengala­man sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau per­bankan.

“Secara normatif Pasal 29 huruf d, Anda tidak masuk ke dalam persyaratan. Lalu dari makalah yang Anda buat, Anda seakan tidak paham hukum acara, bagaimana Anda menjelaskan?” kata  Desmond.

Meski tak memiliki latar belakang di bidang hukum, Su­janarko mengaku memiliki pe­ngalaman cukup di bidang hukum serta kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kini, Sujanarko tercatat menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi dan Instansi KPK.

Sebelum aktif di KPK, dia juga pernah menjadi ketua umum serikat pekerja BUMN selama empat tahun. Salah satu prestasi yang dia capai saat berkarir di KPK, Sudjanarko mengaku pernah mendirikan tim pelacak aset.  (h/dtc/sdn)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]