Irman Hari Ini Berkunjung ke Sumbar

DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan


Selasa, 22 Desember 2015 - 03:08:44 WIB
DPD RI Minta Dana Desa Utamakan Aspek Keadilan

Hal itu disampaikan Ir­man Gusman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2015 di hadapan sekitar seratuS wartawan Parlemen di lobi Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (21/12). Terlihat ha­dir mendampingi Ketua DPD RI dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPD RI Irjen Pol Purn. Prof Dr Farouk Muhammad, Ketua Komite II DPD Pa­r­lin­dungan Purba, anggota DPD dapil DKI Jakarta A.M. Fatwa, Sekjen DPD RI Prof Dr Ir Sudarsono Hardjosukerto, dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI.

Alokasi dana desa merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana mulai tahun 2015 ini pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke semua desa di seluruh Indonesia. Meskipun realisasi dana desa disambut baik seluruh daerah, namun penya­lurannya pada tahun 2015 ini masih mengalami berbagai masa­lah, kendala, dan kerumitan. Termasuk juga masalah formula pembagian yang  kurang mem­perhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Dalam APBN 2016 pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa menjadi Rp.47 triliun, naik dari Rp.20,7 triliun tahun 2015.

Baca Juga : PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030

Menurut Irman Gusman, dalam pembagian dana desa 2015, DPD banyak menerima masukan dari daerah yang merasa dirugikan dalam alokasi dana desa. Di antaranya dari Komisi I DPRD Sumatera Barat yang menemui Ketua DPD RI pekan lalu. Delegasi DPRD Sumbar tersebut dipimpin Wakil Ketua Arkadius Dt. Intan Bano dan Ketua Komisi I Marlis, dan Ketua DPD RI didampingi Wa­kil Sekretaris Jenderal DPD RI Zul Evi Astar.

Irman mengakui, alokasi da­na desa berdasarkan PP No. 22/2015 memang terlihat tidakl adil.  Formula alokasi menurut PP tersebut, sebanyak 90 persen dari total dana desa dibagi secara rata. Dan hanya 10 persen yang dibagi berdasarkan formulasi jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis kabu­paten/kota.

Baca Juga : Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi 

Utamakan Aspek Keadilan

Berdasarkan masukan yang diterima DPD RI dari sejumlah daerah, formula yang berlaku sekarang menyebabkan alokasi dana desa perprovinsi dan kabu­pa­ten/kota tidak proporsional dan tidak adil. Hal ini akibat adanya perbedaan yang men­colok jumlah dan ukuran desa di berbagai provinsi, di mana pro­vinsi yang lebih besar dengan jumlah penduduk lebih banyak ternyata memiliki jumlah desa yang lebih sedikit.

Baca Juga : Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi

Akibatnya, dengan formulasi yang berlaku sekarang, Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah lebih luas dan penduduk hampir 50 juta mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil ke­timbang Provinsi Nangroe Aceh Daru­ssalam yang hanya berpen­duduk 5,1 juta jiwa. Demikian pula, Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk 5,6 juta jiwa mendapat alokasi dana desa lebih kecil dibanding Provinsi Beng­kulu yang berpenduduk 2 juta jiwa dan luas wilayah hanya separuhnya.

Melihat kenyataan tersebut, kata Irman, untuk tahun 2016 DPD RI meminta pemerintah mengubah regulasi alokasi dana desa terutama dengan mengu­tamakan aspek keadilan dan pemerataan. Untuk itu, DPD menyarankan, agar formulasi yang ada sekarang dibalik, di mana 90 persen dana desa dibagi/dialokasikan dengan formula yang memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, ting­kat kemiskinan penduduk, dan kesulitan geografis masing-ma­sing desa atau kabupaten kota. Sedangkan 10 persen sisanya dibagi rata untuk semua desa.

Baca Juga : PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta

Sebagai bahan acuan, menu­rut Irman, pemerintah sebenar­nya dapat menggunakan formula seperti yang digunakan dalam penetapan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan selama ini.

Kunjungan Kerja ke Sumatera Barat

Sementara itu Wakil Sekjen DPD RI Zul Evi Astar menga­takan Ketua DPD RI Irman Gusman yang baru saja kembali dari kunjungan kerja selama dua hari ke Kabupaten Tapanuli Tengah hari Minggu dan Senin kemarin, hari ini hingga Rabu besok akan melakukan kunju­ngan kerja ke Sumatera Barat.

Pada Selasa (23/12) 13.00 WIB di Hotel Bumi Minang (Padang), Irman Gusman mem­buka acara Anugerah Keter­bukaan Informasi. Selanjutnya pukul 15.00 WIB di Jl Purus III (Padang) meninjau rumah baca “Tanah Ombak” asuhan Yusrizal KW. Berikutnya pukul 16.00 WIB di Muara Penjalinan (Pa­dang), melihat Pembangkit Listrik Tenaga Laut Gelombang - Sistem Bandulan (PLYLG-SB).

Setelah itu 20.00 WIB di Hotel Grand Malindo (Buki­tinggi), Irman hadir pada dialog “Masa Depan Muhammadiyah di Sumatera Barat” bersama PWM/PDM/majelis/lembaga. Besok­nya, Rabu (23/12) pukul 10.00 WIB di Guguk Randah (Bukit­tinggi), Irman meresmikan rusu­nawa. (h/adv/rel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 26 Januari 2021 - 01:08:31 WIB

    PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030

    PKS Desak Pemerintah Akurat Buat Perencanaan Listrik 2021-2030 Anggota Komisi VII DPR RI ingatkan PLN agar cermat, akurat dan berhati-hati dalam menyusun revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030. PLN diminta tidak mengulangi kekeliruan dalam memprakirakan pe.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 23:52:22 WIB

    Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi 

    Terkait Kasus Natalius Pigai, Polri Terapkan Konsep Presisi  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan aparat kepolisian akan menerapkan konsep Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, dalam mengusut kasus dugaan tindakan rasisme ke.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 22:09:10 WIB

    Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi

    Hina Pigai dengan Gorila, Ambroncius Nababan Dilaporkan ke Polisi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Bareskrim Polri mengambil alih kasus dugaan ujaran mengandung SARA terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang diduga dilakukan o.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 21:15:20 WIB

    PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta

    PKS Sindir Gerindra yang Minta Anies Baswedan Mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Anies Baswedan mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Merespon pernyataan itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menegaskan, dalam berpolitik, harus ada etik.
  • Senin, 25 Januari 2021 - 20:47:17 WIB

    Pepen Nazaruddin Diduga Ikut Terseret Kasus Korupsi Bansos

    Pepen Nazaruddin Diduga Ikut Terseret Kasus Korupsi Bansos Posisi Pepen Nazaruddin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Linjamsos Kemensos) harus dipertaruhkan karena diduga terseret dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]