Kota Solok Pertahankan Wajar 12 Tahun


Jumat, 18 Desember 2015 - 02:50:56 WIB

Hal ini terbukti dengan masih dianganggarkannya dana ratusan juta rupiah untuk mendukung pelak­sanaan program sekolah gratis dua belas tahun pada APBD Kota Solok tahun 2016.

Ketua Komisi II DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Manjinjing Alam di Solok, Kamis (17/12)ý menga­takan, meski pemerintahan pusat akan kembali menarik kewenangan pemerintah daerah tingkat II dalam mengelola pendidikan ting­kat SLTA yang akan di­ke­lola oleh pemerintahan pro­vinsi, Pemko Solok ber­sama DPRD Kota Solok masih menganggarkan dana untuk program sekolah gratis dua belas tahun di Kota Solok untuk tahun 2016.

“Karena berdasarkan pe­­nga­laman tiga tahun te­rakhir ini, masyarakat Kota Solok ternyata sangat ter­bantu dengan  program se­kolah gratis dua belas tahun ini. Karena program ini su­dah menjadi ke­butu­han ma­­­sya­rakat dan sangat mem­­bantu dalam menekan  angka putus sekolah, maka kami sepakat untuk me­lanjutkan program ini, ter­le­pas siapapun yang akan men­­ja­di walikota,” ujar Das­­wip­petra Dt Manjinjiang Alam.

Lebih jauh ia menga­takan, program sekolah gratis tingkat SD hingga SLTA di Kota Solok  sangat dibutuhkan oleh masya­rakat. Selama ini, angka putus sekolah mayoritas terjadi karena tingginya biaya pendidikan. 

Dengan adanya program sekolah gratis dua belas tahun  ini, maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat SLTA.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan da­erah, kata Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, maka saat ini program sekolah gratis ini hanya dipe­runtuk­kan bagi warga Kota Solok saja. Sementara untuk pel­ajar yang berasal dari luar Kota Solok, ke depan akan di­kenakan biaya sesuai de­ng­an besarnya biaya ope­ra­si­o­nal masing-masing pelajar.

Anggaraan untuk ma­sing-masing pelajar yang dianggarkan dalam APBD didasarkan dengan besarnya biaya pendidikan yang di­butuhkan bagi masing-ma­sing pelajar atau per orang pelajar. Sementara bagi pelajar berasal dari luar Kota Solok akan diwajibkan membayar biaya sekolah yang besarnya disesuaikan dengan besarnya biaya pe­rorangan siswa.

Namun demikian, ka­ta­nya, penetapan biaya se­ko­lah bagi pelajar asal di luar Kota Solok didasarkan pada persentase tergantung pada sekolah bersangkutan. 

“Ada pelajar asal luar Kota Solok yang dikenakan biaya seratus persený dan ada juga sebesar limapuluh per­sen sesuai dengan ke­bi­jakan yang akan ditetapkan di setiap sekolah,” ujarnya. (h/eri)







Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 13 Februari 2020 - 18:56:36 WIB

    Polres Limapuluh Kota Selidiki Percobaan Penculikan Anak

    Polres Limapuluh Kota Selidiki Percobaan Penculikan Anak LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM -- Tim Satreskrim Polres Limapuluh Kota, bersama Polsek Harau, melakukan penyelidikan terhadap dugaan percobaan penculikan seorang siswa SDN 01 Sarilamak..
  • Rabu, 12 Februari 2020 - 14:06:32 WIB
    Silaturahmi Dengan Kapolres

    PWI Kota Sawahlunto Tidak Membatasi Setiap Wartawan Untuk Bergabung

    PWI Kota Sawahlunto Tidak Membatasi Setiap Wartawan Untuk Bergabung SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sawahlunto, tidak membatasi setiap wartawan yang bertugas dikota ini untuk bergabung kedalam organisasi PWI, akan tetapi setiap calon anggota harus mengi.
  • Senin, 10 Februari 2020 - 22:07:14 WIB

    Pemkab 50 Kota Targetkan 7 Prioritas Pembangunan 2021

    Pemkab 50 Kota Targetkan 7 Prioritas Pembangunan 2021 LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM-- Tujuh prioritas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2021.merupakan RKPD tahunan terakhir dari 5 tahun RPJMD 2016-2021 dengan visi “ terwujudnya kabupaten Limapu.
  • Senin, 10 Februari 2020 - 13:05:17 WIB
    Sejak 2001 Berjuang Memekarkan Nagari

    Warga Hulu Air Sampaikan Aspirasi ke DPRD 50 Kota

    Warga Hulu Air Sampaikan Aspirasi ke DPRD 50 Kota LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM -- Ratusan warga Nagari Persiapan Hulu Air, Kecamatan Harau menyampaikan aspirasi ke DPRD Limapuluh Kota, Senin (10/1)..
  • Rabu, 05 Februari 2020 - 21:53:03 WIB

    Anggaran Dinas PUPR Dan Pertanahan Kota Pariaman Berkurang

    Anggaran Dinas PUPR Dan Pertanahan Kota Pariaman Berkurang PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM- Anggaran Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariama tahun 2020 berkurang dari tahun lalu, kekurangan anggaran itu berdampak kepada sejumlah pekerjaan yang telah disusun dalam rencana kerja jadi tertunt.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM