Pengamat Menilai UU Pilkada Faktor Kemenangan Petahana


Kamis, 17 Desember 2015 - 03:49:36 WIB

Menurut pengamat po­litik dan dosen FISIP Un­tad, di Palu Dr Darwis, ada hal-hal yang dinilai me­ngun­tungkan calon peta­hana yang maju pada Pil­kada serentak tahun ini. Salah satunya adalah tidak diwajibkannya calon kepala daerah yang maju di daerah itu untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Pada Pasal 7 UU ter­sebut, mereka  wajib me­ngun­durkan diri jika maju sebagai calon kepala daerah di daerah lain,” tambah Darwis.

Kemenangan yang di­raih petahana di sejumlah daerah, salah satunya akibat lemahnya undang-undang tersebut, kata dia.

“Kita berharap, pada Pilkada selanjutnya, un­dang-undang ini direvisi, ka­rena disitulah peran peta­hana untuk mendapatkan peluang politik yang cukup baik,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, bukan hanya pejabat PNS, pegawai BUMN/BUMD, TNI/Polri dan legislator yang diharuskan me­ngun­dur­kan diri manakala sudah men­jadi calon kepala dae­rah, melainkan kepala dae­rah yang ada saat itu, juga mesti mengundurkan diri.

“Sehingga demokrasi kita benar-benar ber­kua­litas, artinya ada per­ta­rungan yang bersih. Tidak se­perti ini. incumbent ter­lalu mendapatkan peluang,” tekannya.

Artinya, kata dia, pe­tahana yang mencalonkan diri masih bisa berkedok dari program-program pe­merintah yang dibawanya, sehingga mempermudah sosialisasi di tengah ma­syarakat, dan pastinya ber­tambah dikenal.

“Kalau begini terus, in­cum­bent pasti terus di­un­tung­kan, apalagi sekarang bisa dilihat dari naiknya dana bansos dan lainnya. Itulah yang sulit sekali kita deteksi, jadi kemenangan incumbent karena ke­le­mahan undang-undang ini,” katanya.

Padahal secara logika kata dia, petahana sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi selama lima ta­hun menjabat melalui tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

“Jadi kalau menang be­rangkat dari nol, maka per­tarungan makin bagus dan berkualitas,” tam­bahnya.

Dosen Sistem Ke­pa­r­taian Indonesia itu juga menyinggung menurunnya tingkat partisipasi ma­sya­rakat dalam menyuarakan hak pilihnya. Menurut dia, hal itu lebih pada persoalan individu figur.

Selain itu kata dia, juga adanya kejenuhan ma­sya­rakat, karena yang selalu tampil adalah figur yang sama, tidak ada sirkulasi poitik yang melahirkan se­o­rang pemimpin yang betul-betul ingin berjuang dan memiliki sifat negarawan.

Oleh karena itu, partai dan elit politik kita perlu mengintropeksi diri bahwa sebaiknya perlu mem­ba­ngun etika politik yang se­ma­kin bagus, ini juga berkaitan dengan system pengkaderan di tingkat par­tai.

“Saya kira kaderisasi sangat penting, namun etika politiklah yang paling pen­ting. Elit politik yang ber­cokol di partai harus me­re­konstruksi kembali etika politik itu mencari figur yang memang layak dijual dan bermoral, menjunjung tinggi etika politik tanpa melihat ada uang atau tidak. Partai harus legowo men­cari figur yang mengakar tanpa melihat adanya ‘Ma­har’,” katanya.

Sistem mahar itulah kata dia yang menggerus kualitas demokrasi. Ada orang yang memiliki ketokohan tapi tidak miliki uang, maka tidak dipilih.

Selanjutnya, bagaimana melahirkan sistem de­sen­tralisasi politik, tidak mesti DPP partai di tingkat pusat yang menentukan calon sia­pa saja yang diusung. Karena yang ada saat ini siapa yang bermitra menjadi ke­we­nangan DPP untuk me­nen­tukan, hanya karena per­soalan mahar politik itu.

“Ini juga yang membuat masyakat kecewa dan me­nurunkan partisipasi itu, juga membuat konflik inter­nal partai di tingkat bawah,” katanya. (h/ant)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 05 Desember 2019 - 09:29:29 WIB

    Waspada Terorisme Hingga Januari 2020, Pengamat: Target Tak Hanya Jakarta

    Waspada Terorisme Hingga Januari 2020, Pengamat: Target Tak Hanya Jakarta JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengamat mengimbau pemerintah maupun warga negara Indonesia diminta lebih waspada terhadap serangan teror yang mungkin bisa terjadi dalam rentang waktu akhir tahun 2019 hingga Januari 2020 mendatan.
  • Kamis, 14 November 2019 - 14:05:51 WIB

    Jaga Rahasia Anggaran Kemenhan, Pengamat: Prabowo Cerdas

    Jaga Rahasia Anggaran Kemenhan, Pengamat: Prabowo Cerdas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil langkah cerdas dengan tidak membuka perincian anggaran Kementerian Pertahanan.
  • Rabu, 30 Oktober 2019 - 01:27:53 WIB

    Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Coba-coba, Setahun akan Dirombak

    Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Coba-coba, Setahun akan Dirombak JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengamat politik Hendri Satrio memperkirakan, menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo tidak akan bertahan lebih dari satu tahun. Reshuffle atau perombak.
  • Selasa, 01 Oktober 2019 - 15:25:53 WIB

    Tanpa Fadli Zon - Fahri Hamzah, Pengamat: Pimpinan DPR Akan Jinak

    Tanpa Fadli Zon - Fahri Hamzah, Pengamat: Pimpinan DPR Akan Jinak JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dua tokoh yang cukup sering mengkritik pemerintah, Fadli Zon dan Fahri Hamzah hengkang dari kepemimpinan DPR. Fahri tak maju dalam Pemilihan Legislatif 2019. Sementara itu, Ketua Umum Prabowo Subia.
  • Jumat, 20 September 2019 - 12:02:43 WIB

    Pengamat Nilai RKUHP Bermasalah dan Kejar Target

    Pengamat Nilai RKUHP Bermasalah dan Kejar Target JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pegiat isu politik dan HAM, Makarim Wibisono menilai banyak masalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Begitu pula dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komi.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM