Tak Laksanakan Rekomendasi BPK

Kepala SKPD Diberi Teguran Keras


Jumat, 18 Desember 2015 - 03:00:32 WIB
Kepala SKPD Diberi Teguran Keras

Melalui Kabag Humas dan Protokol Setkab Dhar­masraya, Budy Waluyo, Syafrizal mengatakan, kepala SKPD yang lalai melaksanakan rekomendasi Inspek­torat dan BPK akan diproses hukum.

“Jika tak ada niat baik, saya akan serahkan pada proses hukum,” kata Syafrizal melalui Kabag Humas, usai menerima tim pemantau pelaksanaan hasil temuan BPK di ruang kerjanya, Selasa (15/12), didampingi oleh Inspektur Daerah, Suardi, Kepala DPPKD, Palawasita.

Baca Juga : Pasien Sembuh Covid-19 di Sumbar Mencapai 24.080 Kasus

Menurut Syafrizal, Inspektorat dan BPK memeriksa pelaksanaan APBD setiap tahun. Setiap pemeriksaan, ada sejumlah temuan yang kemudian direkomendasi untuk mendapatkan tindak lanjut. Akan tetapi, masih ada pihak-pihak yang belum melakukan tindakan nyata dalam melaksanakan rekomendasi hasil temuan BPK.

Biasanya, kata Syafrizal, hasil temuan Inspektorat maupun BPK, berupa pemberian teguran, pengembalian kelebihan pembayaran, dan pembayaran pajak yang keliru atau lalai. Jika dinilai dengan uang, jumlah temuan lembaga pengawasan itu bisa mencapai ratusan juta Rupiah. Jika pada tahun yang bersangkutan belum bisa diselesaikan, maka akan kian bertambah pada tahun tahun berikutnya.

Baca Juga : Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 112 Orang

Katanya lagi, pihak-pihak yang harus bertang­gungjawab atas hal itu terdiri dari pengelola kegiatan, bahkan sampai pada pihak ketiga. Jika ada kelebihan pembayaran, maka pihak ketiga atau kontraktor bisa diberikan sanksi, yakni mengembalikan jumlah kelebihan dana yang telah diterimanya. Kendati demikian, para pengelola kegiatan juga harus membantu penagihannya.

“Tahun ini harus tuntas. Jangan sampai saya mengambil keputusan untuk menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum,” tegas

Baca Juga : Pengurus HIPMI 3 Daerah Dilantik Serentak di Payakumbuh

Ia juga memerintahkan agar daftar pihak-pihak yang belum menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat dan BPK, diserahkan kepadanya sampai pekan depan. “Saya minta Inspektorat segera memberikan data yang diminta BPK dan rangkapnya buat saya. Biar saya pelajari dan saya beri rekomendasi,” Syafrizal.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejari Pulau Punjung, Budi Sastera menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi bupati terhadap mereka yang tidak punya itikad baik dalam menindaklanjuti rekomendasi lembaga pemeriksa.

Baca Juga : Amazing! Inilah 'The Power of Emak-emak' dari Pariaman yang Bikin Takjub

“Bagi kami, informasi ini bisa dari mana saja, termasuk laporan dari bupati,” ujar Budi dalam sosialisasi antikorupsi yang diinisiasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya.

Itulah sebabnya, kata Budi, Syafrizal mengharapkan agar semua pihak yang belum melaksanakan reko­mendasi Inspektorat dan BPK, untuk segera menye­lesaikannya. (h/mdi)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]