Paripurna Hujan Interupsi

APBD Riau 2016 Rp11,24 T Disahkan


Jumat, 18 Desember 2015 - 02:39:00 WIB
APBD Riau 2016 Rp11,24 T Disahkan

Total APBD Riau 2016 mencapai Rp11,246 triliun, dengan sektor pendapatan sebesar Rp7,703 triliun. Sedangkan untuk belanja tidak langsung APBD se­besar Rp5,024 triliun dan belanjang langsung sebesar Rp6,22 triliun. Sehingga, total APBD Riau tahun 2016 adalah sebesar Rp 11,246 triliun dengan defisit sebesar Rp3,543 triliun.

Rapat paripurna ter­se­but dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Ma­nu­rung didampingi Wakil Ketua Sunaryo dan dihadiri anggota DPRD Riau. Ikut hadir dalam kesempatan itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman beserta jajaran.

Dalam paripurna itu, sempat terjadi kesalahan dalam penyebutan anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Hal itu terjadi ketika juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Al­mai­nis dan Septina, mem­bacakan hasil kerja Banggar. Buntutnya, rapat pun diskors untuk se­men­tara waktu.

Setelah skors dicabut, anggota Banggar lainnya, Ilyas HU kemudian men­yam­pa­ikan perbaikan. Di­kata­kan Ilyas, untuk belanja tidak langsung adalah se­besar Rp5,024 triliun. Se­dangkan untuk anggaran belanja langsung sebesar Rp6,22 triliun. Sehingga, total APBD Riau tahun 2016 adalah sebesar Rp 11,246 triliun dengan defisit sebesar Rp3,543 triliun.

Rapat paripurna sempat diwarnai hujan interupsi dan aksi walk out oleh salah seorang anggota Banggar, M Adil. Aksi walk out tersebut dipicu tidak adanya pen­jela­san tentang Bantuan Ke­uangan Umum dan Khusus untuk daerah. Selain itu, Adil juga memprotes karena ia dan anggota dewan lain­nya tidak menerima foto­kopi buku RAPBD Riau tahun 2016 yang akan disahkan.

Politisi Hanura ini me­negas­kan, pihaknya tidak mau kejadian seperti saat pengesahan APBD P Riau tahun 2015 terulang lagi. Pasalnya, dewan terkesan hanya seperti tukang stem­pel, tanpa mengetahui ang­garan apa saja yang di­sah­kan. “Buktinya, sampai se­karang APBD Perubahan belum kunjung berjalan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, pi­m­pinan rapat Manahara meminta jajaran Setwan DPRD Riau memberikan apa yang diminta Adil. Ti­dak hanya untuk Adil, na­mun juga untuk seluruh anggota dewan yang hadir. Namun hingga beberapa kali diminta, buku yang diminta tak kunjung datang. Begitu pula penjelasan ten­tang bantuan keuangan khu­sus dan umum seperti yang diminta Adil.

Selain itu, interupsi juga datang dari Wakil Ketua Badan Pembentukan Pera­turan Daerah (BP2D) DP­RD Riau, Sumiyanti. Me­nurut­nya, rapat paripurna seharusnya mengikuti atu­ran yang berlaku. Dalam hal ini, sebelum pengesahan dilakukan, harus terlebih dahulu disampaikan Pro­gram Legislasi Daerah (Pro­legda) tahun 2016.

“Sesuai dengan me­ka­nis­me dan Peraturan Pe­me­rintah nomor 16 tahun 2010 kemudian Permendagri No­mor 1 Tahun 2014. Hal ini sudah beberapa kali saya sampaikan. Kami dari Ba­n­leg juga sudah sampaikan me­lalui surat kepada pim­pinan,” tegas Sumiyanti. (h/hr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]