Pemerintah Tak Ambil Alih Pelaksanaan Umrah


Rabu, 16 Desember 2015 - 04:12:06 WIB
Pemerintah Tak Ambil Alih Pelaksanaan Umrah

Penegasan Menag ini disampaikan   menjawab pemberitaan dalam bebe­rapa hari terakhir yang me­nye­butkan, bahwa penye­lenggaraan umrah akan di­ambil alih dari pihak swasta oleh pemerintah.  

“Tidak benar berita yang mengatakan pemerintah akan mengambil alih pe­nyelenggaraan ibadah um­rah. Sama sekali tidak be­nar,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/12). 

Menurut Menag, infor­masi yang benar, peme­rintah sedang memperbaiki sistem dan manajemen pe­nye­lenggaraan ibadah um­rah. Selain itu, pemerintah juga sedang membangun regulasi dan sistem penga­wasan, sehingga siapapun yang menyelenggarakan um­­rah, maka  itu di­laku­kan secara akuntabel dan transparansi.

“Ujungnya, masyarakat tidak dirugikan dari pe­nyelenggara umrah ini,” tegas Menag. Dikatakan Menag, masyarakat adalah pihak yang paling di­untung­kan dengan adanya per­baikan kualitas penye­leng­garaan umrah. Sebab, ma­sya­rakat tidak akan diru­gikan oleh sejumlah Penye­lenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal yang kemudian menipu ca­lon jamaah umrah.

“Jadi sekali lagi peme­rintah tidak sedang ingin mengambil alih, tapi sedang membangun sistem penye­lenggara ibadah umrah,” katanya.

Disinggung mengenai regulasi yang sedang disiap­kan, Menag mengaku sedang mengkaji penerapan aturan batas minimal biaya umrah. Pasalnya, selama ini dite­mukan beberapa travel um­rah yang menawarkan biaya yang sangat murah dan tidak masuk akal.

“Ada (travel umrah) yang begitu murah sekali menyebarkan kepada ma­sya­rakat yang menurut kita itu tidak mungkin. Misal­nya, di bawah 1000 USD orang bisa berumrah. Seka­rang pesawat saja pulang pergi berapa, belum hotel­nya selama di sana,” tutur Menag. 

Selain itu, Kemenag juga menjalin kerjasama dengan Kedubes Saudi Arabia da­lam proses pengeluaran visa jemaah umrah. Ke depan, proses pengeluaran visa baru bisa dilakukan setelah seluruh persyaratan terpe­nuhi. Misalnya, memiliki tiket return (pulang pergi), tidak hanya one way saja, tapi juga kembalinya. Di samping itu,  hotelnya juga harus jelas,  jadwal selama berada di Tanah Suci juga pasti.

“Kalau itu semuanya terpenuhi, kita berharap visa baru dikeluarkan. Hal-hal seperti itu yang sedang kita proses,” tegas Menag.

Kepada travel dan biro umrah yang nakal, Menag mengatakan bahwa pihak­nya akan mengambil tinda­kan tegas dengan mencabut izinnya. Bahkan, kalau ada indikasi kuat tindak pidana, misalnya penipuan dan lain­nya, biro travel nakal ter­sebut juga akan diproses secara hukum.  

“Beberapa biro travel sudah kita lakukan seperti itu. Sebab kita sudah men­jalin MoU dengan pi­hak Polri bagaimana polisi me­nin­daklanjuti temuan yang ada indikasi kuat sebagai tindak pidana,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Me­­nag mengimbau agar bersikap kritis dalam ber­hubungan dengan biro-biro umrah.  Pastikan lima hal saat akan berumrah, yaitu:  pastikan biro travelnya res­mi karena terdaftar di Ke­menterian Agama de­ngan mengeceknya di web­site resmi Ditjen Penye­leng­garaan Haji dan Umrah (www.haji.kemenag.go.id).

Kedua, pastikan mas­ka­pai dan jadwal pener­ba­ngan­nya. Ketiga, pastikan ho­tel selama di Tanah Suci, baik Makkah dan Madinah. Ke­empat, pastikan jadwal se­lama di Tanah Suci, bera­pa hari di Makkah dan bera­pa hari di Madinah, setiap ha­ri apa saja kegiatannya. Dan kelima, pastikan visa­nya apakah betul-betul su­dah keluar atau belum. (h/hms)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]