Disdik Harus Sikat Pungli di Sekolah

Demikam  diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Solok, Patris Can kepada Rakyat Sumbar, di Arosuka, Senin (21/12) kemarin, menyusul banyaknya ke­luhan masyarakat tentang pungutan pihak sekolah terhadap siswa di berbagai tingkatan.

Patris menyebutkan, ba­nyaknya pungutan sekolah yang mengatasnamakan iu­ran sekolah, diduga telah membebani masyarakat, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang semestinya menjadi perioritas bagi se­ko­lah dan diberi ruang khu­sus dalam mendapatkan layanan pendidikan. “Kita berharap, Pemerintah dae­rah melalui dinas pendidi­kan serius dalam hal ini. Terutama mewujudkan pen­didikan gratis di seluruh tingkatan sekolah, tanpa ada lagi pungutan biaya bagi siswa dengan dalih apapun,” tegas politis PPP ini.

Baca Juga : RSUD Lubuk Basung Siapkan 10 Tenaga Medis Penyelenggara Vaksinasi Covid-19

Pihaknya sampai mene­gaskan demikian lantaran, “dalam beberapa kasus di sekolah, pihak sekolah se­ringkali melakukan pungu­tan dengan mengatas-nama­kan iuran yang dituntut untuk wajib dipenuhi meski sesungguhnya orang tua siswa merasa cukup dibe­ratkan. Parahnya lagi, pihak sekolah kadang nekad me­ngancam siswanya dalam bentuk sanksi, jika iuran tak dibayarkan, seperti tidak bisa ikut ujian, pemberian rapor, dan sebagainya.   “ Saya prihatin, dengan berba­gai dalih ternyata pungutan iuran sekolah masih saja marak terjadi di Kabupaten Solok.  Jika tidak di­sang­gupi, pakai diancam-ancam segala,”  kata Patris Can dengan nada kesal.

Pihaknya menyebutkan, berdasarkan laporan mas­yarakat, pungutan cende­rung terjadi dengan dalih iyuran buku Lembaran Ker­ja Siswa (LKS), pembelian buku cetak, sumbangan pem­bangunan, uang jalan-jalan, uang perpisahan bagi siswa yang akan tamat. Pa­dahal sesuai program peme­rintah pusat hingga daerah, layanan pendidikan sudah termasuk salah-satu pro­gram perioritas diantara program lainnya, yang pe­nga­lo­kasiannya serta-merta cukup mendapat ruang khusus.

Baca Juga : Akhir Minggu, Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka di Agam Semakin Diminati

Sebut saja diantaranya pembiayaan operasional melalui dana BOS, biaya pembangunan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), blokgren, hingga keseja­h­teraan guru pun ikut ditun­jang dengan pemberian tun­jangan profesi keahlian sertifikasi. Ditambah oleh berbagai pos pembiayaan lainnya cukup besar ber­sumber dari APBD, hingga segala kebutuhan pendidi­kan sudah terbilang cukup memadai.

Disisi lain, program wa­jib belajar (wajar) gratis 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, me­ru­pakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap kemajuan dunia pen­didi­kan. “Melihat sedemikian mak­simalnya program pem­didi­kan yang ditunjang alokasi dana begitu besar, sangatlah tidak wajar bila sekolah-sekolah masih saja melaku­kan pungutan terha­dap siswanya,” beber Patris Can.

Baca Juga : Pohon Tumbang di Tiku, BPBD Agam Lakukan Pembersihan

Menyikapi fenomena tersebut, Patris Can ber­sama Anggota Komisi ter­kait dalam waktu dekat berencana akan hearing dengan  Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, untuk mengklarifikasi hal ini.

Dibantah Diknas

Baca Juga : Harga Cabai Rawit di Lubuk Basung Tembus Rp80 Ribu Perkilogram

Terkait itu, Kepala Di­nas Pendidikan Kabupaten Solok, Zulfadli  yang dikon­firmasi lewat telepon selu­lernya membantah adanya pungutan liar  di sekolah-sekolah di daerah penghasil beras itu.  “ Mohon infor­masikan kepada kami (di­nas pendidikan) sekolah mana yang melakukan pu­ngu­tan liar, biar bisa ditin­dak. Karena kita bekerja harus sesuai dengan regu­lasi, kalau melanggar regu­lasi, tentu akan ada sang­sinya,” tegasnya.

Bahkan selain melalui jalur secara struktural, Dinas Pendidikan melalui masing-masing UPTD juga selalu mewanti-wanti seluruh se­ko­lah agar tidak melakukan pungutan diluar ketentuan kepada siswa, apalagi bagi siswa yang kurang mampu yang sejatinya harus di­akomodir dalam untuk men­dapatkan pendidikan yang layak. (h/ndi)