DIPA Sumbar Naik Jadi Rp20 T


Rabu, 16 Desember 2015 - 04:21:04 WIB
DIPA Sumbar Naik Jadi Rp20 T

Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek didampingi Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau, Muhammad Yani, Selasa (15/12) malam kepada media di Padang mengatakan, akan menindaklanjuti pesan presiden terkait pelaksanaan anggaran. Untuk itu kata Donny Pemprov akan langsung menyerahkan DIPA untuk kabupaten/kota pada Kamis (17/12) depan dan pada tanggal 18 Desember 2015 akan langsung digelar rapat dengan kabupaten/kota guna mengefektifkan pelaksanaan anggaran 2016.

DIPA Sumbar diterima Penjabat Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek Senin (14/12) dari Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo berpesan agar mempercepat pelaksanaan kegiatan proyek.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Dari data Pemprov Sumbar, DIPA Sumbar terdapat dana transfer keseluruhan mencapai Rp20,13 triliun, yang  terdiri dari, dana bagi hasil (DBH) pajak Rp478,7 miliar, dana dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam Rp61,7 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp12,9 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp2,4 triliun, DAK non fisik Rp3,4 triliun dan dana desa Rp598,6 miliar. Jumlah itu merupakan nilai keseluruhan DIPA Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten/kota.

Khusus DIPA Pemprov Sumbar mencapai Rp2,6 triliun dengan rincian, DBH pajak Rp144 miliar, DBH SDA Rp7,7 miliar, DAU Rp1,2 triliun, DAK fisik Rp152 miliar, DAK non fisik Rp1 triliun 

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Dengan diterimanya DIPA ini, Pemprov Sumbar segera membuat peraturan gubernur menindaklanjuti peraturan presiden terkait pelaksanaan anggaran. Sehingga semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilelang. “Kita juga akan mensinkronkan pelaksanaan DIPA tersebut dengan APBD kabupaten/kota di Sumbar. Se­hingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif,” terang Reydon­nyzar Moenek.

Semenetara itu untuk Ang­garan Pendapatn Belanja Daerah (APBD) Sumbar, saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh Ke­men­trian Dalam Negeri (Kemen­dagri). Jika evaluasinya telah ditandatangani Mendagri, maka akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sehingga dana tersebut bisa langsung digunakan.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

“Sebenarnya, lelang-lelang proyek sudah dapat dilaksanakan sejak ada kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan DPRD. Namun, kontrak baru boleh dibuat setelah APBD sudah diundangkan menjadi Perda yang dimuat dalam lembaran daerah,” kata Donny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penye­rahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Senin (14/12) meminta Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah menggunakan anggaran sejak awal tahun. Untuk itu Januari sejumlah proyek harus sudah berjalan. Supaya pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Berdasarkan hasil kesepa­katan pemerintah dan DPR, total APBN 2016 bernilai Rp2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN Peru­bahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan mela­lui Kementerian Lembaga (KL).

Kemudian sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun ditransfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp541,4 triliun dana untuk belanja non KL yang akan disalurkan oleh Kemenkeu selaku Bendahara Umum Nega­ra (BUN). (h/mg-isr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]