Kepala Daerah dan Wakil, Jangan ‘Pecah Kongsi’


Kamis, 17 Desember 2015 - 03:50:17 WIB
Kepala Daerah dan Wakil, Jangan ‘Pecah Kongsi’

Beberapa KPU kabupaten/kota telah selesai melakukan rekapitulasi akhir kemarin, sedangkan sebagian lainnya diselenggarakan hari ini. Ada rekapitulasi yang berlangsung lancar dan ada juga yang berjalan panas, karena diwarnai protes dari para saksi.

Terlepas dari proses penghitungan dan di­na­mikanya, kita sangat berharap kepada pasangan calon yang berhasil memeroleh suara terbanyak agar dapat langgeng hubungan pasangannya. Jangan terjadi ‘perceraian’ dini antara Bupati dan Wakil Bupati, antara Walikota dan Wakil Walikota dan antar Gubernur dengan Wakil Gubernur. Semoga hubungan itu tetap harmonis dan dapat menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama. Saling isi-mengisi, pikul-memikul, melengkapi dan berupaya menjalankan amanah masyarakat sesuai dengan komitmen yang dibuat saat mulai berpasangan.

 Melihat ke belakang, sebagian besar kepala daerah dan wakilnya ‘pecah kongsi’ sebelum habis masa jabatan. Ada 971 kepala daerah yang ‘pecah kongsi’ atau 94,64% dari 1.026 kepala daerah yang dipilih secara langsung pada 2005 hingga 2013. Dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang pecah kongsi meliputi sebanyak 57 pasangan gubernur dan wakil gubernur serta sebanyak 914 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota.

Dari 1.026 pemilihan kepala daerah, hanya 55 pasangan kepala daerah yang tetap harmonis sampai akhir masa jabatannya dan kemudian mengikuti pemilihan kepala daerah periode kedua.  Dari 55 pasangan kepala daerah itu, meliputi enam pasangan gubernur dan wakil gubernur serta 49 pasangan bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota.

Karena sangat tingginya kepala daerah yang pecah kongsi sehingga pada pembahasan RUU Pilkada, pemerintah mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket dengan kepala daerah. Tapi gagasan itu batal dalam pembahasan di DPR RI. Pecah kongsi antara kepala daerah dengan wakilnya ini sudah menjadi rahasia umum. Berbagai benturan kepentingan membuat antara kepala daerah dan wakilnya tidak lagi sejalan. Bulan madu hanya beberapa bulan saja.

Pecah kongsi ini terjadi disebabkan kepala daerah dan wakilnya bekerja demi kepentingannya masing-masing. Akibatnya terjadilah konflik kepentingan di antara keduanya.  Potensi terjadinya konflik itu makin besar jika masing-masing didukung oleh partai yang berbeda. Apalagi jika masing-masing bernafsu untuk maju dalam pilkada berikutnya.

Tak jarang konflik itu sudah meluas kepada perpecahan kepada pejabat di bawahnya. Tak heran lahir istilah orang gubernur dan orang wakil gubernur, orang bupati dan orang wakil bupati, orang walikota dan orang wakil walikota. Kalau sudah begini, pemerintahan pun tidak berjalan semestinya. Bagai­mana mungkin urusan pembangunan dan ke­ma­syarakatan akan bisa berjalan dengan baik jika antara kepala daerah dengan wakilnya selalu gontok-gontokan. Keduanya saling berhadapan, saling memupuk rivalitas.

Hal itu diperparah oleh adanya ketidakjelasan fungsi, peran dan wewenang masing-masing antara kepada daerah dan wakilnya. Akibatnya pembagian peran dan tanggung jawab itu tergantung pada kese­pakatan keduanya. Tak jarang, kesepakatan itu tidak ada. Inilah salah salah satu sumber disharmonisasi kepala daerah dengan wakilnya yang pada akhirnya terjadi pecah kongsi. **

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]