Penghitungan Suara Pilgub

Saksi MK-Fauzi Tolak Hasil Pleno KPU


Senin, 21 Desember 2015 - 02:05:30 WIB
Saksi MK-Fauzi Tolak Hasil Pleno KPU PETUGAS KPU dari Kota Bukittinggi saat membuka kotak suara dalam rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Bumi Minang, Padang, Sabtu (19/12). (RIVO SEPTI ANDRIES)

PADANG, HALUAN —Sak­si Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gu­bernur Muslim Kasim-Fau­zi Bahar (MK-Fauzi), Maz­har Putra menolak hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Mazhar Putra mengata­kan, alasannya menolak hasil tersebut karena ia menduga banyak terjadi pelanggaran dan kecu­ra­ngan di tingkat PPS, dan PPK. Ia juga mengatakan, telah mengumpulkan se­jum­lah bukti untuk ditin­daklanjuti kebenarannya.

Baca Juga : Terdampak Pandemi Covid-19, Angka Pernikahan di Kota Padang Turun 10 Persen

Hasil rekap suara yang ditolak tersebut, meng­gam­barkan perolehan suara paslon MK-Fauzi 830.131 (41,38) dan paslon nomor urut 2 IP-NA 1.175.858 (58,62) persen. Untuk jum­lah suara sah pada pilgub ini 2.005.989, dan suara tidak sah 73.074 dengan tingkat partisipasi pemilih 58.65 persen.

Untuk palanggaran yang dikatakan pada tingkat PPS, dan PPK Mazhar Putra mengata­kan, terjadinya dua kali masa jabatan PPS dan PPK. Dalam aturan Undang-undang nomor 3 tahun 2015 pasal 18 tentang masa jabatan KPPS dan PPK. Untuk masa jabatan PPK hanya dibo­lehkan satu kali, dan PPS hanya boleh dua kali. “Hal tersebut tentunya sudah melanggar, dan sangat merugikan kami,” ung­kap­nya usai pleno rekapitulasi pilgub yang dilaksanakan, Sabtu (19/12) di Hotel Pangeran Beach Padang.

Baca Juga : Masa Reses DPRD Padang, Irawati Meuraksa Siapkan Program Tepat Guna untuk Masyarakat

Setiap KPU kabupaten kota membacakan hasil rekapnya, saksi MK-Fauzi, Mazhar Putra terus memberikan komentar dan tangga­pan. Hal tersebut dilaku­kan tidak lain karena ingin me­minta kejela­san dan transparansi dari masing-masing KPU kabu­paten kota.

Hal berbeda justru ditunjuk­kan oleh kedua saksi paslon nomor urut 2 Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) Gustami Hidayat dan Rahmat Saleh yang terlihat menerima hasil rekap yang dibacakan tersebut.

Baca Juga : Ada Perbaikan Pipa Perumda AM Kota Padang di Lubuk Minturun, Siap-siap Tampung Air!

Salah satu kabupaten kota yang dimintai koreksian oleh Mazhar Putra adalah KPU Kota Sawahlunto, yang menjadi per­tanyaannya yakni menyangkut jumlah pemilih yang ada di Kecamatan Berangin. Sesuai dengan catatan yang ia miliki dari daerah dari tiga kecamatan terse­but terdapat 63 surat suara tam­ba­han. Hal tersebut berbeda dari catatan saksi MK-Fauzi di se­jumlah TPS yang ada di tiap kecamatan tersebut.

“Misalnya, yang terdapat di TPS 1 ada dua orang penam­bahan, di TPS 2 satu orang, TPS 3 tiga orang, TPS 4 satu orang, dan TPS 3 Solok Mudiak tiga orang. Jumlah tersebut tentunya berbeda dari hasil pengamatan saksi kami di lapangan, dan apakah memang seperti itu meka­nis­menya bahwa penambahan surat suara itu sebelum jauh hari pemilihan atau sesudah rekap surat suara,” jelasnya.

Baca Juga : Tanaman Hias Jenis Keladi Paling Banyak Dicari Emak-emak di Padang

Menanggapi pertanyaan terse­but, Ketua KPU Kota Sawahlunto Afdhal yang didampingi oleh komisioner yang lainnya me­ngatakan, pemilih yang ada pada setiap kecamatan tersebut berda­sarkan DPT yang terdaftar. Ia men­jelaskan, yang menjadi per­soalan adalah ketika dilakukan verivikasi faktual pemilih, ada kategori baru yakni pemilih disabilitas.

“Saat itu, kami tidak menge­tahui secara pasti berapa jumlah pemilih disabilitas ini. Misalnya, TPS 1 ada dua orang penam­bahannya, memang hal itu mere­ka tidak mencatat penyandang disabilitas. Hal itu bukan pe­nambahan pemilih,” ujarnya.

Ketua KPU Sumbar Amnas­men menambahkan bahwa data pemilih di kota tersebut tidak terjadi perubahan, karena data rekap tersebut sesuai dengan yang diberikan KPU kota itu ke KPU provinsi. “Proses tidak atau lupanya pencatatan kelompok disabilitas itu hanya terjadi pada satu kecamatan saja, sedangkan di tiga kecamatan lagi di kota itu dilakukan proses rekapnya dila­kukan di tingkat kota pada ke­camatan lain,” tegasnya.

Amnasmen juga mengatakan, atas kerja sama semua pihak proses pleno hasil rekapitulasi pilgub berjalan dengan baik, dan lancar sesuai dengan yang diha­rapkan. Meskipun ada tangga­pan-tanggapan yang disampaikan oleh saksi, maupun Bawaslu.

Ketika ditanyakan soal se­jumlah keberatan yang disam­paikan oleh saksi paslon no urut 1 MK-Fauzi ia mengatakan, hal tersebut adalah hak bagi paslon jika ada langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.

“Tadi kan kita sudah sama-sama meli­hat, bahwa proses yang terjadi di KPPS sudah disele­saikan di tingkat PPK, dan se­sung­guhnya tidak ada kecu­rangan, namun ada pelanggaran-pelanggaran admi­nistrasi yang terjadi di tingkat KPPS yang sudah diselesaikan langsung di tingkat PPK,” jelas Amnasmen.

Dikatakan juga, hal tersebut dapat diuji ketika panwas dan Bawaslu memberikan tanggapan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi. Namun begitu, menu­rutnya para saksi juga berhak memberikan pendapat yang ber­be­da. “Seluruh form BB2, atau­pun DA2 di tingkat kecamatan tidak adanya keberatan oleh saksi, dan para saksi menan­datangani seluruh form baik di tingkat kecamatan maupun kota. Artinya, seluruh persoalan yang ada di TPS diselesaikan di keca­matan, dan persoalan di tingkat kecamatan juga sudah disele­saikan di tingkat kabupaten/kota,” ulasnya.

Jika tidak ada keberatan, sesuai dengan tahapan proses ketentuan yang berlaku maka pihaknya akan menetapkan da­lam kurun waktu tiga hari ke depan yakni pada tanggal 23 Desember 2015. Dikatakannya, semua proses akan terus ber­lanjut, kecuali jika  ada sangketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait partisipasi, memang Sumbar tidak dapat mencapai target dari yang disebutkan oleh KPU RI, namun menurutnya semua pihak sudah bekerja se­maksimal mungkin untuk mela­kukan sosialisasi yang sudah menjadi tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara. Namun, jika dikomparasikan antara pro­vinsi dan kabupaten/kota target yang dicapai 58,65 persen me­nurutnya cukup tinggi.

“Kita kemarin ketika ada pertemuan di Depdagri, mereka mengakui bahwa 59 persen itu cukup tinggi. Jika dibandingkan misalnya saja di Medan hanya mencapai 38 persen, nah ten­tunya jika kita hubungkan de­ngan regulasi yang ada kemung­kinan ini juga mempengaruhi terhadap partisipasi masya­rakat,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan pileg 64 persen, dan pilpres 68 persen ia mengakui memang terjadi penurunan angka partisi­pasi pemilih pada pilgub ini.

Ketua Bawaslu Sumbar Elli Yanti mengatakan, sebelum pro­ses pleno rekapitulasi ini ia sudah mengumpulkan data dari seluruh panwaslu kabupaten kota sehingga masing-masing KPU kabupaten kota menyampaikan hasil pilgub tersebut. Ia langsung mencocokkan dengan data yang telah ada dari panwaslu.

“Kita langsung mencocokkan dengan data yang ada sama kami, sehingga kami berkesimpulan bahwa tidak ada keberatan atas data yang disampaikan karena mayoritas sejumlah persoalan yang terjadi di 19 kabupaten kota sudah diselesaikan baik di ting­kat PPK, maupun kabupaten kota,” ujarnya. (h/mg-rin/mg-dil)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]