KPU Adakan Rakor Hadapi Sengketa di MK


Senin, 21 Desember 2015 - 01:49:32 WIB
KPU Adakan Rakor Hadapi Sengketa di MK

Di te­ngah proses rekapitulasi yang sedang berlangsung, KPU juga harus bersiap diri dalam menghadapi seng­keta Perselisihan Hasil Pil­ka­da (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, KPU menggelar Rapat Ko­or­dinasi (Rakor) Penge­lolaan Data dan Persiapan Sengketa PHP, Minggu (20/12) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.

Rakor ini diikuti oleh per­wakilan 264 daerah yang te­lah menggelar Pilkada pa­da tanggal 9 Desember 2015. Kegiatan selama tiga ha­ri ini dibagi menjadi tiga ge­lombang, yaitu tanggal 20 De­sember 2015 sebanyak 88 daerah, tanggal 21 De­sem­­ber 2015 sebanyak 88 da­erah, dan tanggal 23 De­sem­­ber 2015 sebanyak 88 da­erah. Peserta terdiri dari Ko­mi­sioner Divisi Teknis, Ko­misioner Divisi Hukum, dan Kabag/Kasubbag Tek­nis­ dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Ko­ta.

Baca Juga : Malin Kundang Zaman Now, Berikut Daftar Kasus Anak Gugat Orangtua

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam sambu­tan pembukaan rakor me­nyam­paikan tujuan rakor ini untuk memastikan persia­pan KPU dalam meng­hada­pi sengketa di MK. Untuk itu, KPU Provinsi dan KPU ka­bupaten/kota diharapkan mem­bawa dokumen Pilka­da seperti formulir reka­pitulasi berjenjang, dan cata­ta­n-catatan khusus yang di­to­­rehkan oleh saksi dan pan­was.

Sesuai aturan UU, lanjut Husni, persyaratan perse­lisi­han hasil pilkada itu mempertimbangkan inter­val hasil perolehan suara di masing-masing calon dalam perhitungannya. Tetapi, KPU juga harus menyadari bahwa perselisihan itu tidak selalu fokus pada selisih hasil perolehan suara, perse­lisihan bisa juga dihasilkan oleh faktor-faktor lain da­lam tahapan Pilkada mau­pun di luar tahapan Pilkada.

Baca Juga : Pupuk Subsidi Tersendat, Komisi IV DPR RI Beberkan Biang Keroknya

“Kita perlu meng­inven­tarisir permasalahan-per­ma­salahan dari tiap-tiap daerah dalam persiapan menghadapi sengketa di MK. Kita juga harus mem­pelajari proses gugatan di sebelumnya, misal soal daf­tar pemilih, politik uang, kampanye, dan pencalonan, semua harus kita antisi­pasi,” tutur Husni didam­pingi oleh Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro, serta Kepa­la Biro Teknis dan Hupmas Sigit Joyowardono.

Husni juga menegaskan KPU akan terus mendorong perwujudan transparansi dalam proses Pilkada, salah satunya dengan menye­dia­kan berbagai aplikasi sistem informasi. KPU telah men­dapatkan apresiasi pada pe­nye­lenggaraan Pemilu 2014 mengenai transparansi, baik proses manual maupun pu­bli­kasi, bahkan forum-fo­rum internasional juga me­ngapresiasi itu.

Baca Juga : Presiden Jokowi Ajak Negara Lain Kerja Bersama Adaptasi Perubahan Iklim dan Atasi Covid-19

“Terbaru, kita telah me­lun­curkan sistem aplikasi layanan informasi publik E-PPID, sehingga publik bisa meminta informasi dan do­ku­men secara online. Akhir­nya, pada hari Kamis 15 Desember 2015 yang lalu, KPU berhasil meraih peng­hargaan dari Presiden RI mengenai keterbukaan in­for­masi publik pada pering­kat ke II, di atas KPK dipe­ringkat III dan di bawah PPATK diperingkat I. Hal ini keberhasilan dan ke­bang­gaan kita bersama. Ma­ri kita tingkatkan kualitas pelayanan, semakin hari semakin transparan,” tutur Husni.

Sementara itu, Komi­sioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengharapkan selu­ruh bahan dan dokumen yang dipersiapkan harus lengkap secara keseluruhan. KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota telah men­jalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan Pilkada, selanjutnya perang­kat-perangkat pendukung Pilkada juga harus dikum­pulkan dengan baik. 

Baca Juga : Anies Baswedan Diminta Mundur jika Tak Sanggup Hadapi Pandemi Covid-19, Begini Tanggapan Demokrat

Mengenai transparansi dalam penyelenggaraan Pil­ka­da, Hadar menjelaskan tujuan transparansi adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh KPU. KPU sudah menyediakan aplikasi-aplikasi khusus, karena informasi itu harus disediakan secara cepat. Bahkan dalam penyeleng­garaan Pilkada kemarin, proses scan dan uploading C1 telah dilakukan dalam waktu singkat, bahkan ada daerah yang pada hari perta­ma pilkada, uploading C1 telah mencapai 100 persen. (h/rel/mg-rin)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]