Pansus Rekomendasikan Rini Soemarno Dipecat

Hal itu disampaikan Ke­­­tua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka dalam rapat paripurna DPR, Ka­mis (17/12/2015) sore.

“Panitia angket Pelindo II menemukan fakta men­teri BUMN (Rini Soemar­no) dengan sengaja mela­kukan pembiaran terhadap peraturan perundang-un­da­ngan,” ungkap Rieke dalam laporannya di sidang Pari­purna DPR.

Baca Juga : Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme, Pemerintah Siapkan Perpres

Dengan demikian, lan­jut dia, Menteri BUMN tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 24. Serta UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN ayat 1.

“Karena itu pansus sa­ngat merekomendasikan ke Presiden RI untuk meng­gunakan hak prerogatifnya memberhentikan Rini Soe­marno sebagai Menteri BU­MN,” tandas Rieke.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di RI 24 Januari Tambah 11.788, Total Menjadi 989.262 Kasus

Selain mere­ko­men­dasi­kan pemberhentian Rini dan Rj Lino, Pansus Pelindo II juga merekomendasikan pembatalan kontrak JICT tahun 2015-2038 Pelindo II dan HPH (perusahaan Hong­­kong). Karena ter­indi­kasi kuat merugikan negara dan untungkan asing.

“Kembalikan JICT ta­hun 2016 ke ibu peritiwi, dengan pengelolaan ber­dasarkan konstitusi negara, UUD 1945,” kata dia.

Baca Juga : 21 Wilayah di Bekasi Terendam Banjir, Turap di Jatiasih Longsor

Pansus meminta OJK melakukan penyelidikan atas dugaan conflic of inte­rest manipulasi Deutch Bank dalam melakukan evaluasi selaku konsultan dan dalam memberikan pin­­­jaman sin­dikasi bank luar negeri se­laku kreditur.

“Pansus sangat mere­ko­men­dasikan ke pe­me­rintah memberi peri­ngatan keras, dan sanksi kepada Deutch Bank yang ter­in­dikasi kuat tel­ah mela­kukan fraud dan fi­nancial enginering yang me­rugikan negara,” tam­bah­nya.

Baca Juga : Nadiem Minta Pemda Tindak Tegas Sekolah yang Minta Siswi Nonmuslim Berhijab

Masih dalam lapo­ran­nya, Pansus Pelindo II juga mendesak diber­hen­tikan­nya pelanggaran UU serikat pekerja dan UU Tenaga Kerja dan praktik pem­berangusan serikat tenaga kerja di JICT.

Lainnya Pelindo II me­re­­komendasikan kepada aparat penegak hukum un­tuk terus melanjutkan pe­nyi­dikan atas pelanggaran undang-undang yang meng­akibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat di institusi manapun.

“Pekerjakan kembali kar­yawan yang telah me­nga­la­mi PHK secara sepi­hak, dan mengembalikan kar­ya­wan yang dimutasi se­pihak pada posisinya seba­gai aki­bat penolakan ren­ca­na pe­ngelolan JICT,” tu­tur­­nya.

Kemudian Pansus Pe­lin­do II juga mereko­men­dasikan ke Presiden Jo­kowi untuk tidak serta merta membuka investasi asing dalam jangka panjang yang merugikan Indonesia secara moril dan materil yang me­nganc­am ekonomi bangsa.

“Yang membuat kekha­watiran bapak bangsa Bung Karno, yakni Indonesia jadi kuli bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa lain.”

“Rekomendasi-reko­men­­­dasi di atas harus di­tin­dak­lanjuti pemerintah. Pan­sus di masa sidang akan datang akan melanjutkan penyidikan kontrak TPK Koja. Program pem­ba­ngu­nan Terminal Kalibaru oleh PT pelindo II dan pem­biayaan proyek dan pin­jaman PT Pelindo II,” jelas Rieke. (h/inl)