Istana Mendukung

RJ Lino Tersangka KPK


Sabtu, 19 Desember 2015 - 03:52:28 WIB
RJ Lino Tersangka KPK

JAKARTA, HALUAN — Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino sebagai tersangka. Lino disangka melakukan korupsi dalam pengadaan crane di Pelindo II.

“Dalam pengadaan quay container crane 2010, pe­nyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke penyidikan dengan RJL sebagai tersang­ka,” kata Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015).

Lino disangka telah melaku­kan korupsi dalam pengadaan crane di perusahaan yang dipim­pinnya. Dia disangka telah mela­kukan mark up.

Modusnya, Lino meme­rin­tah­­kan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II (Persero) de­ngan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia ba­rang. Tiga unit QCC tersebut ditempatkan di Pelabuhan Pan­jang, Palembang, dan Pontianak.

Menurut informasi, nilai kerugian negara mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sprindrik untuk RJ Lino ditandatangani pimpinan KPK pada tanggal 15 Desember 2015. Sprindik diteken 5 pimpinan sekaligus.

Kepala Staf Presiden Teren Masduki mengatakan peme­rin­tah mendukung langkah KPK yang menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Quay Container Cra­ne (QCC) di Pelindo II tahun 2010. Teten memastikan peme­rin­tah tak akan intervensi kasus itu.

“Pemerintah selalu tak ingin campur urusan hukum, apalagi ini urusannya KPK,” kata Teten, di Bina Graha, Jakarta, Jumat (18/12/2015. “Kita tahu KPK kredibel. Pemerintah akan sup­port. Menteri BUMN akan beri dukungan terhadap KPK.”

Anggota Panitia Khusus Ang­ket Pelindo II DPR, Masinton Pasaribu, tidak heran dengan langkah KPK yang menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

“Jadi, Lino ini dari awal memang bermasalah,” kata Ma­sinton saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Masinton mengingat reaksi Lino yang marah dan langsung menghubungi Menteri Pe­ren­canaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika kantornya digeledah oleh Badan Reserse Kriminal (Ba­reskrim) Polri, Agustus lalu.

Kemudian, setelah kejadian itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso dirotasi.  “Saya punya feeling kuat, ada banyak skandal di sana,” ucap Masinton.

Setelah pembentukan pansus, dia melanjutkan, skandal itu pun terbukti.  Pansus menemukan adanya pelanggaran perpan­jangan kontrak Jakarta Inter­national Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asing asal Hongkong, Hutchinson Port Holding. Sejumlah dugaan ko­rupsi pengadaan barang dan jasa pun ditemukan.

Salah satunya, kata dia, adalah dugaan korupsi quay crane container (QCC) yang membuat Lino menjadi tersangka KPK.

“Kan pengadaan barang dan jasa itu banyak kasusnya. Di KPK quay crane, di Bareskrim mobile crane,” ucap politisi PDI-P ini.

Pendapat senada juga dike­mukakan Anggota Pansus Pelin­do II lainnya, Nizar Zahro. Ia mengatakan, penetapan tersang­ka RJ Lino oleh KPK  semakin menguatkan hasil rekomendasi pansus.

Salah satu rekomendasi Pan­sus Pelindo II adalah meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memberhentikan Lino dari ja­batannya. Rekomendasi itu sebe­lumnya dibacakan saat rapat paripurna di Kompleks Parle­men, Kamis (17/12/2015).

“Betul. Ini korelasinya sangat kuat sekali. Jadi, apa yang direko­mendasikan Pansus ini benar nyatanya, dan ini ditindaklanjuti KPK,” kata Nizar saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Nizar menambahkan, berda­sarkan informasi yang diperoleh Pansus dari serikat pekerja Ja­karta International Container Terminal, mereka telah melapor­kan kasus tersebut ke KPK sejak 2012.

“Kami juga sudah dengar kalau Dirut (Lino) pernah di­pang­gil untuk menjalani peme­riksaan di KPK,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan juga telah menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus pengadaan QCC tersebut.

“Kerugian negaranya saya lupa, tetapi yang pasti puluhan miliar. Dengan adanya indikasi tersebut, KPK tentu telah mencu­kupi (syarat) dua alat bukti,” kata dia. (dtc/kcm/tem/met)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]