Padang Terima Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Sumbar


Jumat, 18 Desember 2015 - 03:07:49 WIB
Padang Terima Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik se-Sumbar WALIKOTA Padang, Mahyeldi Ansharullah foto bersama dengan Kepala Ombusdman Sumbar, Yunafri, sesaat setelah penerimaan penghargaan kepatuhan dari Ombusdman RI. (IST)

Alasannya, adalah hanya dengan standar pelayanan yang jelas dan diketahui masyarakat pengguna pe­layanan, praktik culas pe­nyimpangan pelayanan pub­lik, seperti pungutan liar, penundaan berlarut dan berbelit-belit bisa ter­mi­nimalisir dan berpotensi hilang dari praktik pe­nye­lenggaraan pelayanan pub­lik di Indonesia.

“Kewajiban pemerintah memenuhi standar pe­la­yanan di semua unit pela­yanan publik harus segera ditunaikan, bila ingin prak­tik penyelenggaraan pela­yanan publik kita berjalan baik dan memberikan dam­pak kesejahteraan bagi ma­syarakat,” jelas Ketua Om­budsman RI, Danang Giri­n­drawardana, di sela-sela kegiatan penyerahan Pre­dikat Kepatuhan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (16/12).

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Untuk membangun fon­dasi tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, ujar Danang, pada bulan April-Mei 2015 dan Agustus-Sep­tember 2015, Ombudsman RI menyelenggarakan prog­ram kepatuhan. Program tersebut merupakan rang­kaian kegiatan kajian yang dilakukan Ombudsman RI dalam rangka mengi­den­tifikasi tingkat kepatuhan pemerintah pusat (Ke­men­terian dan Lembaga), dan pemerintah daerah dalam memenuhi komponen stan­dar pelayanan yang telah diatur dalam UU No. 25 tahun 2000 tersebut.

Pada Program ke­pa­tuhan tahap pertama yang diadakan bulan April-Mei 2015, Ombudsman RI men­g­kaji Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) di 19 kabupaten dan 40 kota terpilih. Kajian ini di­per­luas melalui program ke­patuhan tahap kedua yang dilaksanakan bulan Agus­tus-September 2015 di 45 kabupaten dan 12 kota ter­pilih.

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Masyarakat Beralih Olahraga ke Unand

Menurut Kepala Om­budsman RI Perwakilan Sumbar, Yunafri, hasil dari program kepatuhan ter­se­but, maka Kota Padang memperoleh nilai tertinggi dari 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun, untuk tingkat na­sio­nal, Kota Padang berada pada peringkat 19 pada zona kuning dengan penilaian sedang.

“Kegiatan ini kita ada­kan setiap tahunnya. Di Kota Padang mendapat nilai cukup bagus, namun ketika dirata-ratakan pada tingkat nasional, hanya berada pada zona kuning. Beberapa dae­rah lainnya di Sumatera Barat, seperti Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat malah berada pada zona merah. Bagi SKPD yang berada di zona hijau, nanti juga akan kita berikan piagam penghargaan,” ujar­nya.

Baca Juga : Jadikan Padang Kota Bersih, Danlantamal II Ajak Warga Perang dengan Sampah

Walikota Padang, Mah­yeldi Ansharullah juga diun­dang oleh Ombudsman RI untuk menerima penga­nugerahan predikat kepa­tuhan dari Ombudsman RI. Usai menerima predikat kepatuhan dari Om­buds­man RI, Mahyeldi menga­takan, untuk berada pada zona hijau di tingkat nasi­onal, butuh waktu dan pro­ses, tidak bisa satu atau dua tahun. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Pon­tianak, membutuhkan dua kali pe­riode kepemimpinan kepala daerahnya yang sekarang, baru bisa bertengger pada zona hijau.

“Kita tentu butuh waktu, tidak bisa hanya satu atau dua tahun. Namun yang jelas, Kota Padang bertekad berada pada zona hijau un­tuk tingkat nasional. Kita akan belajar dari daerah lain yang suda berada di zona hijau pada tingkat nasional,” ungkap Mahyeldi. (h/ows)

Baca Juga : Warga Sungai Sapiah Padang Mulai Berdatangan Menyambut Kedatangan Jenazah Angga

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]