Soal Dugaan Ijazah Palsu NA

Bawaslu Diminta Teruskan ke KPU dan Polisi


Jumat, 18 Desember 2015 - 03:30:33 WIB
Bawaslu Diminta Teruskan ke KPU dan Polisi WAKIL Ketua Bappilu Partai Demokrat Hj Andi Nurpati didampingi Cagub Muslim Kasim menunjukkan berkas terkait dugaan ijazah palsu Cawagub Nasrul Abit. (RIVO SEPTI)

PADANG, HALUAN — Wa­kil Ketua Badan Peme­na­ngan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Hj Andi Nurpati meminta Ba­dan Pengawas Pemilu (Ba­was­lu) dan KPU Sumbar agar mengkaji dan meme­riksa ulang dugaan peng­gunaan ijazah Paslon Cawa­gub no­mor urut 2 Nasrul Abit (NA). Setelah itu, Bawaslu perlu meneruskannya ke KPU dengan indikasi pe­lang­garan administratif dan ke Polisi sebagai pelang­garan pidana

Menurut perempuan asal Sulawesi Selatan ini, ijazah ini dimanfaatkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah tamat sekolah tingkat SLTP dan SLTA. Ia mengaku telah menerima laporan dan informasi dari pihak terkait informasi ini.

“Laporan yang diterima dari masyarakat ijazah ST (Sekolah Teknik, setingkat SMP) dan STM (Sekolah Teknik Menengah, setingkat SMA) bukan beliau. Indikasinya, bukan milik Pak Nasrul Abit tetapi milik Pak Nasrul Ali Umar. Orangnya berbeda. Jadi yang betul-betul menamatkan sekolah itu namanya Nasrul A dengan nama orangtua Ali Umar dengan menamatkan Sekolah Teknik (setara SMP,red) dan Sekolah Teknik Menengah (setara SMA,red),” jelas mantan ko­misio­ner KPU RI ini, dalam jumpa pers di Padang, Kamis (17/12).

Ia berharap, Bawaslu Sumbar agar melakukan pemeriksaan dengan teliti, benar, dan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, karena kasus ini sudah pernah dilaporkan oleh salah satu LSM ketika NA menjadi calon bupati dan wakil bupati tahun 2010. “Khususnya tahun 2010 ada dokumen hasil pemeriksaan Panwaslu Pessel, dan yang me­meriksa adalah temannya Nasrul A dan orangnya ada pada saat itu,” ujarnya.

Dari pernyataan Nasrul A (bukan Nasrul Ayub seperti yang diberitakan Haluan edisi Kamis, 17/12), beliau membenarkan bah­wa ia didatangi oleh Nasrul Abit untuk diminta atau dipinjam ijazah ST dan STM-nya karena akan digunakan untuk menjadi calon pegawai negeri di suatu daerah. Nasrul Abit juga me­ngatakan pada Nasrul A saat itu bahwa ijazah ini juga tidak akan terpakai olehnya.

“Andakan petani, jadi tidak butuh ijazah ini dan marilah saya pakai untuk menjadi pegawai,” terang Andi Nurpati menirukan pernyataan Nasrul Abit yang disebutkan mantan Panwaslu Pessel waktu Pilkada 2010.

Andi juga mengaku mem­punyai bukti dan laporan tertulis dari hasil pemeriksaan Panwaslu Pessel tersebut. Menurutnya, Bawaslu Sumbar perlu mene­ruskan hal ini kepada dua pihak yakni pelanggaran administrasi ke KPU Sumbar, dan pelang­garan pidana diteruskan kepada pihak kepolisian yang selanjut­nya di­proses hingga ke pengadilan.

Ia juga mengatakan, bisa saja hal ini dilanjutkan di luar pidana Pilkada dengan pidana umum karena telah menggunakan ijazah tersebut secara berulang-ulang namun hal tersebut tidak dila­kukan. Andi juga menjelaskan, jika Nasrul Abit mengatakan sudah ada hasil pengadilan yang menya­takan kebenarannya, me­nu­rutnya memang benar, tapi pengadilan hanya mengem­bali­kan nama orangtuanya menjadi Abit, dan bukan berarti mem­benarkan keabsahan ijazah atau kepemilikan ijazah tersebut.

“Kalau Bawaslu mengatakan hanya pelanggaran administrasi, bagi saya pelanggaran tersebut adalah kunci bagi pencalonan. Karena kalau administrasi tidak lengkap maka tidak bisa ke proses selanjutnya,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Relawan Nasional MK-Fauzi, yang juga Wakil Ketua Divisi Pengawas DPP Demokrat H Darmizal mengatakan, Sumbar sebagai barometernya demokrasi Indonesia, untuk itu harus terjaga dari hal-hal yang dapat merusak atau tergerusnya demokrasi ini. Nama baik Sumbar harus terjaga.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengatakan kepeduliannya terhadap Sumbar. Oleh karena itu, pihaknya juga turun tangan untuk memberikan keadilan dan membukakan kebenaran pada masyarakat. “Kami juga akan mendatangi KPU, hari Jumat (18/12) untuk menyerahkan berkas-berkas yang ada terkait ijazah Nasrul Abit,” ulasnya.

Periksa Mantan Panwaslu Pessel

Selain itu, di Bawaslu dila­porkan dua saksi dari paslon MK-Fauzi mendatangi Badan Penga­was Pemilu (Bawaslu) Sumbar guna memberikan klarifikasi, terkait dugaan ijazah palsu paslon wagub nomor urut 2 Nasrul Abit (NA). Salah satu saksinya adalah  mantan anggota Panwaslu Pesisir Selatan Bustanul Arifin.

Menurutnya, sebagai orang pendidikan, ia melihat secara administrasi ada perbedaan n­a­ma dan perbedaan penulisan nama di kertas yang mempunyai kekuatan hukum. “Misalnya saat penulisan nama panjang dan nama orangtua, seharusnya kan sama mulai dari SD dan seterus­nya. Tapi ini berbeda, jadi penu­lisan nama orangtuanya berbe­da,” ungkap mantan Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan Panwaslu Pessel ini  saat men­datangi Bawaslu Sumbar, Kamis (17/12).

Ia menjelaskan, untuk penu­lisan tersebut, sewaktu SD nama­nya Nasrul anak dari Abit, dan di STM namanya berubah jadi Nas­rul A anak dari Ali Umar. Dika­takan juga, laporan yang diteri­manya dari masyarakat semasa ia di Panwaslu dulu pada Pilkada 2010 menjadi tugas bagi panwas untuk menindaklanjuti dengan mengumpulkan data dan fakta.

“Waktu itu masyarakat mela­por pada kami, dan kami cuma menerima laporan yang disertai dengan bahan bukti dan saksi-saksi. Kami juga tidak berani mengatakan itu salah, karena itu adalah wewenang bagi orang yang ahli untuk menyatakannya. Se­cara administrasi pendidikan agak salah di dalam penulisan itu. Dengan salah penulisan itu kita tidak tahu apakah STTB itu me­mang milik NA atau orang lain di masa itu, kita tidak tahu,” ulasnya.

Menurutnya, sebagai anggota Panwaslu dari Divisi Hukum dan Pelaporan saat itu hanya menin­daklanjuti laporan. Dari segi administrasi pendidikan, kesala­han penulisan nama dalam STTB atau ijazah menurutnya juga jelas salah.

Namun begitu, ia juga tidak bisa memutuskan ijazah itu asli atau bukan sebelum menanyakan pada orang-orang yang ahli di bidang ini. Misalnya meminta keterangan dari kepala sekolah tempat NA sekolah du­lu. Sebagai Panwaslu saat itu memang tidak punya hak untuk menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Menurutnya, Panwaslu hanya melakukan verifikasi fak­tual saja. Sedangkan verifikasi yuridis kewenangan pihak ke­polisian.

Selain Bustanul, saksi lain yang hadir ke Bawaslu Sumbar Roni. Ia mengatakan untuk ijazah NA, ia melihat adanya kejang­galan pada materai yang di­gunakan. Pada tahun 1975 harga materai hanya Rp5, tapi pada ijazah tersebut ditempel materai Rp25. Padahal materai Rp25 tersebut dikeluarkan pada tahun 1985. Sementara yang tertera di ijazah 1975, tapi materai yang ditempel dicetak 1985. Nilai materai ini saya cari tahu di google, dan ini tidak mungkin salah karna merupakan dokumen negara.

Terkait pelantikan pejabat oleh Irwan Prayitno, dalam kurun waktu enam bulan sebelum dite­tapkan sebagai calon gubernur, Roni tidak begitu banyak mem­berikan keterangan, karena kete­ra­ngannya akan tetap sama de­ngan yang telah diberikan saat melapor dulu. Roni juga telah pernah melaporkan dugaan pe­lan­tikan, namun laporannya disimpulkan Bawaslu tidak pe­lang­garan pilkada. “Keterangan saya tidak akan jauh berbeda dengan keterangan dulu,” ujarnya.

Datang ke Bawaslu

Dihubungi terpisah, Cawa­gub Sumbar nomor urut 2, Nasrul Abit mengaku akan mendatangi Bawaslu Sumbar Jumat pagi ini sekitar pukul 09.00 WIB ber­sama kuasa hukum dan beberapa saksi yang meringankan dirinya. “Kedatangan saya ke Bawaslu itu untuk menjawab partanyaan yang diajukan Bawaslu, sekaligus mengklarifikasi apa yang jadi bahan laporan dari MK-Fauzi tersebut termasuk saksi yang dipanggil Bawaslu tersebut,” ujarnya.

Dikatakan juga, setelah mem­berikan klarifikasi pada pengawas pemilu, pihaknya juga akan membuka semua duduk persoalan menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut.

Sebelumnya Budi Syukur selaku Ketua Tim Sukses paslon IP-NA mengatakan pihaknya tentu saja tidak tinggal diam dengan laporan yang masuk Banwaslu Sumbar. Menurutnya orang-orang yang mencari keruh dalam suasana pascapilkada harus mengerti apa itu pe­malsuan.

“Yang namanya palsu itu, mereka yang benar-benar tidak sekolah atau kuliah, namun dapat ijazah. Sementara calon wakil gubernur Nasrul Abit ini ada sekolahnya mulai dari SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa Nasrul Abit tidak ada masalah dengan ijazahnya. Buktinya kata Budi Syukur, Nasrul Abit itu sudah satu periode Wakil Bupati Pessel, dan jadi Bupati Passel untuk dua periode. (h/mg-rin)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]