Partisipasi Pemilih di Padang Anjlok Lagi

Berdasarkan data KPU, pada pelaksanaan pemi­lihan walikota dan wakil walikota tahap I di 2013, tercatat partisipasi pemilih 57,7 persen. Kemudian, pada tahap II pemilihan walikota dan wakil walikota Padang pada bulan Maret 2014 partisipasi menurun pada 53,6 persen.  Pada pelaksanaan pemilihan le­gis­latif 9 April 2014, partisi­pasi pemilih tidak banyak bergerak karena berada pa­da 53, 65 persen. Padang menjadi daerah dengan par­tisi­pasi terendah dari 19 kabupaten kota di Sumbar. Lalu, saat  pemilihan presi­den 9 Juli 2014, partisipasi sedikit meningkat menjadi 61,31 persen. Saat pemili­han kepala daerah (Pilkada) serentak ini, kembali menu­run menjadi 52,06 persen.

“Ini harus menjadi per­ha­tian bersama bagi kelom­pok stakeholder dan pe­mang­ku kepentingan lain­nya yang ada, dan tentunya juga parpol, LSM, pemerhati pemilu, perguruan tinggi yang juga mempunyai per­ha­tian intens pada pemilu ini,” terang Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Pa­dang Yusrin Triananda, Sab­tu (19/12).

Baca Juga : GOR H Agus Salim Padang Ditutup, Pedagang: Sabtu dan Minggu Harinya Kami

Turunnya partisipasi pe­mi­lih ini menurut Yusrin, secara khusus, ia melihat dalam konteks kegiatan yang dilakukan oleh pihak­nya (KPU) tidak banyak, karena memang KPU pro­vin­si hanya menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi di Padang dengan nominal Rp100 juta. Dengan angga­ran sedemikian, ia sudah merancang dan hanya bisa melakukan 12 kegiatan yang dilakukan. Dan ini di luar dari kegiatan yang di­la­ku­kan oleh KPPS di tingkat kelurahan, dan PPK di ting­kat kecamatan.

“Kalau ditotalkan, jum­lah kegiatan yang dimiliki oleh PPS, PPK, dan tingkat kota sebanyak 238 kegiatan. Dengan dua kali kegiatan di kelurahan, dua kali di 11 kecamatan, dan ditambah 8 kali di tingkat kota,” ujarnya.

Baca Juga : Layanan Kesehatan Warga Binaan, Rutan Padang Teken MoU dengan Puskesmas Anak Air

Selain itu, menurutnya kampus dan parpol juga sangat berperan dalam par­tisipasi pemilih. Karena jika dianalogikan dengan sebuah segitiga di satu sisi adalah KPU, sisi lainnya adalah perguruan tinggi dan par­pol. Ia sangat berharap si­ner­gisitas antara ketiganya da­pat terjalin dengan mak­simal, dan tentu juga akan menyentuh masyarakat di banyak tempat.

“Karena untuk menyen­tuh 540.000 pemilih yang ada di tingkat kota, dengan kapasitas personel 40 orang dengan melakukan kegiatan dengan waktu yang singkat tentunya akan kewalahan juga,” urai Yusrin.

Baca Juga : Memasuki Musim Kemarau, Perumda AM Kota Padang Minta Warga Hemat Air

Ke depannya, dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di 2018, menurut Yusrin, pihaknya mempunyai waktu dua ta­hun untuk mengintrospeksi diri dan mempersiapkan langkah-langkah konkrit dengan membuat rancangan program yang akurat untuk menyentuh kelompok-ke­lom­pok pemilih.

Ia mengaku, setelah me­la­kukan diskusi dengan se­jum­lah pihak, maka KPU juga akan mencoba mem­buat kegiatan-kegiatan rutin bulanan yang akan menyen­tuh pemilih. “Dalam dua tahun kan ada 24 bulan, dan kita tar­get­kan harus me­nyen­tuh kelompok-kelom­pok seper­ti pemilih pemula, LSM, perguruan tinggi, par­pol, kelompok disabilitas, ke­lom­pok perempuan, serta ke­lompok marginal,” tam­bah­nya.

Baca Juga : 61 Nakes di Puskesmas Andalas Siap Divaksinasi

Hal lain yang ia akui adalah, sistim pemuta­khi­ran data KPU juga harus akurat karena walau bagai­ma­napun data pemilu ini adalah dinamis, dan selalu bergerak naik dan turun sebagaimana dinamisnya pertumbuhan penduduk.

Pada Pilkada serentak ini, KPU Padang juga me­nga­ku kewalahan dengan ditemukannya 3.000 surat suara tidak sah. Hal ini berpengaruh pada kinerja KPU. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya memang tidak ada pening­katan, namun hal ini men­jadi catatan penting bagi KPU karena hal tersebut mempengaruhi partisipasi pemilih dan bermuara pada kinerja KPU. (h/mg-rin)